KABARBURSA.COM - Bank Mega Syariah berupaya berperan aktif mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui program unggulan.
Adapun program yang dimaksud adalah Mega Syariah Flexi, Sejahtera, yang dirancang untuk memberikan solusi pembiayaan rumah subsidi dengan biaya terjangkau, mudah diakses, dan sesuai prinsip syariah.
Produk ini didukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, yang bertujuan membantu MBR memiliki hunian sendiri.
Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah, Raksa Jatnika Budi menjelaskan bahwa pembiayaan melalui Flexi Sejahtera menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).
“Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat memiliki rumah sendiri dengan cara yang sesuai nilai-nilai syariah,” kata Raksa Jatnika, Rabu, 11 Desember 2024.
Hingga November 2024, Bank Mega Syariah telah menyalurkan pembiayaan FLPP senilai lebih dari Rp37 miliar, meningkat 66 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Pertumbuhan ini jauh melampaui peningkatan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 39 persen secara tahunan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Bank Mega Syariah dalam mendukung pengurangan backlog perumahan di Indonesia.
Selain pembiayaan rumah subsidi, Bank Mega Syariah juga menyediakan produk Flexi Home untuk pembiayaan nonsubsidi.
Produk ini menawarkan fleksibilitas dengan skema harga tunggal (single price) dan tenor hingga 20 tahun, mempermudah nasabah dalam merencanakan kepemilikan rumah.
Respons positif dari masyarakat tercermin dalam pertumbuhan outstanding pembiayaan pemilikan rumah (PPR), yang meningkat 11 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga November 2024.
PPR berkontribusi lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah, yang secara keseluruhan tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah layak huni setiap tahun selama lima tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok masyarakat miskin.
Berdasarkan, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa hingga 2023, backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 12,7 juta unit. Kondisi ini menunjukkan jutaan keluarga belum memiliki akses ke hunian layak.
Dana Desa untuk Program 3 Juta Rumah
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Ia menekankan, bahwa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat dialokasikan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat kecil.
“Kita perlu segera mengundang asosiasi kepala desa. Mungkin kita bisa memberikan desain rumah untuk membantu mereka membangun rumah masyarakat. Di sinilah peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat penting,” kata Maruarar usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini menegaskan, perlunya anggaran tambahan untuk menyukseskan program tersebut.
“Kalau hanya mendapatkan anggaran sejumlah Rp5 sekian triliun, pasti saya gagal, failed, menjalani program ini. Perlu anggaran tambahan,” ujarnya.
Pada 10 Desember 2024, Maruarar dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Bappenas, dan BPKP untuk menyusun peta jalan anggaran Kementerian PKP.
“Kami akan menyusun langkah-langkah yang perlu diambil dan memperkirakan anggaran yang bisa diperoleh pada 2025, meski tantangan tetap ada,” imbuhnya.
Maruarar pun menekankan pentingnya inovasi dalam sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Ia menyerukan kebijakan yang mempermudah pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kebijakan harus pro rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati langkah strategis melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu mengenai Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan Percepatan proses perizinan PBG dari maksimal 45 hari menjadi 10 hari.
Selain itu, Maruarar menginisiasi pemanfaatan berbagai lahan, seperti lahan hibah dari swasta, tanah milik pemerintah/BUMN, hingga lahan sitaan koruptor, untuk mendukung pembangunan rumah murah.
“Kami berkomitmen menciptakan kebijakan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Intinya adalah mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses,” ujar Maruarar.
Serap 6 Juta Tenaga Kerja
Di kesempatan berbeda, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Program 3 Juta Rumah yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksikan akan menyerap 6 juta tenaga kerja baru.
“Untuk membangun satu unit rumah saja di perdesaan, diperlukan 4-5 pekerja. Kalau kita total, program ini akan melibatkan minimal 5-6 juta pekerja baru,” kata Hashim di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.
Hashim mengungkapkan harapannya agar anak-anak Indonesia, khususnya di perdesaan, memiliki peluang kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.
“Harapan kami, anak-anak Indonesia, terutama di perdesaan, tidak perlu lagi mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI atau TKW. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Tanah Air,” ujarnya.
Program ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, para orang tua diharapkan tetap dapat mendampingi anak-anak mereka tanpa harus bekerja jauh dari rumah.
“Bisa urus anak, bisa urus cucu. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Anak-anak dan cucu kita tidak perlu lagi diurus oleh nenek atau kakek mereka,” jelas Hashim.
Selain itu, Hashim menekankan pentingnya pemberian upah yang layak di atas standar UMR atau UMP, agar para pekerja dapat hidup sejahtera.
Hashim menyebut, Indonesia saat ini menghadapi backlog perumahan sebesar 11 juta keluarga yang masih menanti akan mendapatkan hunian layak. Selain itu, 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, seperti gubuk atau lingkungan kumuh. Kondisi ini juga berkontribusi pada angka stunting yang masih mencapai 25 persen di kalangan anak-anak Indonesia.
“Gizi yang baik itu penting, tetapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga harus diperhatikan. Rumah dengan lantai tanah dan akses air yang tidak bersih hanya memperburuk kondisi stunting,” ujar Hashim. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.