KABARBURSA.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama dengan mitra Kemaslahatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI untuk menyalurkan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Bantuan ini meliputi Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan dalam acara 'Malam Puncak Tasyakur Milad Ke-49 MUI' yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Jumat, 26 Juli 2024 pekan kemarin.
Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil dari kolaborasi strategis antara MUI, BPKH, dan BAZNAS untuk memperkuat sosialisasi, literasi, dan pengembangan SDM dalam ekonomi syariah, guna meningkatkan kesejahteraan umat.
"Kolaborasi ini mencerminkan tanggung jawab bersama BPKH, MUI, dan BAZNAS dalam mendukung kontribusi ekonomi untuk memperkuat kesejahteraan umat Islam," ujar Noor dalam siaran pers yang dikutip, Senin, 29 Juli 2024.
Noor berharap agar BPKH, BAZNAS, dan MUI dapat terus bekerja sama dalam meningkatkan literasi dan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah di Indonesia.
"Program sosialisasi, literasi, dan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah ini menggunakan dana dari program Kemaslahatan BPKH yang disalurkan melalui BAZNAS kepada MUI. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui berbagai pelatihan," jelas Noor.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa BPKH bekerja sama dengan BAZNAS sebagai Mitra Kemaslahatan BPKH yang memiliki visi dan semangat yang sama dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi syariah.
"Kami yakin bahwa melalui program ini, kami dapat menciptakan lingkungan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. BPKH, BAZNAS, dan MUI akan terus mendukung upaya-upaya yang memberikan manfaat nyata bagi umat," kata Fadlul.
MUI Ucapkan Terima Kasih
Dalam acara yang sama, Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyampaikan rasa terima kasih kepada BAZNAS dan BPKH atas kerja sama yang telah terjalin.
"Program ini sejalan dengan visi MUI untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Kami berharap dukungan dari BPKH dan BAZNAS akan memastikan program ini berjalan dengan maksimal, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan pengembangan SDM ekonomi syariah di Tanah Air," ujar Anwar.
Acara peluncuran kegiatan dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, dan Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH Ma’ruf Amin.
Selain itu, hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Program sosialisasi, literasi, dan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah ini merupakan bagian dari Nilai Manfaat DAU yang dikelola oleh BPKH bekerja sama dengan BAZNAS untuk MUI.
Program ini akan mencakup berbagai kategori pelatihan, termasuk Pelatihan Muamalah Maliyah, Pelatihan Pengawas Syariah, Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal, Pelatihan Media Syariah, dan Literasi Ekonomi Syariah untuk Alumni Standarisasi MUI.
Peserta program ini berasal dari 55 ormas di seluruh Indonesia. Orientasi pelatihan pertama dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 29 Juli 2024.
Rektor UMW Terpilih jadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah
Sementara itu, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof Edy Suandi Hamid terpilih sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2024-2027. Pemilihan dilakukan pada hari Sabtu, 27 Juli 2024.
Edy terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah. Jabatan MES sebelumnya dipegang oleh mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi.
Edy sendiri awalnya menginginkan MES dipimpin oleh tokoh yang lebih muda. Namun, peserta forum menginginkan dirinya.
"Namun, karena semua mengamanatkan kepada saya, maka saya menerima amanah ini dengan catatan didampingi pengurus lain yang lebih muda," kata Edy.
MES memiliki tujuan mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis ajaran Islam, berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran dan kemaslahatan.
"Ini sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh perekonomian saat ini yang menghadapi persoalan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat," kata mantan Rektor UII tersebut.
Lebih lanjut, muswil periode ini turut dihadiri Kepala OJK DIY Eko Yunianto, ketua ICMI DIY Prof Mahfud Solihin, Anggota DPD RI Hafid Asrom, tokoh pengusaha Mursida Rambe, Pengurus Pusat MES Iskandar Zulkarnaen dan dari Biro Perekonomian DIY. (*)