KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Komple Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Dalam rapat tersebut, AHY mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp273 miliar dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp230 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk menunjang program dukungan manajemen sebesar Rp253,1 dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp20 miliar.
"Tambahannya Rp273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp230 miliar, ditambah dengan Rp273 miliar, jadi kami berharap mendapatkan Rp503 miliar," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat, AHY mengaku telah menyampaikan tugas-tugas pokok dan fungsi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan perlu ada penataan sejak awal terhadap kementeriannya lantaran masih tergolong baru dijalankan pada periode 2024-2029.
"Jadi perlu ada penataan sejak awal, bukannya struktur organisasi tapi juga kewenangan dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan anggaran yang harus dipersiapkan agar Kemenko bisa berjalan dengan efektif," jelasnya.
Anggaran itu dilakukan untuk mendorong sekaligus mengkoordinasikan ada lima kementerian teknis dibawah koordinasi Kemnko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara saat ini, AHY sendiri mengaku anggaran yang digunakan mengacu pada pagu yang disiapkan untuk Kemenko bidang Maritim dan Investasi.
"Setelah ada penyesuaian ditambah dengan tugas tugas yang baru, kami juga mengajukan anggaran tambahan kepada Banggar. Dan tentunya tadi secara umum sesuai dengan pagu anggaran yang sudah diketok sebelumnya untuk tahun 2025. Tentu tidak ada perubahan lagi, tetapi terkait dengan yang kami ajukan sebagai anggaran belanja tambahan ini mudah-mudahan juga bisa dipertimbangkan," katanya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, telah menyepakati pagu anggaran Kemenko di Kabinet Merah Putih. Sementara usul penambahan anggaran, ia mengaku butuh waktu untuk membahasnya paling lambat tiga bulan setelah diusulkan.
"Kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan," kata Said dalam Raker bersama Kemenko Kabinet Merah Putih yang disetujui peserta rapat.
Infrastruktur Habiskan Anggaran Rp282,9 Triliun
Kementerian Keuangan melaporkan hingga Oktober 2024, realisasi anggaran proyek infrastruktur mencapai Rp282,9 triliun atau 66,8 persen dari total pagu sebesar Rp422,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran ini menunjukkan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.
“APBN kita mendukung penuh peningkatan daya saing nasional melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp282,9 triliun hingga akhir Oktober 2024,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin, 25 November 2024.
Anggaran infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Sebanyak Rp160,6 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk berbagai proyek strategis, antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, penyediaan sarana air minum, pembangunan rel kereta api, serta rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, peningkatan akses internet juga menjadi fokus utama, sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas, terutama di daerah terpencil.
Di tingkat lokal, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah. Dana ini digunakan untuk rekonstruksi jalan sepanjang 16.526 kilometer, pembangunan jalan baru sepanjang 30.583 kilometer, dan rehabilitasi 1.962 kilometer jalan lainnya.
Alokasi ini juga mencakup pembangunan jaringan irigasi seluas 3.024,79 hektare guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) turut menjadi prioritas dengan keberhasilan menghubungkan 54.789 sambungan rumah, memberikan akses air bersih kepada masyarakat di berbagai daerah.
Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga Oktober 2024, sebanyak 165.880 unit rumah subsidi telah terealisasi, membantu masyarakat memiliki hunian yang terjangkau.
“Masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat memanfaatkan program FLPP, yang hingga Oktober telah berhasil merealisasikan 165.880 unit rumah,” tambah Sri Mulyani.
Ia menegaskan pencapaian ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah berharap program ini mampu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.