KABARBURSA.COM - Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending mencatat kerugian Rp27,3 miliar pada Maret 2024. Catatan kerugian ini terus mengalami penurunan sejak Januari.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian pada Januari (Rp135,57 miliar) dan Februari (Rp97,53 miliar). Ia berharap industri fintech P2P lending dapat kembali mencetak laba pada triwulan II 2024.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyatakan bahwa para pelaku usaha LPBBTI perlu melakukan evaluasi secara berkala agar dapat menerapkan efisiensi serta menekan biaya operasional dan layanan pinjaman. Pihaknya sedang menyempurnakan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) agar dapat mewajibkan penyelenggara LPBBTI untuk menjadi pelapor SLIK.
Agusman mengatakan OJK akan terus melakukan monitoring terhadap implementasi beberapa kebijakan yang mulai berlaku sejak awal 2024. Melalui kewajiban tersebut, ia berharap, terdapat peningkatan kualitas penilaian skor pendanaan (credit scoring) sehingga dapat memperbaiki kualitas pendanaan LPBBTI.
Terkait penyaluran pembiayaan fintech lending kepada UMKM yang belum mencapai target 70 persen, pihaknya terus berupaya mendukung pembiayaan sektor produktif sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028. Salah satu upayanya adalah mendukung relaksasi batas maksimum pembiayaan, memperluas jalur distribusi pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM, memperkuat dukungan asuransi/penjaminan kredit, serta mengoptimalkan program sinergi untuk mendorong pembiayaan di wilayah luar Jawa.
Pihaknya juga berusaha membuka moratorium LPBBTI khusus untuk sektor produktif dan UMKM dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur data dan pengawasan yang saat ini diterapkan oleh OJK. "Saat ini, OJK terus memperkuat infrastruktur melalui peningkatan pusat data fintech lending (Pusdafil) untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri LPBBTI, termasuk dalam mendukung pengembangan sektor produktif," kata Agusman.
POJK tentang Fintech
Sebelumnya, Agusman, menyebut bahwa RPOJK tentang LPBBTI memang merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sehingga perlu ada perubahan. “Yang mungkin mengalami perubahan dalam RPOJK salah satunya substansi pengaturan batas atas pendanaan produktif yang saat ini dapat dilakukan sampai dengan Rp2 miliar,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Agusman menambahkan bahwa, perubahan terkait kenaikan batas atas tersebut sedang dilakukan kajian agar dimungkinkan untuk LPBBTI atau fintech lending. “Kriterianya yang memiliki TWP90 atau tingkat risiko kredit macet secara agregat maksimal lima persen dalam kurun waktu enam bulan terakhir,” tutur dia.
Selain itu, Agusman menekankan, fintech lending tersebut harus memiliki kriteria tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari OJK.
Adapun, OJK masih mengkaji opsi pencabutan moratorium pemberian izin usaha penyelenggara LPBBTI khusus sektor produktif dan UMKM, antara lain dengan mempertimbangkan tiga hal, pertama kepentingan publik, yaitu berupa kebutuhan masyarakat terhadap layanan LPBBTI.
“Dua hal berikutnya adalah potensi pertumbuhan penyelenggara LPBBTI eksisting agar dapat tumbuh secara optimal, dan persaingan usaha yang sehat dan tidak melawan hukum,” pungkas dia.
Tren Fintech Global
Selama kuartal I 2024, pendanaan untuk fintech mencapai titik terendah sejak tahun 2017, hanya mencapai USD7,3 miliar. Jumlah ini terbagi dalam 904 transaksi kesepakatan, menurun 16 persen dibandingkan dengan kuartal IV-2023 quarter on quarter (qoq).
Industri fintech tampaknya kurang menarik bagi investor dibandingkan saat pandemi. Pada kuartal I 2021, fintech menerima dana sebesar USD38,9 miliar dalam 1.680 transaksi.
Meskipun nilai total pendanaan menurun pada tiga bulan pertama 2024, industri fintech masih menarik minat investor. Jumlah kesepakatan pendanaan fintech bahkan meningkat untuk pertama kalinya sejak kuartal I 2023, naik 15 persen dibandingkan periode yang sama qoq.
Namun, hal ini menandakan bahwa nilai transaksi pendanaan fintech semakin kecil. Rata-rata nilai transaksi pendanaan fintech adalah USD 11,1 juta, lebih rendah dari rata-rata pendanaan di tahun 2023 yang mencapai USD13,6 juta.
Pendanaan besar, atau yang melibatkan transaksi di atas USD100 juta, juga mengalami penurunan. Pada kuartal I 2024, hanya terdapat 12 transaksi mega-rounds yang menyumbang 26 persen dari total pendanaan, terendah sejak kuartal II 2023.
Beberapa transaksi besar meliputi investasi USD431 juta untuk fintech pesaing bank asal Inggris, Monzo, dari Alphabet atau 6 persen dari total pendanaan global. Selain itu, terdapat investasi USD200 juta untuk Bilt Rewards, dan USD150 juta untuk Kore.ai.
Transaksi dengan nilai menengah dan pendanaan lanjutan menyumbang 20 persen dari total keseluruhan, menunjukkan minat investor terhadap perusahaan dengan rekam jejak yang lebih mapan.
Dari segi geografis, pendanaan fintech masih berkembang di Eropa. Benua tersebut adalah satu-satunya yang mencatatkan peningkatan pendanaan fintech pada kuartal pertama tahun 2024, mencapai sekitar 37 persen dari total transaksi.
Sementara itu, pendanaan fintech di Amerika Serikat mengalami penurunan 11 persen qoq menjadi USD3,3 miliar. Namun, secara nilai, transaksi di AS masih yang tertinggi.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.