KABARBURSA.COM - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) gencar melakukan edukasi kepada lender (pemberi pinjaman) dan borrower (peminjam) guna menjaga kualitas kredit di sektor fintech.
Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset AFPI Marcella Wijayanti menegaskan pentingnya edukasi untuk mencegah kenaikan risiko kredit macet atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri fintech.
Dari sisi borrower, katanya, AFPI selalu mengingatkan pentingnya menjadi peminjam yang bertanggung jawab.
“Jika ingin meminjam, harus siap untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu,” kata Marcella di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Sementara itu, untuk lender, baik institusi maupun individu, AFPI terus memberikan edukasi terkait mitigasi risiko dalam proses pendanaan.
Marcella juga mengingatkan bahwa platform fintech diharapkan mampu memastikan lender memahami potensi risiko.
“Kami menyerahkan kebijakan investasi kepada masing-masing lender, namun tetap memberikan panduan terkait kesadaran risiko,” ujarnya.
Sebagai catatan, TWP90 industri fintech P2P lending per September 2024 tercatat sebesar 2,38 persen, stabil dibandingkan Agustus 2024.
Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan September 2023 yang berada di level 2,82 persen.
Selain itu, outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun, tumbuh 33,73 persen secara Year on Year (YoY).
Utang Paylater Masyarakat Naik Dua Kali Lipat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan melalui layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater mengalami peningkatan yang signifikan hingga September 2024.
Data terbaru menunjukkan bahwa nilai outstanding pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp8,24 triliun. Angka ini mencatat pertumbuhan sebesar 103,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2024 yang mencapai 89,20 persen.
Namun, pertumbuhan yang cepat ini juga diiringi oleh peningkatan rasio pembiayaan bermasalah, atau non-performing financing (NPF) gross, yang naik dari 2,52 persen di bulan Agustus menjadi 2,60 persen pada September. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan terhadap layanan paylater meningkat, ada risiko yang mengintai terkait kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka.
Sektor perbankan juga tidak ketinggalan dalam mencatat lonjakan penyaluran paylater. Outstanding kredit BNPL di perbankan nasional mencapai Rp19,81 triliun pada September, tumbuh 46,42 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan angka Agustus yang tercatat sebesar 40,68 persen.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa pertumbuhan pesat pembiayaan BNPL perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan. Menurutnya, lonjakan pembiayaan ini terjadi di tengah tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat, yang tercermin dari deflasi bulanan yang berlangsung dari Mei hingga September 2024.
“Saya melihat bahwa dorongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap tinggi, meskipun kondisi ekonomi tidak sepenuhnya baik,” ungkap Huda, Sabtu, 2 November 2024.
Huda juga mengingatkan bahwa meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) telah memaksa banyak orang untuk mencari alternatif pendanaan, termasuk paylater.
Keterjangkauan dan kemudahan dalam proses pendaftaran dan pengajuan paylater menjadi salah satu alasan mengapa layanan ini semakin diminati masyarakat.
“Proses pengajuan kartu kredit yang lebih rumit dan ketidakpastian dalam penerimaannya membuat banyak orang lebih memilih paylater,” jelasnya.
Di balik kemudahan akses ini, terdapat potensi risiko pembiayaan bermasalah yang perlu diwaspadai. Huda menjelaskan bahwa proses penyaringan debitur untuk layanan paylater cenderung lebih lemah, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan bayar debitur. Banyak dari pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, dan saat cicilan utang melebihi pendapatan, debitur berisiko mengalami kesulitan dalam pembayaran.
“Ketika kewajiban cicilan melebihi pendapatan, tidak jarang kita melihat pembayaran cicilan menjadi terhambat,” kata Huda.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menawarkan dan memanfaatkan layanan paylater, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Dengan laju pertumbuhan pembiayaan BNPL yang terus meningkat, OJK dan pihak terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi konsumen dari jeratan utang yang tidak terkelola dengan baik.
Seiring dengan dinamika yang terjadi, konsumen juga diharapkan lebih bijak dalam menggunakan layanan paylater. Memahami batasan kemampuan finansial dan memilih opsi pembiayaan yang tepat menjadi kunci untuk menghindari masalah di masa depan. Dengan demikian, meskipun paylater menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, tanggung jawab dalam mengelola keuangan tetap harus diutamakan.
Dengan latar belakang ini, perkembangan lebih lanjut dari industri pembiayaan, khususnya yang terkait dengan BNPL, akan menjadi perhatian penting untuk berbagai pemangku kepentingan. Penelitian lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari pertumbuhan ini juga diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih baik dalam mendukung ekosistem keuangan yang sehat.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga menjaga kesehatan sektor keuangan. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.