KABARBURSA.COM - Rupiah bergerak ke kisaran Rp16.430/USD pada pukul 10:10 WIB, Senin (24/6/2024), ketika Thomas Djiwandono, Anggota Satgas Sinkronisasi Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, memberikan pernyataan terkait rencana fiskal pemerintahan mendatang. Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Thomas menyampaikan rincian kebijakan.
Rupiah sempat menguat ke Rp16.427/USD ketika Sri Mulyani menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh dan pemerintahan mendatang harus menjaga disiplin fiskal. Namun, setelah konferensi pers berakhir pada pukul 10:20 WIB, rupiah kembali melemah ke Rp16.433/USD.
Di pasar surat utang negara, imbal hasil SBN 1Y turun ke 6,77 persen. Tenor 5Y dan 10Y juga mengalami penurunan imbal hasil ke 7,00 persen dan 7,13 persen masing-masing. Namun, tenor 2Y, 3Y, dan 4Y masih tertekan di kisaran 6,85-6,799 persen. Sementara itu, SBN dengan tenor 7Y hingga 9Y masih mencatat kenaikan imbal hasil.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau menguat ke 6.907, menunjukkan respons positif pasar saham terhadap penjelasan rencana fiskal pemerintahan mendatang.
Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa Satgas Sinkronisasi dan pemerintah sudah memiliki kesepahaman dalam mengalokasikan anggaran untuk program Prabowo-Gibran pada 2025. "Kami sepemahaman bahwa program makanan bergizi harus dilaksanakan bertahap dengan perencanaan matang dan perbaikan setiap tahun," jelas Thomas.
Anggaran sebesar Rp71 triliun telah disiapkan untuk melaksanakan program unggulan secara bertahap. "Kuncinya adalah bertahap namun dengan prinsip belanja yang berkualitas untuk mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan menjaga postur fiskal sebagai prinsip utama," kata Thomas.
Thomas, yang juga keponakan Prabowo, menegaskan bahwa kabar tentang rencana menaikkan rasio utang hingga 50 persen adalah tidak benar. "Terkait rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan di atas 50 persen, itu tidak mungkin," tegasnya.
Pemerintahan Prabowo berkomitmen memenuhi target-target yang telah disepakati dalam RAPBN 2025, dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen sesuai ketentuan Undang-Undang. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan memastikan kesinambungan disiplin fiskal dengan menjaga defisit tetap rendah.
Konferensi pers mengenai kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 memberikan kejelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan fiskal mendatang. Dengan penegasan dari berbagai pihak terkait, pasar merespons positif namun tetap waspada terhadap perkembangan kebijakan lebih lanjut.
Pada tahun 2024, rasio utang Indonesia menjadi salah satu indikator ekonomi yang mendapat perhatian besar, baik dari dalam negeri maupun internasional. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan kesehatan fiskal negara dan kemampuan pemerintah dalam mengelola pinjaman serta kewajiban finansialnya.
Rasio Utang RI Era Jokowi
Pada tahun 2024, rasio utang Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 40 persen - 45 persen terhadap PDB. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rasio ini masih berada dalam batas aman yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar internasional.
Peningkatan utang disebabkan oleh kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar, program sosial, dan penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi yang masih terasa. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan stabilitas fiskal.
Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara memerlukan pembiayaan yang signifikan dan berkontribusi terhadap peningkatan utang.
Langkah-langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, termasuk stimulus fiskal, bantuan sosial, dan dukungan untuk sektor-sektor terdampak, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi peningkatan utang.
Kebijakan moneter dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, mempengaruhi suku bunga global. Kenaikan suku bunga global dapat meningkatkan biaya pinjaman luar negeri Indonesia dan berdampak pada rasio utang.
Rasio utang yang tetap terkendali menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ini penting untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan portofolio yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB. Dengan rasio utang yang masih dalam batas aman, kebijakan fiskal bisa lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan ekonomi tanpa harus memangkas belanja publik secara drastis.
Program-program sosial dan subsidi dapat tetap dilanjutkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, tanpa harus khawatir terhadap lonjakan rasio utang yang tidak terkendali.
Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat mempengaruhi beban utang luar negeri. Pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai pembayaran utang dalam mata uang asing, sehingga memperburuk rasio utang.
Ketidakpastian ekonomi global, termasuk ketegangan perdagangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah untuk mengelola utang.
Implementasi kebijakan fiskal yang tidak efektif atau perubahan drastis dalam kebijakan pemerintah dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan meningkatkan risiko fiskal.
Pemerintah berupaya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, termasuk penerbitan obligasi domestik dan internasional, serta memanfaatkan pinjaman multilateral dengan syarat yang lebih menguntungkan.
Penerapan manajemen risiko yang baik untuk utang, termasuk penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi terhadap fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.
Meningkatkan basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak untuk mengurangi ketergantungan pada utang.
Rasio utang Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran yang masih terkendali, meskipun mengalami peningkatan. Pemerintah perlu terus mengelola utang dengan hati-hati, menjaga stabilitas fiskal, dan memastikan bahwa pembiayaan utang digunakan untuk tujuan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan strategi pengelolaan utang yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, serta memastikan keberlanjutan fiskal dalam menghadapi tantangan global dan domestik. (*)