KABARBURSA.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat dan memperdalam keuangan syariah sebagai arus utama sistem keuangan nasional. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan forum unggulan bertajuk Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 yang digelar di Surabaya pada 3–4 November 2025.
IIFS 2025 menjadi ajang strategis pertama OJK yang mencakup seluruh sektor keuangan syariah, sekaligus wadah bertemunya para pemangku kepentingan. Forum ini dirancang untuk melahirkan gagasan baru, mempererat kolaborasi lintas sektor, dan menghasilkan kebijakan konkret bagi penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.
“Forum ini menjadi momentum meneguhkan komitmen bersama untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah nasional. Visi kita bukan hanya memperbesar pangsa pasar, tapi menjadikan keuangan syariah sebagai pilar utama sistem keuangan nasional—pondasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi kemaslahatan bagi semua,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Seperti dilansir situs resmi OJK, Selasa 4 November 2025.
Mahendra menekankan bahwa penguatan keuangan syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan kuantitatif, melainkan juga kedalaman instrumen dan kualitas tata kelola. Ia menyoroti tiga hal utama dalam pendalaman pasar (market deepening): diversifikasi produk dan inovasi model bisnis; konektivitas dengan sektor riil dan komunitas umat; serta pemanfaatan teknologi digital sebagai penggerak akselerasi.
“Integrasi layanan syariah dalam platform digital dan penguatan fintech syariah akan memperluas akses, terutama bagi UMKM dan generasi muda. Digitalisasi bukan sekadar kemudahan, tapi juga transparansi, efisiensi, dan kepercayaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) menjadi tonggak baru bagi tata kelola syariah nasional. KPKS diharapkan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan serta mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah.
“Momentum ini menandai babak baru. Kita ingin prinsip syariah dijalankan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata. Kehadiran KPKS diharapkan mampu mempercepat kontribusi keuangan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dian juga menyoroti tiga isu utama sektor syariah: ketersediaan produk (availability), kemudahan akses (accessibility), dan peningkatan penggunaan produk (usage). Ia menilai tantangan tersebut sekaligus peluang untuk memperkuat inovasi, termasuk pengembangan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA) yang menyinergikan sektor keuangan komersial dan sosial.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur, menyampaikan apresiasi atas langkah OJK mendorong pertumbuhan keuangan syariah. “Forum ini diharapkan memperkuat sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan pemerintah daerah untuk memperluas literasi serta inklusi keuangan syariah,” ujarnya.
High-Level Forum Talk Show dan Arah Strategis OJK
Diskusi tingkat tinggi ini menghadirkan seluruh Kepala Eksekutif Pengawas OJK dan Ketua Dewan Audit OJK. Dengan dimoderatori Anggota KPKS OJK, Gunawan Yasni, forum membahas penguatan tata kelola terintegrasi, kebijakan pendalaman pasar di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank syariah, disertai percepatan digitalisasi serta inovasi teknologi. OJK menegaskan arah kebijakan menuju sistem keuangan syariah yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam forum lanjutan International Islamic Finance Conference 2025, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara memaparkan empat fokus utama pengembangan keuangan syariah: pembentukan KPKS untuk harmonisasi regulasi dan fatwa; inovasi produk unik syariah; penguatan peran dalam ekosistem ekonomi syariah dan UMKM; serta akselerasi digitalisasi layanan keuangan syariah.
Deputy Secretary-General Islamic Financial Services Board (IFSB) Abdullah Haron menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ia menyoroti tiga aspek penting yang perlu diperkuat: kepercayaan publik melalui stabilitas pasar, inovasi produk berkelanjutan, dan tata kelola syariah yang solid untuk menjamin ketahanan industri.
Agenda konferensi juga menghadirkan dua Panel Session. Panel pertama bertajuk Innovative Islamic Finance menampilkan Mehmet Asutay (Durham University, Inggris), Dato’ Mohd Zikri Mohd Shairy (Bank Islam Malaysia), Gunawan Pribadi (Kemenko Perekonomian), dan Ali Sakti (Bank Indonesia). Mereka membahas inovasi digital, keuangan sosial Islam, potensi pasar logam mulia, serta arah Islamic social finance di Indonesia.
Panel kedua bertema Sharia Governance, Risk, and Compliance diisi oleh Engku Rabiah Adawiah (IIUM Malaysia), Nawal Nely (ahli pelaporan keuangan), dan Nurul Izza (Bank Negara Malaysia) yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi laporan keuangan syariah.
Rapat Berkala KPKS: Penguatan Sinergi Lintas Sektor
IIFS 2025 juga menjadi momentum pelaksanaan rapat berkala ketiga KPKS sepanjang tahun ini, dipimpin oleh Ketua KPKS sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Rapat turut dihadiri seluruh anggota KPKS dan Dewan Komisioner OJK dengan fokus pada pendalaman pasar keuangan syariah.
Pembahasan dalam rapat tersebut menegaskan komitmen OJK memperkuat sinergi lintas sektor demi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Hasilnya diharapkan memperkokoh pelaksanaan program kerja KPKS sekaligus mempercepat integrasi kebijakan antar-sektor dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.
OJK menutup rangkaian kegiatan dengan seruan kolaborasi. “Sinergi seluruh pemangku kepentingan adalah kunci akselerasi. Bersama, kita wujudkan keuangan syariah yang modern, inklusif, dan membawa manfaat luas bagi bangsa,” demikian pesan penutup dari forum tersebut.(*)