KABARBURSA.COM - Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami lonjakan signifikan hingga bulan Juli 2024.
Dalam keterangan resmi yang diterima Kabar Bursa pada Sabtu, 10 Agustus 2024 kemarin, terungkap bahwa sepanjang tahun 2024 hingga Juli, total nilai transaksi surat utang melalui SPPA mencapai angka mengesankan sebesar Rp124,4 triliun.
Peningkatan ini mencerminkan lonjakan sebesar 179,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Juli 2023). Kontribusi utama dari nilai transaksi ini berasal dari mekanisme Request for Order (RFO) yang menyumbang 76,7 persen, sementara mekanisme Order Book dan Request For Quotation (RFQ) menyumbang 23,3 persen.
Pada bulan Juli 2024, SPPA mencatat rekor tertinggi dengan total nilai transaksi bulanan mencapai Rp34,4 triliun. Rekor sebelumnya, yang dicapai pada November 2023, adalah sebesar Rp30,63 triliun per bulan.
Sampai dengan Juli 2024, Market Share SPPA sudah mencapai 13,7 persen jika dibandingkan total seluruh nilai transaksi Surat Utang Interdealer Domestik oleh Pengguna Jasa SPPA. Market Share ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya (Juli 2023).
Pada periode yang sama, pengguna jasa SPPA juga mengalami peningkatan sebanyak 4 pengguna jasa baru SPPA sehingga saat ini terdapat 37 Pengguna yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, dan pialang pasar uang.
Adapun jumlah ini diperkirakan bakal terus meningkat seiring dengan value added yang ditawarkan SPPA dalam transaksi EBUS.
Peningkatan nilai transaksi dan jumlah pengguna jasa SPPA tersebut dimotivasi oleh beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada SPPA.
Penyempurnaan tersebut antara lain peningkatan batasan nilai minimum trading limit, risk management terkait acuan harga perdagangan, koreksi, dan pembatalan transaksi yang dilakukan langsung melalui SPPA, sekaligus penyempurnaan laporan aktivitas perdagangan yang dapat terintegrasi dengan sistem dealer pengguna jasa SPPA dan Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).
Selain itu, pada tahun 2024 ini BEI juga telah mengadakan forum yang dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pengguna jasa SPPA, seperti Focus Group Discussion, Dealer Gathering serta One on One Discusssion.
Kegiatan ini dilakukan agar Pelaku Pasar Surat Utang di Indonesia dapat melakukan transaksi Surat Utang dengan lebih efisien, efektif dan straight through processing (STP) dengan menggunakan SPPA.
Direktur BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan SPPA dirancang sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan pelaku pasar EBUS di Indonesia, sehingga seluruh penyempurnaan yang dilakukan berorientasi kepada kemudahan dan kenyamanan Pengguna Jasa SPPA.
"Kami berharap agar SPPA dapat berperan lebih baik dan lebih cepat lagi dalam peningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan EBUS Indonesia” ungkap Jeffrey dalam keterangannya dikutip, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Lebih lanjut Jeffrey menyampaikan bahwa kinerja perdagangan SPPA yang terus membaik ini sebagai hasil dari kolaborasi yang sangat baik antara BEI sebagai penyelenggara dengan para pelaku pasar EBUS, dealer utama, dan asosiasi terkait, seperti Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN) serta Regulator antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risko (DJPPR) Kementerian Keuangan, guna terus menyediakan kemudahan dalam bertransaksi surat utang.
Saat ini BEI juga dalam proses mempersiapkan SPPA agar dapat memberikan layanan transaksi repurchase agreement (Repo) dengan menggunakan underlying surat utang.
Perluasan layanan ini akan meliputi segmen Pengguna Jasa SPPA, agar para pelaku pasar dapat memperoleh benefit untuk melakukan transaksi pasar uang di SPPA.
Hal ini juga akan melengkapi fitur transaksi Surat Utang yang sudah berjalan saat ini. Setidaknya ditargetkan 40 Pengguna Jasa SPPA dapat memanfaatkan layanan transaksi Repo Surat Utang pada saat diluncurkan akhir 2024 nanti.
"Digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dalam blueprint pengembangan pasar uang tahun 2025 memberikan kesempatan yang lebih besar kepada SPPA untuk dapat menjadi bagian dari sistem perdagangan terintegrasi yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar surat utang dan pasar uang," jelas Jeffrey.
Dengan komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan, lanjut Jeffrey, pihaknya percaya bahwa SPPA dapat memiliki peran yang lebih strategis sebagai bagian dari platform infrastruktur pasar keuangan.
Perlu diketahui, sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif,SPPA, BEI saat ini menjadi satu-satunya penyelenggara sistem perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di pasar sekunder surat utang Indonesia.
Dalam tugasnya, BEI memastikan para pelaku perdagangan EBUS di Indonesia dapat memperoleh manfaat yang optimal dari SPPA. (*)