KABARBURSA.COM - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi menetapkan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, sebagai komisaris utama perseroan.
Menanggapi hal ini, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai penunjukan salah satu kader Muhammadiyah dalam jajaran komisaris merupakan keputusan yang sepenuhnya berada di tangan manajemen bank.
“Itu adalah hak dan wewenang dari BSI itu sendiri,” ujarnya saat dikonfirmasi KabarBursa.com di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.
Meski demikian, keputusan ini menjadi sorotan mengingat hubungan Muhammadiyah dan BSI sempat memanas tahun lalu.
Tarik Dana Amal Usaha Muhammadiyah
Kala itu, Muhammadiyah secara resmi mengumumkan penarikan dana milik Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari BSI.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat PP Muhammadiyah yang ditandatangani Agung Danarto pada 30 Mei 2024. Surat itu kemudian tersebar luas ke publik pada Rabu, 5 Juni 2024.
Dikabarkan bahwa total dana Muhammadiyah yang semula tersimpan di BSI mencapai angka Rp 13 hingga 15 triliun. Jika benar, maka penarikan tersebut menyebabkan BSI kehilangan sekitar 5 persen dana pihak ketiga (DPK) dalam waktu singkat.
Menurut Anwar, langkah itu diambil karena saat itu penempatan dana Muhammadiyah terlalu terpusat pada satu bank syariah, yang dinilai kurang ideal dalam mendukung ekosistem perbankan syariah nasional.
Sebagai solusi, Muhammadiyah kemudian menyebar dananya ke sejumlah bank syariah lainnya, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan beberapa bank syariah daerah.
“Saya rasa perbankan syariah yang lain hari ini sudah dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh muhammadiyah tersebut,” kata Anwar.
Ia juga berharap agar hubungan antara Muhammadiyah dan industri perbankan syariah ke depan bisa berjalan lebih sehat dan saling menguntungkan.
“Saya rasa perbankan syariah yang lain hari ini sudah dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh muhammadiyah tersebut,” terangnya
PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS) memulai babak baru dalam kepemimpinannya setelah mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2024 dan kuartal I 2025.
Laba bersih yang tumbuh dua digit menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan bisnis bank syariah terbesar di Indonesia ini. Namun di balik angka-angka yang menjanjikan, terdapat estafet strategis yang kini bergeser ke tangan pemimpin baru, termasuk sosok dari kalangan tokoh nasional dan organisasi besar keislaman Muhammadiyah.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, 16 Mei 2025 di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat menjadi momen penentu.
Dalam rapat tersebut, pemegang saham resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Komisaris Utama menggantikan Muliaman D. Hadad. Muhadjir merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta tokoh senior Muhammadiyah.
Dengan latar belakang panjang di birokrasi dan dunia pendidikan sekaligus organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Muhadjir diharapkan mampu menghadirkan pengawasan strategis berbasis visi pembangunan sosial yang kuat.
Sementara itu, posisi Direktur Utama kini diemban oleh Anggoro Eko Cahyo, menggantikan Hery Gunardi yang telah dipercaya menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI). Sebelum masuk ke BSI, Anggoro menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki pengalaman panjang di industri perbankan nasional.
Kepala Divisi Komunikasi BSI, Wisnu Sunandar, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa RUPST tahun buku 2024 membahas delapan agenda strategis.
“Agenda yang dibahas meliputi delapan poin penting, mulai dari pengesahan laporan keuangan hingga pengangkatan pengurus baru,” jelasnya dalam dokumen resmi perusahaan.
Laporan Dana Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
Agenda RUPST tersebut mencakup pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan 2024, penggunaan laba bersih, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2025, penetapan tantiem dan bonus bagi direksi dan dewan pengawas, laporan realisasi dana hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2024, pembaruan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan), penetapan plafon hapus buku atas piutang pokok macet, dan terakhir, perubahan susunan pengurus perseroan.
Dari sisi fundamental, kinerja keuangan BSI terbilang impresif. Laba bersih tahun 2024 tercatat Rp7,01 triliun, tumbuh 22,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,70 triliun.
Pendapatan dari jual beli mencapai Rp13,4 triliun, sementara pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp8 triliun. Pendapatan usaha lainnya, termasuk fee based income, menambah Rp5,56 triliun ke neraca laba, sementara ijarah menyumbang Rp192 miliar.
Meskipun beban usaha naik dari Rp10,25 triliun menjadi Rp11,79 triliun, laba usaha BSI tetap tumbuh menjadi Rp9,28 triliun. Tren ini berlanjut pada kuartal I 2025, di mana laba bersih naik dari Rp1,71 triliun menjadi Rp1,88 triliun.
Total aset BSI pun meningkat dari Rp408,6 triliun menjadi Rp400,8 triliun per akhir Maret 2025, sementara ekuitas tercatat tumbuh dari Rp45,04 triliun menjadi Rp46,92 triliun.
Di pasar modal, saham BRIS ditutup di level Rp2.870 per saham pada Jumat, 16 Mei 2025, turun 1,03 persen dari hari sebelumnya. Saham ini sempat menyentuh level tertinggi harian Rp2.940 dan terendah Rp2.850, dengan total nilai transaksi Rp80,4 miliar dan volume perdagangan 27,92 juta saham. Asing mencatatkan net buy sebesar Rp47,7 miliar, mencerminkan keyakinan investor jangka panjang atas prospek perusahaan pasca pergantian pengurus.
Meski demikian, estafet kepemimpinan ini juga membawa sejumlah pekerjaan rumah penting. Di bawah Muliaman Hadad, BSI sukses melalui fase konsolidasi pasca-merger tiga bank syariah: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Namun tantangan baru kini menanti, terutama terkait penetrasi digital, penguatan segmen mikro, dan optimalisasi fee-based income yang dinilai masih di bawah potensi.(*)