KABARBURSA.COM - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kurangnya keberpihakan pemerintah pada transportasi umum yang begitu dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, ambisi pemerintah untuk Indonesia Emas untuk tahun 2045 hanya sebatas angan apabila nasib transportasi umum dianaktirikan.
"Keberpihakan pemerintah itu kelihatan lebih mementingkan kendaraan pribadi lewat berbagai insentif termasuk untuk mobil listrik hingga mobil hybrid," ujarnya usai acara Kabarbursa Economic Insight (KEI) 2025 di Jakarta, Rabu 26 Februari lalu.
Djoko menilai, negara maju yang sejahtera dapat dilihat dari fasilitas transportasi umumnya yang aman, nyaman, murah dan dapat melayani kebutuhan mobilitas masyarakatnya.
"Di satu sisi katanya Indonesia ingin maju, Indonesia emas? Namanya negara maju, public transport harus bagus. Sekarang kalau enggak ada support dari pemerintah, bagaimana public transport ini mau maju," ucapnya.
Djoko lalu menyebut, Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan industri transportasi secara mandiri khususnya di sektor transportasi darat, tanpa bergantung pada unit kendaraan impor.
"Kita sendiri kan punya industri yang mengembangkan kendaraan listrik, untuk tranportasi ada bus dari PT INKA. Tapi itu malah dibiarkan mati. Karena pemerintah kita malah lebih memilih impor, kayak bus-bus Transjakarta Itu impor semua," sebutnya.
Namun disayangkan, pemerintah akhirnya tidak memberi dukungan pada pengembangan bus buatan anak bangsa tersebut.
"Bus listrik PT INKA padahal bisa dikembangkan, karena kita punya loh. Bus ini bahkan sudah dicoba di Kota Bandung sama di Surabaya tapi enggak didukung pemerintah dengan subsidi. Ini sayang sekali, selain itu kita juga punya para ahli tapi tidak dimanfaatkan. Sekrang bus INKA itu enggak dipakai sama sekali," lanjut Djoko.
Diketahui, bus listrik buatan PT INKA sempat dipamerkan kepada publik, salah satunya di ajang Busworld Southeast Asia 2022. Bus bernama E-Inobus, ini diproduksi PT INKA yang bekerja sama dengan karoseri Tentrem.
Bus listrik E-Inobus memiliki panjang 12 meter dsn mengusung baterai buatan lokal berkapasitas 355 kWh.
Sebelumnya PT INKA juga memiliki bus listrik dengan panjang 8 meter, unitnya diberi nama E-Inobus IEV 08-B172.
"Bus listrik 8 meter PT INKA (Persero) adalah kendaraan ramah lingkungan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi modern. Ditenagai oleh teknologi baterai canggih, bus ini menawarkan kenyamanan dan akurasi dalam setiap perjalanan. Dengan desain yang ergonomis dan efisien, bus ini cocok untuk berbagai rute perkotaan, mengurangi emisi karbon dan mendukung mobilitas berkelanjutan," tulis deskripsi di laman resmi PT INKA.
Bus tersebut dilengkapi baterai kapasitas 172 kWh dengan kemampuan pengisian daya hingga tegangan 80 W dan durasi pengisian selama 3,5 sampai 4 jam.
Bus PT INKA berkapasitas 16 kursi penumpang tersebut, dapat menempuh jarak tempuh sampai 200 kilometer (km) serta memiliki top speed 90 km per jam.
Transportasi Umum Bukan Prioritas?
Djoko Setijowarno, selaku Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat juga pernah mengkritik prioritas pengadaan angkutan umum di Indonesia.
Menurutnya, angkutan umum bukan hanya soal kemacetan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan.
Apalagi sebagian besar daerah miskin di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap transportasi umum yang mmemadai. Dia menyayangkan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah justru memperburuk kondisi tersebut, terutama dengan adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Djoko memaparkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2024 yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp437,9 miliar untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor. Namun, anggaran tersebut dinilai menurun drastis pada tahun 2025 menjadi hanya Rp177,5 miliar, yang akan diterapkan di enam kota dengan jumlah koridor lebih sedikit. Setiap kota mendapatkan alokasi yang sangat bervariasi, berkisar antara Rp8,7 miliar hingga Rp37,6 miliar
"Transportasi umum bukan hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara, atau menurunkan angka kecelakaan, tetapi dampaknya jauh lebih besar,” kata Djoko melalui keterangan tertulis yang diterima Kabarbursa.com pada Minggu, 19 Januari 2025.
Dia menilai meski program MBG penting, harus dilaksanakan secara selektif agar tidak memotong anggaran sektor-sektor vital lainnya. Salah satunya adalah angkutan umum yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.
Dia juga memaparkan data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat, total penumpang yang terangkut pada tahun 2024 sebanyak 16.047.887 orang dengan fare box sebesar Rp47,65 miliar. Namun, pada 2025, anggaran untuk program BTS hanya akan mencakup beberapa kota besar seperti Palembang, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan lainnya, dengan jumlah koridor yang terbatas.
Sementara di Palembang, program angkutan umum feeder Musi Emas dianggap membantu pengendalian inflasi dan mengurangi kemiskinan ekstrem dengan menyediakan ongkos transportasi gratis. Program serupa juga diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyubsidi bus angkutan perintis untuk mengurangi inflasi daerah.
Namun, jika anggaran subsidi angkutan umum terus dipotong, dampaknya akan sangat besar. Menurut dia banyak daerah yang sudah kekurangan transportasi umum akan semakin sulit mengakses layanan yang mereka butuhkan. Angkutan umum yang terkelola dengan baik juga membantu mengurangi angka putus sekolah, pernikahan dini, dan stunting. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia.
Dia meminta pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan yang sesuai, menyediakan halte dan bus stop yang memadai, serta memiliki Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT).
“Jika anggaran subsidi angkutan umum terus dipangkas, maka Indonesia Emas 2045 akan tetap menjadi mimpi belaka,” ucap Djoko.
Keberadaan angkutan umum yang baik diklaim salah satu indikator penting untuk mewujudkan kota yang layak huni. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tanpa adanya sistem transportasi yang efisien dan terjangkau, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud.
Pemerintah harus memastikan bahwa angkutan umum tetap menjadi prioritas untuk mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.(*)