KABARBURSA.COM - Pertemuan antara Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) dan Menteri Agama RI menjadi penegas arah baru penguatan ekonomi umat di Indonesia.
Audiensi yang berlangsung pada Senin siang, 6 April 2026, di kawasan Masjid Istiqlal itu mempertemukan jajaran Pengurus Pusat ISMI yang dipimpin Ketua Umum Ilham Habibie dengan Menteri Agama yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar. Turut hadir dalam rombongan ISMI, Bendahara Umum ISMI, Andi Yusran Paris, serta Sekretaris Jenderal ISMI, Juliana Wahid.
Dalam pertemuan itu, ISMI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat basis ekonomi umat, khususnya melalui sektor usaha kecil dan menengah. Ilham Habibie menyampaikan bahwa potensi ekonomi umat sejatinya sangat besar, namun belum terkelola secara optimal.
“Kontribusi umat dalam aktivitas ekonomi cukup signifikan, tetapi dari sisi kekuatan dan dampak ekonomi, masih banyak ruang yang perlu diperkuat,” ujar Ilham.
Ia menjelaskan, sejak didirikan lebih dari satu dekade lalu oleh ICMI-MUI,Muhammadiyah dan NU, ISMI memfokuskan diri pada pemberdayaan pelaku usaha kecil. Menurutnya, sektor ini mendominasi struktur ekonomi nasional, namun masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan akses, skala usaha, dan visibilitas pasar. Secara tidak langsung, ia menegaskan bahwa tanpa intervensi yang sistematis, potensi besar tersebut akan tetap tersebar tanpa arah.
Lebih lanjut, Ilham menuturkan bahwa jaringan ISMI kini telah berkembang ke berbagai daerah, bahkan menjangkau luar negeri seperti Jepang dan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, termasuk dalam hal regenerasi kepemimpinan.
“Keberlanjutan organisasi menjadi kunci untuk menjaga konsistensi program dan dampaknya terhadap ekonomi umat,” kata Ilham.
Di hadapan Menteri Agama, ISMI juga memaparkan fokus program yang mencakup sektor pertanian, kelautan, perdagangan, hingga industrialisasi berbasis hasil bumi. Pendekatan hilirisasi dinilai krusial untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selain itu, organisasi ini turut mendorong integrasi inovasi teknologi dengan kewirausahaan sebagai indikator keberhasilan nyata di lapangan.
Ilham secara tersirat juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara nilai spiritual dan penguasaan teknologi. Ia menyebutkan bahwa penguatan IMTAQ dan IPTEK harus berjalan beriringan, sebagai fondasi dalam membangun ekonomi umat yang berdaya saing.
Sementara itu, Menteri Agama memaparkan soal pemanfaatan potensi dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, hingga fidyah dan kurban serta dam (denda) haji.
Ia mengungkapkan bahwa jika dikelola secara sistematis dan profesional, potensi dana umat tersebut dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. “Tanpa manajemen yang baik, potensi besar ini hanya akan menjadi angka. Bukan kekuatan ekonomi riil,” kata Nasaruddin.
Secara tidak langsung, ia juga menyoroti perlunya reformasi dalam tata kelola lembaga pengelola dana umat agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menyinggung praktik di negara lain yang telah mengintegrasikan sistem zakat dengan kebijakan fiskal, sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Menteri Agama menilai kondisi tersebut sebagai paradoks. Karena, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia namun belum menempati posisi atas dalam kekuatan ekonomi global.
Nasaruddin menyebut, Indonesia ini adalah the largest muslim people in the world tapi tidak mampu masuk menjadi papan atas di dunia Muslim. Ia memperkirakan, potensi ekonomi umat yang bersumber dari berbagai instrumen keagamaan dapat mencapai angka yang sangat besar.
“Kalau saya memproyeksikan minimum seribu sampai seribu dua ratus triliun per tahun. Ini (kekuatan) raksasa di dunia,” ujar dia.
Potensi tersebut antara lain berasal dari zakat, kurban, hingga fidyah. Untuk zakat saja, Nasaruddin menyebut potensi yang bisa dihimpun cukup besar per tahun. Belum lagi sedekah dan infaq. Namun, realisasi yang tercatat masih jauh dari angka tersebut.
Selain zakat, nilai ekonomi dari pelaksanaan kurban juga dinilai signifikan. Berdasarkan sejumlah data, nilai kurban di Indonesia diperkirakan mencapai Rp25 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.
“Jumlah kurban di Indonesia sekitar 25 sampai 30 triliun,” kata Nasaruddin.
Di sisi lain, potensi ekonomi juga datang dari fidyah, yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu seperti lansia dan penderita penyakit kronis. Jika dikelola secara sistematis, nilai agregat dari fidyah cukup besar.
Meski memiliki potensi yang besar, Nasaruddin menilai pengelolaan ekonomi umat saat ini belum terorganisasi dengan baik. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaannya.
Ia juga menyoroti minimnya dorongan atau tekanan dalam implementasi kewajiban ekonomi keagamaan. Baik dari sisi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Tidak ada pressure dari pemerintah. Tidak ada pressure dari para ulama,” kata Nasaruddin.
Selain itu, persoalan tata kelola juga menjadi perhatian. Termasuk tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat dalam pengelolaan dana umat. “Tidak ada dewan pengawasnya. Gak ada komisarisnya,” ujarnya.
Dalam praktiknya, distribusi dana juga dinilai belum optimal. “Banyak distribusi zakat itu tidak seperti apa yang diharapkan,” kata dia.
Nasaruddin juga menyoroti belum adanya integrasi antara zakat dan sistem perpajakan, yang dinilai berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan.
“Orang tidak bayar pajak 100 persen karena terbebani oleh bayar zakatnya juga,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan sistem di Malaysia yang telah mengintegrasikan pembayaran zakat dengan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. “Di Malaysia itu, kalau sudah bayar zakat, diberi pengurangan pajak,” kata Nasaruddin.
Menurutnya, apabila potensi ekonomi umat dapat dikelola secara optimal melalui sistem yang terintegrasi, maka dampaknya dapat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bagus menangani ekonomi umat ini, pajak itu enggak usah dipakai membangun umat. Hasil pemasukan dari [ajak bisa difokuskan untuk membangun infrastruktur,” ujar Nasaruddin.
Audiensi tersebut juga membuka peluang kerja sama strategis antara ISMI dan pengelola Masjid Istiqlal dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi. Menteri Agama menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong sinergi yang lebih luas antara pemerintah dan pelaku ekonomi umat.
Pertemuan kemarin tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan juga forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi ekonomi umat. Di tengah tantangan global, kolaborasi semacam ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Bukan lagi pilihan. (*)