KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau bansos untuk tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Pernyataan ini disampaikan saat Sri Mulyani memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin 20 Mei 2024 kemarin.
“Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513 triliun,” ungkap Bendahara Negara.
Untuk diketahui, anggaran Perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp16,2 triliun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan dana tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan daerah melalui berbagai program unggulan.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” jelas Sri Mulyani.
Rincian anggaran perlinsos tahun 2024 mencakup berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI JKN, serta bantuan iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) kelas III dan bansos lainnya.
Selanjutnya, subsidi non-energi meliputi subsidi bunga KUR, subsidi perumahan, subsidi PSO, dan subsidi pupuk. Adapun subsidi energi terdiri dari subsidi listrik, BBM, dan LPG.
Dibandingkan dengan masa pandemi tahun 2020, anggaran perlinsos tahun ini mendekati angka anggaran perlinsos saat itu yang mencapai Rp498 triliun. Artinya, anggaran perlinsos dalam KEM-PPKF tahun 2025 telah melampaui anggaran saat pandemi Covid-19.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen. Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mempertimbangkan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan administrasi dan layanan.
Dengan penguatan spending better (pengeluaran yang lebih baik), belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen terhadap PDB, sebut Sri Mulyani, Senin (20/5/2024).
Dengan demikian, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB.