KABARBURSA.COM - Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN), yang kini berganti nama menjadi Ibu Kota Nusantara, mulai dipertanyakan keberlanjutannya. Banyak yang pesimis proyek ambisius yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo ini akan mengalami nasib serupa dengan proyek Hambalang di era Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak adanya partisipasi investor asing menjadi indikator utama yang memicu keraguan ini.
Awalnya, pemerintah menargetkan anggaran sebesar Rp466 triliun untuk merealisasikan IKN. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen diharapkan berasal dari skema selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan investor asing. Pemerintah bahkan menawarkan berbagai kemudahan, termasuk kompensasi hak pengelolaan lahan hingga 190 tahun, untuk menarik minat investor. Angka tersebut jauh di atas usia bangsa Indonesia saat ini, menunjukkan betapa besar harapan pemerintah terhadap partisipasi investor.
Namun, hingga akhir 2023, partisipasi investor asing masih nihil. Meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan optimisme bahwa ada sekitar 30-40 investor dari Jepang dan tidak kurang dari 120 investor dari Singapura yang siap berinvestasi, kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Amerika Serikat pada November 2023, Presiden mengakui bahwa partisipasi investor asing masih nihil. Namun, Presiden tetap optimis bahwa setelah investor dalam negeri masuk, investasi asing di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi akan mengikuti.
Dalam debat calon presiden dan wakil presiden pada 22 Desember 2023, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sudah ada beberapa investor domestik seperti Mayapada dan Agung Sedayu yang masuk ke IKN. Namun, janji manis ini belum cukup untuk meyakinkan publik.
Cadangan APBN Menipis
Hingga Mei 2024, realisasi anggaran mencapai Rp5,5 triliun atau baru 13,7 persen dari pagu anggaran tahun ini. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa total belanja untuk pembangunan IKN sejak 2022 mencapai Rp32,5 triliun.
Anggaran IKN dalam APBN terbagi menjadi dua klaster: infrastruktur sebesar Rp36,7 triliun dan non-infrastruktur Rp3,3 triliun. Hingga Mei 2024, realisasi klaster infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun, mencakup pembangunan Istana Negara, kantor kementerian, gedung OIKN, serta fasilitas lainnya.
Dalam konferensi pers APBN KiTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 telah menghabiskan Rp4,8 triliun dari APBN. Angka itu setara 12,1 persen dari total pagu untuk IKN yang hampir menyentuh Rp40 triliun. Tepatnya di angka Rp39,8 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah telah mengeluarkan belanja senilai Rp32,5 triliun untuk pembangunan IKN pada 2022 dan 2023. Pada 2024 ini, pemerintah menganggarkan Rp39,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut, sehingga totalnya mencapai Rp72,5 triliun. Atau secara grand total, cadangan dana dari APBN hanya tersisa kurang lebih Rp17 triliun saja.
Sejauh ini, nyaris semua proyek yang terbangun di IKN masih bergantung pada APBN. Padahal itu tadi, pagu APBN untuk IKN hanya maksimal Rp89,4 triliun, 20 persen dari Rp466 triliun. Sisanya, diharapkan Rp123,2 triliun dari BUMN, dan Rp253,4 triliun dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta lainnya investor asing.
Realitas itu jelas memberikan keraguan tersendiri. Sebab, pagu APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun. Di lain pihak, minat investor terhadap mega proyek ini masih rendah. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa belum ada investor asing yang berinvestasi karena pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) belum selesai.
Infrastruktur dan Non-Infrastruktur
Anggaran IKN dalam APBN terbagi menjadi dua klaster: infrastruktur dengan pagu Rp36,7 triliun dan non-infrastruktur dengan pagu Rp3,3 triliun. Realisasi klaster infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun hingga Mei 2024, mencakup pembangunan kawasan Istana Negara, kantor kementerian, gedung OIKN, serta tower rumah susun ASN, perumahan pertahanan dan keamanan (hankam), rumah tapak untuk menteri, dan Rumah Sakit IKN. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.
Meskipun alokasi anggaran yang signifikan, sejumlah proyek di IKN terancam mandek. APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun, dan hingga saat ini hanya sedikit investor yang tertarik pada mega proyek tersebut. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, serta minimnya investasi asing memicu kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan berakhir gagal.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Desain kami adalah menyelesaikan klaster pertama di lingkaran I (KIPP IKN), baru kemudian investasi asing masuk ke lingkaran II,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 11 Juni 2024.
Mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, pada awal Juni 2024 semakin memicu spekulasi negatif tentang masa depan proyek ini. Diduga keduanya mundur karena gagal memenuhi ekspektasi terkait target investasi di IKN. Mampukah Basuki mewujudkan harapan dan target ambisius Presiden Jokowi merealisasikan Ibu Kota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur?
Pertaruhan Ambisi Presiden
Presiden Joko Widodo membantah isu bahwa pembangunan IKN terbengkalai atau terancam gagal. Menurutnya, pembangunan masih sesuai rencana, dan upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta. Pembangunan Istana Negara di IKN sudah mencapai 80 persen baik dari sisi interior maupun eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli, proses pembangunan akan rampung dan persiapan upacara kemerdekaan akan dimulai.
Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Kantor Kemenko 1 di KIPP IKN akan digunakan sebagai akomodasi bagi petugas upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Sementara Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, melaporkan bahwa kawasan kepresidenan sudah mencapai 80 persen penyelesaian.
Meski menghadapi banyak tantangan, komitmen pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan tetap kuat. Integrasi jaringan gas, pembangunan utilitas lainnya, serta persiapan pusat energi berkelanjutan diharapkan menjadikan IKN pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Upaya ini merupakan langkah awal menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia. Namun, tantangan terbesar masih ada pada pembiayaan dan realisasi anggaran yang harus terus dipantau dengan seksama.
Sebuah pertanyaan besar tetap menggantung: Apakah proyek IKN akan benar-benar terwujud sesuai dengan visi yang telah digariskan? Ataukah IKN akan menjadi monumen ambisi yang tak terpenuhi? Dengan mata dunia yang tertuju pada Indonesia, pemerintah harus membuktikan bahwa proyek ini tidak hanya mimpi kosong, tetapi sebuah kenyataan yang akan membawa perubahan positif bagi masa depan bangsa. (*)