Tujuh Hari Lumpuh, Kominfo Buka Suara soal PDNS

KABARBURSA.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi insiden lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya selama 7 hari terakhir akibat serangan ransomware Brain Cipher. Meskipun terjadi insiden tersebut, Kominfo menegaskan bahwa tidak ada sistem yang bisa dijamin 100 persen aman dari penetrasi hacker.

"Akan selalu ada risiko dalam keamanan sistem informasi, dan kami terus meningkatkan standar keamanan di infrastruktur jaringan, aplikasi, serta dalam pengelolaan sumber daya manusia," kata Aris Kurniawan, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aptika Kominfo.

PDNS merupakan inisiatif sebagai layanan sementara untuk mendukung integrasi data seluruh instansi pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 95 tentang SPBE, sebagai langkah awal sebelum rampungnya pembangunan Pusat Data Nasional.

Aris juga mengklarifikasi bahwa pernyataan sebelumnya yang menyebut PDN sebagai anti-hacker adalah salah. "Infrastruktur PDN selalu dilengkapi dengan lapisan perlindungan keamanan yang komprehensif," tambahnya.

Meskipun terjadi insiden pada PDNS 2 Surabaya, yang bukanlah bagian dari PDN yang sedang dalam pembangunan, upaya pemulihan telah dilakukan dengan mengaktifkan backup data pada 44 instansi pemerintah melalui media temporer.

Herlan Wijanarko dari Telkom menjelaskan bahwa proses pemulihan data sedang berlangsung, meskipun data yang diretas oleh ransomware Brain Cipher tidak dapat dipulihkan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI Hinsa Siburian, mengonfirmasi bahwa data yang diduga diretas sudah diamankan dan dalam proses isolasi untuk mencegah penyebaran malware ke sistem lain.

"Dalam penanganan ini, kami bekerja sama dengan Telkom Sigma dan mitra penyelenggara lainnya untuk memastikan keamanan sistem informasi tetap terjaga," kata Semuel Abrijani Pengerapan, Dirjen APTIKA Kominfo, menekankan upaya bersama dengan BSSN dan pihak terkait lainnya untuk memitigasi dampak serangan tersebut.

Mengutip situs Aptika Kominfo, Pusat Data Nasional (PDN) adalah fasilitas yang dirancang untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya guna keperluan penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Saat ini, PDN sedang dalam tahap pembangunan.

Sebagai langkah interim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menyediakan layanan PDN Sementara yang dapat dimanfaatkan oleh semua instansi pemerintah, termasuk Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Keberadaan PDN Sementara ini diharapkan dapat memfasilitasi migrasi bertahap data center dari berbagai instansi pemerintah.

PDNS ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan layanan termasuk Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo), integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke dalam PDN, penyediaan platform perangkat lunak proprietary dan Open Source untuk mendukung aplikasi umum maupun khusus SPBE, serta teknologi yang mendukung big data dan kecerdasan buatan bagi IPPD. Layanan ini tersedia untuk seluruh instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Mengutip berbagai sumber, serangan Siber di Indonesia menandai perkembangan tantangan keamanan cyber di negara ini. Sejak awal 2000-an, serangan siber di Indonesia telah meningkat secara signifikan seiring dengan penetrasi teknologi informasi dan internet di masyarakat.

Berikut adalah beberapa serangan siber di Indonesia:

1. Awal 2000-an: Munculnya serangan malware dan virus komputer seperti I Love You dan Code Red yang menyerang sistem komputer di Indonesia, menyebabkan kerugian besar dan menarik perhatian terhadap keamanan cyber.
2. 2005: Terjadi serangan terhadap situs web pemerintah dan institusi finansial Indonesia oleh kelompok peretas. Serangan ini menunjukkan kerentanan infrastruktur teknologi informasi negara terhadap ancaman dari luar.
3. 2010-an: Meningkatnya serangan phishing, di mana para penyerang mencoba mendapatkan informasi sensitif seperti data login melalui email palsu atau situs web palsu. Kasus ini sering kali menyasar perbankan dan layanan keuangan.
4. 2016: Terjadi serangan terhadap sistem komputer Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mengungkapkan ketidakamanan dan kebutuhan untuk meningkatkan pertahanan cyber di lembaga pemerintah.
5. 2019: Serangan siber massal menargetkan situs web pemerintah dan lembaga pendidikan, termasuk Universitas Indonesia, yang menimbulkan gangguan layanan dan pencurian data pribadi.
6. 2020: Munculnya serangan ransomware yang menyerang sejumlah besar perusahaan dan organisasi di Indonesia, memaksa korban untuk membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka.
7. 2021: Serangan terhadap infrastruktur krusial seperti perusahaan listrik dan sistem transportasi yang menunjukkan bahwa sektor ini juga rentan terhadap serangan cyber.
8. 2022: Serangan terhadap sektor kesehatan, di mana data kesehatan pasien di beberapa rumah sakit di Indonesia diretas dan dicuri untuk dijual di pasar gelap.
9. 2023: Peningkatan serangan yang menggunakan teknik canggih seperti serangan jaringan terdistribusi (DDoS) yang membanjiri situs web dengan lalu lintas palsu untuk menurunkan ketersediaan layanan.
10. 2024: Serangan terhadap sistem PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) yang mengakibatkan gangguan signifikan pada layanan publik, menyoroti tantangan dalam menjaga keamanan data pemerintah dan pentingnya pemulihan sistem yang cepat dan efektif.(*)