KABARBURSA.COM - Organisasi Transport & Environment (T&E) mengungkap kenyataan baru yang mengguncang citra ramah lingkungan kendaraan plug-in hybrid (PHEV).
Teknologi yang selama ini dipromosikan sebagai solusi transisi menuju mobil listrik penuh, ternyata menghasilkan emisi jauh lebih tinggi dari klaim resmi pabrikan.
"Menurut hasil pengujian terhadap 800.000 mobil, kendaraan plug-in hybrid (PHEV) yang digunakan sehari-hari di Eropa menghasilkan hampir lima kali lebih banyak emisi CO₂ dibandingkan angka resmi yang tercantum dalam hasil uji pabrikan," tulis laporan T&E, dilansir dari Carscoops, Selasa, 28 Oktober 2025.
Selama bertahun-tahun, mobil PHEV digadang sebagai jembatan ideal antara mesin pembakaran dan elektrifikasi penuh. Dalam praktiknya, mobil ini dirancang agar dapat digunakan dengan tenaga listrik untuk perjalanan pendek dan beralih ke bensin saat menempuh jarak jauh.
Namun, hasil pengujian T&E menunjukkan kenyataan berbeda: sistem listrik pada mobil PHEV tidak bekerja seefisien yang diasumsikan regulator ketika memberikan sertifikasi emisi.
Banyak pemilik mobil plug-in hybrid yang tidak rutin mengisi daya, sehingga kendaraan lebih sering beroperasi dengan bahan bakar bensin.
Bahkan ketika baterai terisi penuh, mesin pembakaran tetap aktif saat mobil mengalami akselerasi, melaju di jalan menanjak, atau digunakan pada cuaca dingin. Kondisi ini membuat angka emisi aktual jauh dari klaim efisiensi yang disampaikan produsen.
Kesenjangan antara klaim dan kenyataan terus melebar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, T&E mencatat emisi nyata PHEV mencapai 134 gram per kilometer, atau sekitar 3,5 kali lipat lebih tinggi dari angka resmi 38 g/km.
Dalam studi terbaru, perbedaan itu membesar dan pabrikan mengklaim rata-rata emisi hanya 28 g/km, tetapi menurut versi T&E, pengujian menunjukkan hasil sebenarnya mencapai 139 g/km.
Bagi konsumen, selisih ini berarti biaya operasional yang tidak sesuai dengan harapan. T&E memperkirakan keluarga pengguna PHEV mungkin mengeluarkan biaya tambahan sekitar sekitar Rp8,8 juta per tahun dibandingkan jika mobil mereka benar-benar mencapai efisiensi sesuai klaim pabrikan.
Situasi ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah dan regulator di Eropa. Selama ini, PHEV dianggap berperan penting dalam membantu pabrikan memenuhi target emisi armada kendaraan. Namun, dengan temuan terbaru, efektivitas kebijakan tersebut patut dipertanyakan.
Upaya Pabrikan Mengurangi Denda
Menurut T&E, produsen mobil mungkin telah menghindari potensi denda bernilai miliaran euro dengan memanfaatkan perhitungan emisi PHEV yang dinilai terlalu optimistis.
Untuk menekan celah tersebut, pembuat kebijakan mulai memperketat aturan, termasuk menurunkan “faktor utilitas”, yakni perkiraan waktu mobil beroperasi dalam mode listrik, dalam perhitungan emisi CO₂.
Dalam ketentuan saat ini, PHEV dengan jarak tempuh listrik 60 kilometer diasumsikan berjalan dalam mode listrik lebih dari 80 persen waktu. Angka itu akan diturunkan menjadi 54 persen pada 2025–2026, dan 34 persen pada 2027–2028.
Meski demikian, T&E memperkirakan masih akan ada perbedaan sekitar 18 persen antara emisi CO₂ yang diklaim pabrikan dan hasil yang sebenarnya dicapai, bahkan setelah aturan baru tersebut diterapkan.
Temuan ini menyoroti bahwa citra “hijau” yang melekat pada kendaraan PHEV tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja lingkungan di dunia nyata.
Bagi industri otomotif, laporan ini menjadi pengingat bahwa kredibilitas teknologi ramah lingkungan tak hanya bergantung pada inovasi, tetapi juga pada transparansi dan tanggung jawab dalam menyampaikan data kepada publik. (*)