KABARBURSA.COM - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi nasional. Ma'ruf menegaskan ekonomi syariah akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ma'ruf menuturkan langkah ini diambil untuk memastikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” kata Ma'ruf dalam seminar internasional The Sharia Ekonomy and Finance: Policies for the Prabowo’s Government, Selasa, 3 September 2024.
Ma’ruf menceritakan perjalanan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Lembaga Perbankan Syariah pada awal 1990-an. Sejak itu, peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia naik dari posisi ke-10 ke posisi ke-3 dalam peringkat global ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ke-2 di sektor makanan halal dan posisi ke-3 di sektor fashion muslim.
Pada 2024, Indonesia bahkan berhasil menduduki peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index. Ma'ruf mengungkapkan, perkembangan ini mencerminkan semakin bervariasinya produk keuangan berbasis syariah yang dapat dinikmati masyarakat, seperti asuransi syariah, pembiayaan usaha berbasis syariah, dan sukuk. "Pemerintah sangat menyadari pentingnya pengembangan ekonomi syariah dengan terus memacu pertumbuhannya melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem," ujarnya.
Dia juga menekankan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bergulir di tingkat pusat, tetapi juga dikembangkan di daerah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Sejak 2020, pemerintah memperluas fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan menjadi empat fokus utama: industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, dan pengembangan pengusaha syariah.
"Peningkatan jumlah pengusaha syariah menjadi fokus yang sangat strategis karena industri halal, infak, zakat, dan wakaf tidak akan berjalan tanpa mereka," kata Ma'ruf.
Ma'ruf Amin mengakui, meski ekonomi syariah menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen, masih ada tantangan besar yang dihadapi. Tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah masih rendah, sementara regulasi dan insentif bagi pelaku industri halal serta kewirausahaan syariah belum memadai. "Potensinya sangat besar, tapi realisasinya belum seperti potensi ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan akan mencapai 10 miliar dolar atau setara dengan 1,5 persen pada 2030. Seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau, ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan akan melaju kencang. Namun, Ma'ruf menegaskan upaya ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk lembaga riset seperti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF.
"INDEF diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam, identifikasi peluang, serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada," kata Ma'ruf. Ia juga berharap INDEF dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk-produk syariah melalui berbagai seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi lainnya.
Alat Atasi Ketimpangan
Dalam kesempatan yang sama, ekonom yang juga pendiri INDEF, Didik J Rachbini, menekankan pentingnya peran ekonomi syariah dalam mengatasi ketimpangan yang masih sangat besar di Indonesia. Didik menyebut aset perbankan syariah yang saat ini hampir mencapai Rp1.000 triliun memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial ekonomi di Indonesia.
"Seribu triliun ini bisa berkembang dan menurut saya cukup besar untuk bisa berbuat sesuatu," kata Didik.
Menurut Didik,instrumen-instrumen penting dalam ekonomi syariah seperti perbankan, pariwisata halal, dan produk halal harus dikembangkan lebih lanjut. "Kalau hotel halal dipromosikan atau ramah Islam, kan bapak-bapak kalau datang ke hotel itu kan ibu-ibunya akan tenang. Itu salah satu ya," ujarnya dengan nada humor.
Namun, Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan ekonomi syariah tidak boleh hanya berfokus pada instrumen teknikal dan manajemen bisnis. Ia menegaskan pentingnya instrumen kebijakan besar yang bisa berdampak signifikan pada struktur ekonomi nasional.
Didik menggarisbawahi ekonomi syariah harus berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Ia menyoroti ketimpangan pemilikan tanah dan aset di Indonesia yang menurutnya sangat mengkhawatirkan. "Yang tidak memiliki tanah jumlahnya sangat besar dan ada yang mengakumulasi tanah sangat besar," ujarnya.
"Mengapa tidak ekonomi syariah ini juga membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan itu," imbuhnya.(*)