KABARBURSA.COM - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sepertinya akan bertransisi menjadi sebuah badan setingkat kementerian yang bertugas mengurus ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, Perpres terkait rencana tersebut sudah dibentuk, hanya tinggal menunggu peresmiannya oleh Presiden Joko Widodo.
Begitu disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, dalam konferensi pers di acara SDGs Annual Conference 2024 di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Menurut Suharso, pembentukan badan baru ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengadopsi ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Badan ini akan memiliki tugas yang lebih luas dibandingkan KNEKS, yang hanya terfokus pada labelisasi halal.
Selain itu, Badan tersebut juga akan bertanggung jawab atas pengarusutamaan ekonomi syariah secara lebih intensif, termasuk pengembangan strategi dan regulasi yang mendukung industri ini.
“Dengan perubahan ini, kita ingin lebih intensif dalam mengurus berbagai aspek ekonomi syariah, tidak hanya labelisasi halal, tetapi juga pengembangan ekosistem yang lebih komprehensif,” ungkap Suharso.
Suharso juga menggarisbawahi bahwa pembentukan badan serupa di negara-negara maju menunjukkan komitmen yang sama terhadap ekonomi syariah. Ia mencontohkan praktik di pelabuhan internasional, di mana ada badan khusus yang mengurus labelisasi halal untuk barang-barang yang diekspor atau diimpor.
"Mereka memperlakukan ini dengan serius, menggunakan fasilitas yang cukup besar," katanya.
Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia
Dengan pembentukan badan baru ini, pemerintah berharap potensi ekonomi syariah di Indonesia dapat lebih didorong. Apalagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, baik dari segi pasar maupun pendidikan.
"Kami yakin bahwa dengan adanya badan ini, potensi ekonomi syariah di Indonesia bisa lebih terarah dan berkembang," ujar Suharso.
Suharso juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mewujudkan visi ini. “Kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia, agar bisa bersaing di tingkat global,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, selaku Ketua Harian KNEKS, menegaskan bahwa ekonomi syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan hanya alternatif, melainkan arus baru yang dapat berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Wapres menyampaikan hal ini dalam Rapat Pleno KNEKS 2024 dan Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional di Auditorium Sekretariat Wail Presiden, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
"Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat, dan mampu merespon peluang di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks," ujar Wapres.
Ma'ruf melanjutkan, penguatan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan ekonomi syariah di masa depan. Salah satu langkah strategisnya adalah transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.
"Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, butuh komitmen bersama dan kelembagaan yang kuat. Adanya inisiasi transformasi KNEKS ini perlu didukung agar lembaga dapat bekerja iptimal dan melahirkan terobosan dalam menghadapi tantangan ke depan," tutup Wapres.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Perekonomian Sri Mulayani juga pernah menyatakan, peluang ekonomi syariah untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, masih terbuka lebar. Karenanya, pengembangan ekonomi ini harus terus didorong dan diarahkan sejalan dengan target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Indikator-indikator makro yang ditetapkan, seperti penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 7,0 - 8,0 persen, tingkat kemiskinan ekstrem pada 0 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5 - 5,0 persen, serta penurunan tingkat kelimpangan ke kisaran 0,379 - 0,382 persen dapat menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi syariah dalam peningkatan kesejathteraan masyarakat.
Selama ini, APBN juga telah aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui alokasi anggaran di berbagai sektor, antara lain perluasan akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR Syariah dan UMi Syariah yang realisasinya mencapai Rp16,7 triliun dan Rp4,31 triliun per September 2024.
"Secara akumulatif, outstanding dari sukuk negara mencapai Rp1.565,72 triliun dan instrumen sukuk telah menjadi katalisator utama dalam mendorong dan memperdalam sektor keuangan syariah, juga untuk mendukung pembiayaan infrastruktur berbasis syariah, serta memperkuat ekosistem dana sosial syariah," ucap Sri Mulyani.
Kemudian, untuk memperkuat kapasitas SDM yang mumpuni di sektor syariah, pemerintah juga memfasilitasi pemanfaatan beasiswa LPDP pada program studi ekonomi syariah, termasuk beasiswa afirmasi bagi santri, dengan harapan dapat melahirkan para pakar syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional.(*)