BUMN dan Sektor Swasta Harus Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

KABARBURSA.COM - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabin Indrajad Hattari, menegaskan pentingnya kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Rabin mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada BUMN.

“Tentu saja BUMN tidak bisa melakukannya sendirian," kata Rabin dalam seminar internasional The Sharia Ekonomy and Finance: Policies for the Prabowo’s Government, yang digelar secara hybrid, Selasa, 3 September 2024.

Rabin menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah, mengingat posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi ini didukung oleh kelas menengah yang terus berkembang, pasar produk halal global yang semakin meluas, serta potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang sangat besar. Rabin menyebut aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai 6,7 triliun USD pada tahun 2024.

Namun, Rabin juga mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, kurangnya inovasi dalam produk dan layanan syariah, serta terbatasnya sumber daya manusia di sektor keuangan syariah menjadi beberapa hambatan utama. "Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, kurangnya produk dan layanan syariah yang inovatif, serta terbatasnya sumber daya manusia di sektor keuangan syariah. Ini adalah tantangan yang harus kita atasi bersama," ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah telah merumuskan Strategi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang mencakup beberapa pilar utama. Salah satu pilar penting adalah meningkatkan literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan. "Bagaimana caranya? Kita mendidik masyarakat. Kita mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif dan mudah diakses. Dan kita memanfaatkan teknologi digital," jelas Rabin.

BUMN telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Salah satu contohnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang berusaha memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan ZISWAF melalui produk-produk yang mudah diakses. BSI juga telah menggelar BSI International Expo, yang merupakan pameran Islam terbesar di Indonesia tahun ini. Pameran tersebut berhasil menarik lebih dari 52.000 pengunjung dan mencatatkan transaksi sebesar Rp2,5 miliar.

Selain itu, Rabin menekankan pentingnya pengembangan industri halal di Indonesia. BUMN berperan aktif dalam memperkuat rantai pasok halal dan mempromosikan produk halal Indonesia di pasar global. "Kita harus mempromosikan produk halal Indonesia di pasar global. BUMN juga terlibat secara aktif dalam hal ini," kata Rabin.

Namun, kolaborasi dengan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi ini. Menurut Rabin, BUMN memiliki kapasitas finansial dan operasional yang besar. Tanpa kerjasama dengan sektor swasta, upaya pengembangan ekonomi syariah menjadi kurang maksimal. "Kita harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa strategi akselerasi ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya sekadar rencana di atas kertas," tegas Rabin.

Ia juga menyoroti peran penting BUMN dalam mempromosikan inklusi keuangan syariah. BUMN, menurutnya, memiliki sumber daya, jaringan, dan keahlian untuk menggerakkan inisiatif dan investasi berskala besar yang dapat berdampak signifikan pada lanskap ekonomi syariah di Indonesia.

“Dengan menyalurkan sumber daya mereka secara strategis ke proyek dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, BUMN dapat menciptakan efek pengganda, merangsang aktivitas ekonomi, dan menciptakan peluang kerja di berbagai sektor," ujarnya.

Lebih lanjut, Rabin mencontohkan langkah negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UAE), dan Bahrain yang telah berhasil menciptakan pusat-pusat ekonomi syariah yang terintegrasi. "Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain, seperti Malaysia, UAE, dan Bahrain," ujarnya, seraya mendukung pendirian pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai langkah strategis.

Rabin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dari BUMN, sektor swasta, akademisi, hingga komunitas yang lebih luas untuk bergabung dan berkolaborasi dalam memastikan keberhasilan strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. "Ini adalah komitmen kolektif kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik, di mana ekonomi syariah berfungsi sebagai pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Masuk RPJPN-RPJMN di Era Pemerintahan Prabowo

Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia mendatang, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi nasional. Ma'ruf menegaskan ekonomi syariah akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Ma'ruf menuturkan langkah ini diambil untuk memastikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” kata Ma'ruf di acara yang sama.

Ma’ruf menceritakan perjalanan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Lembaga Perbankan Syariah pada awal 1990-an. Sejak itu, peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia naik dari posisi ke-10 ke posisi ke-3 dalam peringkat global ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal dan posisi ke-3 di sektor fashion muslim.

Pada 2024, Indonesia bahkan berhasil menduduki peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index. Ma'ruf mengungkapkan, perkembangan ini mencerminkan semakin bervariasinya produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat, seperti asuransi syariah, pembiayaan usaha berbasis syariah, dan sukuk. "Pemerintah sangat menyadari pentingnya pengembangan ekonomi syariah dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem," ujarnya.

Dia juga menekankan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bergulir di tingkat pusat, tetapi juga dikembangkan di daerah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Sejak 2020, pemerintah memperluas fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan menjadi empat fokus utama: industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, dan pengembangan pengusaha syariah.

"Peningkatan jumlah pengusaha syariah menjadi fokus yang sangat strategis karena industri halal, infak, zakat, dan wakaf tidak akan berjalan tanpa mereka," kata Ma'ruf.(*)