Ekonomi dan Keuangan Syariah Bukan Cuma untuk Umat Islam

KABARBURSA.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, sehingga tidak hanya untuk umat Islam.

"Ekonomi syariah dan keuangan syariah bersifat inklusif, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat sebagai sistem yang 'rahmatan lil alamin', yaitu untuk kebaikan seluruhnya," ujar Wapres seperti dikutip 7 Agustus 2024.

Khusus bagi umat Islam, lanjutnya, ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut akidah dan ibadah, tapi juga muamalah. "Ini menjadi bagian yang harus dilaksanakan secara keseluruhan bagi umat Islam," tegasnya.

Wapres menuturkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan di Indonesia sebagai bagian dari program pemerintah. Untuk mengawal program itu, di tingkat pusat telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan di tingkat daerah dibentuk pula Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"(KDEKS) telah dibentuk di 31 provinsi termasuk DIY," ujarnya.

Ma'ruf menilai ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat Yogyakarta telah berkembang cukup pesat dan terinternalisasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena tingginya komitmen pemangku kepentingan DIY mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, menurut Wapres, provinsi itu bahkan langsung mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 saat awal pembentukan KDEKS.

"Saya sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia serta lembaga lainnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta," kata Ma'ruf Amin.

Lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta, katanya, disokong oleh sektor-sektor yang sejalan dengan sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan-minuman. Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang hingga 60 persen dari perekonomian provinsi, menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata warisan budaya, sekaligus pusat UMKM produktif.

"Saya meyakini berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Tren Peningkatan Konsisten

Praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan minat terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis pada syariah, tetapi juga menandakan kemajuan yang signifikan dalam penerapan konsep-konsep tersebut di berbagai sektor.

Ekonomi dan keuangan syariah semakin diakui sebagai kekuatan yang dapat memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sektor ini memiliki potensi untuk memperkuat inklusi finansial dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Selain itu, pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung transisi menuju energi rendah karbon telah menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pemerintah Indonesia, dalam upayanya untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, telah menetapkan strategi yang mencakup pengembangan sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Ke depan, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029,” kata Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Nusantara acara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 di Gedung NT Tower, Jalan Pulomas Selatan No.31, Jakarta Timur, kemarin.

Kontribusi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Ma’ruf Amin, dapat meliputi penerapan skema pembiayaan keuangan syariah yang dirancang khusus untuk mendukung program-program ekonomi rendah karbon, atau yang sering disebut sebagai green financing.

Skema ini bertujuan untuk menyediakan dana bagi proyek-proyek yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan inisiatif-inisiatif lingkungan lainnya yang mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan,” tuturnya. Selain pidato kunci dari Wakil Presiden, peserta yang ikut hadir pada acara ini merupakan pemangku kepentingan yang peduli terhadap keseimbangan antara keuangan syariah dan keberlanjutan juga mengikuti sesi diskusi dan pemaparan dari berbagai sumber, antara lain Direktur Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Laksmi Dhewanti, Ketua Lembaga Bahtsul Masali PBNU Mahbub Ma’afi dan Kepala Divisi pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh.(*)