KABARBURSA.COM - Pemangkasan anggaran subsidi angkutan umum sebesar lebih dari 50 persen menuai sorotan tajam dari para pengamat transportasi.
Subsidi yang sebelumnya mencapai Rp 429,79 miliar pada tahun 2024 kini hanya menjadi Rp 177,5 miliar untuk tahun 2025. Kebijakan ini dianggap mengancam keberlangsungan transportasi umum, yang memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan dan aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil.
“Angkutan umum tidak hanya soal kemacetan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Daerah miskin seringkali memiliki akses transportasi yang buruk,” kata Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua MTI Pusat kepada Kabarbursa.com, Minggu, 19 Januari 2025.
Pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, para pengamat menilai kebijakan ini kurang selektif, sehingga mengorbankan sektor transportasi yang tak kalah penting.
Program Buy The Service (BTS), yang telah melayani 11 kota dengan 46 koridor pada tahun 2024, kini hanya mencakup delapan kota dengan total 28 koridor pada 2025. Kota-kota yang menerima subsidi termasuk Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, Balikpapan, serta tambahan dua kota baru, Manado dan Pontianak. Namun, jumlah penumpang yang terlayani diprediksi menurun drastis dibandingkan 16 juta penumpang pada tahun 2024.
Di sisi lain, rendahnya pelayanan angkutan umum telah memunculkan berbagai masalah sosial.
"Di Jawa Tengah, anak-anak putus sekolah karena angkutan umum tidak tersedia. Ini memicu angka pernikahan dini dan stunting,” tambah Djoko.
Lebih jauh Djoko menjelaskan, subsidi angkutan umum sangat penting dalam menekan inflasi daerah. Contohnya, Kota Palembang dengan program Angkot Feeder Musi Emas, memberikan transportasi gratis sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Hal serupa dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memberikan subsidi Rp140 juta per tahun untuk operasional bus perintis.
“Transportasi umum adalah salah satu indikator kota layak huni. Jika subsidi terus dikurangi, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan,” tegas Djoko.
Sebelumnya diberitakan Kabarbursa.com bahwa Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak agar pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat komitmen terhadap pembangunan sistem transportasi umum di wilayah perkotaan.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro, menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik sebagai bagian krusial dari Kebijakan Transportasi Nasional ke depan.
“Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 170 juta orang. Kota-kota memiliki peran penting sebagai pusat peradaban, budaya, dan kesejahteraan bangsa. Jangan sampai potensi ini terhambat oleh masalah kemacetan,” ujar Tory di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.
MTI menyoroti kebutuhan mendesak bagi kota-kota besar di Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang memadai. Sistem tersebut, menurut Tory, harus efisien, aman, andal, dan menjadi kebanggaan warga.
Tory juga menambahkan bahwa pembangunan transportasi publik membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kerja sama lintas daerah.
Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem transportasi dapat merespons perkembangan kota yang melampaui batas administratif wilayah.
Peningkatan Sektor Transportasi
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mendorong agar sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi terus ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya, SDM menjadi salah satu tonggak utama keberhasilan dan kemajuan transportasi.
“Keberhasilan dan kemajuan sektor transportasi sangat bergantung pada SDM berkualitas yang mampu merancang, memelihara, mengoperasikan, serta mengeksplorasi sistem transportasi. Untuk itu, pembangunan SDM sangat penting untuk mencetak talenta unggul Indonesia di sektor transportasi,” ujar Menhub.
Budi menekankan, dalam 10 tahun terakhir, pembangunan masif pada sektor transportasi telah memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Indonesia.
Pencapaian besar ini meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan transformasi digital. Maka, SDM transportasi yang ada saat ini dan masa mendatang, perlu memperlengkapi diri agar mampu menghadapi transformasi digital serta kecanggihan infrastruktur terkini.
“SDM transportasi harus terus meng-upgrade diri agar bisa beradaptasi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Pengembangan diri di antaranya bisa melalui program pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan sistem transportasi inovatif dan berkelanjutan,” tutur Budi.
Sejalan dengan itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Prof. Dr. Ida Nurlinda, menyampaikan pentingnya menghasilkan lulusan yang berkualitas dari sekolah tinggi bidang transportasi. Berkualitas di sini artinya selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memiliki karakter dan dapat berkontribusi nyata pada capaian pembangunan nasional.
“Para lulusan ini memiliki peran strategis sebagai agen-agen pembangunan transportasi yang perlu mendapatkan dukungan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Maka itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan sangatlah penting untuk menghasilkan lulusan yang akan menjadi tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan,” ujar Ida. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.