Tuntutan Buruh Pengaruhi Kinerja Emiten? ini Kata Analis

KABARBURSA.COM - Hari buruh Internasional (May Day) diperingati setiap tanggal 1 Mei. Tuntutan para buruh masih akan diwarnai dengan tuntutan Gerakan Serikat Pekerja atau Buruh Indonesia yang konsisten menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

Lalu apakah tuntutan tersebut berdampak terhadap kinerja para emiten yang memiliki jumlah karyawan yang terbilang cukup fantastis seperti ASII, UNVR, GGRM, BBCA dan masih banyak lainnya?

Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya WisnubrotoIsu menjelaskan hari Buruh ini memang sangat kompleks dan selalu menjadi perdebatan dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi upah minimum memastikan bahwa pekerja mendapatkan penghidupan yang layak dan membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Namun disisi lainnya, upah minimum dianggap dapat menyebabkan berkurangnya lapangan kerja, terutama bagi pekerja berpendidikan rendah, karena pengusaha mungkin tidak mampu atau tidak mau membayar upah yang lebih tinggi.

"Upah minimum juga dapat menyebabkan inflasi karena perusahaan melakukan pass through ke konsumen, saya sendiri berpendapat adalah apabila emiten melakukan pass through harga ke konsumen, maka yang akan dirugikan adalah konsumen, namun apabila perusahaan tidak pass through maka mereka harus menerima beban kenaikan biaya produksi, " ungkap Rully kepada Kabar Bursa , Rabu 1 Mei 2024.

Sebagai informasi, mengutip dari trading view, jumlah karyawan terbanyak berada di emiten ASII dengan jumlah 135.785 ribu karyan secara yoy. Disusul emiten INDF dengan jumlah karyawan 91.615 ribu dan AMRT sebanyak 87.615 ribu karyawan.

Dari sisi lainnya Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan upah buruh sangat mempengaruhi dari fundamental emiten manufaktur karena termasuk pembentuk cost produksi dan produktivitas perusahaan.

"Upah buruh yang terlampau tinggi akan membuat cost menjadi tidak efisien, sebaliknya jika terlalu rendah akan menimbulkan produktivitas yang menurun karena kehilangan insentif untuk bekerja ," terangnya.

Nailul berkomentar jadi memang pemerintah harus menjadi penengah akan kepentingan dua aktor, buruh dan pengusaha. Pembentukan formula kenaikan upah buruh dengan pertimbangan faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi tanpa embel-embel koefisien tertentu bisa menjadi jalan tengah.

"Namun terkadang koefisien tertentu yang ditentukan oleh pemerintah daerah menjadi alat tukar politik pejabat setempat , " pungkasnya.

Mengutip informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis rata-rata upah buruh pada Februari 2023 sebesar 2,94 juta rupiah. Rata-rata upah buruh dari Februari 2022 ke Februari 2023 naik 1,80 persen, dari 2,89 juta rupiah menjadi 2,94 juta rupiah.

Rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Real Estat, yaitu sebesar 4,82 juta rupiah, sedangkan terendah berada di kategori Jasa Lainnya, yaitu sebesar 1,79 juta rupiah.