Ambisi Indonesia Jadi Anggota Penuh OECD dalam Tiga Tahun

KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk memenuhi seluruh persyaratan menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun.

Dalam acara Tatap Muka – Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil masuk OECD dalam waktu enam bulan. Meski demikian, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai status anggota penuh.

“Brasil butuh lima tahun untuk masuk OECD, sedangkan Indonesia hanya enam bulan. Oleh karena itu, kami optimis dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam tiga tahun,” ujar Airlangga, Rabu, 24 Juli 2024.

Airlangga mengakui bahwa langkah ini ambisius, namun menekankan bahwa OECD telah mendapatkan dukungan politis melalui Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“OECD sudah punya cantolannya, sehingga diharapkan kita bisa menerapkan praktik terbaik yang dilakukan oleh OECD,” lanjutnya.

Pemerintah saat ini sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang merevisi sekitar 70 undang-undang. “Jika menggunakan jalur biasa, proses ini akan memakan waktu 70 tahun. Ini adalah salah satu terobosan besar yang kami lakukan,” jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, terobosan ini telah meningkatkan peringkat daya saing Indonesia menurut Institute for Management Development (IMD) dari peringkat 34 ke peringkat 27.

“Beberapa langkah ini telah diakui oleh beberapa negara di dunia,” tambahnya.

Upaya untuk memenuhi syarat OECD akan terus didorong agar Indonesia dapat segera menjadi anggota penuh dan menikmati manfaat dari keanggotaan tersebut. “Kami ingin naik menjadi negara berpenghasilan tinggi, dan OECD adalah kumpulan negara berpenghasilan tinggi. Dengan aksesi OECD, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang tercepat dalam proses ini,” ujar Airlangga.

Saat ini, Indonesia tengah fokus menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh OECD. Memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menunjukkan reformasi yang akan dilakukan. Initial Memorandum mencakup 26 sektor dalam steering commitee OECD, termasuk sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, kebijakan konsumen, ekonomi digital, hingga kebijakan teknologi.

Selama proses aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan melibatkan semua pihak terkait untuk menyelesaikan Initial Memorandum tersebut.

Airlangga menilai penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD guna keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia sekitar 5 ribu dolar AS, dan dengan populasi sekitar 270 juta jiwa. Pada 2045, diperkirakan akan mencapai 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita antara 26 ribu hingga 30 ribu dolar AS,” jelasnya.

Jika berhasil keluar dari middle income trap, Indonesia akan menempati posisi keempat terbesar di dunia dengan PDB sekitar 9 triliun dolar AS per kapita. Namun, tantangan jangka panjang masih ada, yaitu pertumbuhan ekonomi harus mencapai 6-7 persen dengan investasi rata-rata tumbuh mendekati 7 persen per tahun.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen pada tahun ketiga, keempat, atau kelima. “Kami punya tantangan besar untuk mencapai pertumbuhan 6-7 persen ke depan,” tutup Airlangga.

Perdagangan Indonesia dengan China

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti manfaat langkah Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Tim Riset INFID Angelika Fortuna Dewi Rusdy, menyampaikan bahwa perdagangan Indonesia dengan China saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara anggota OECD seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan lainnya.

Dari kajiannya, investasi dari China ke Indonesia tidak selalu membawa dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Dengan bergabung ke OECD, Indonesia diharapkan bisa mengurangi ketergantungan ekonomi pada China dan menyeimbangkan dominasi China dalam kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Angelika menekankan bahwa motif ekonomi geopolitik Indonesia masuk ke OECD adalah untuk menyeimbangkan investasi dari China.

Bergabung dengan OECD juga membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan BRICS. Namun, INFID menekankan pentingnya memastikan bahwa ekspor Indonesia ke negara anggota OECD tidak hanya berupa bahan mentah, tetapi juga barang jadi, untuk mencegah Indonesia menjadi sekadar negara penyedia bahan baku mentah. Saat ini, ekspor Indonesia ke negara anggota OECD masih didominasi oleh bahan mentah dan setengah jadi seperti batubara, kayu, karet, kertas, CPO, dan tembakau.

Angelika mencatat perlunya kehati-hatian dalam mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, agar potensi ini tidak menjadi tantangan atau bahkan bahaya bagi Indonesia.

Peluang Industri Semikonduktor

Pemerintah Indonesia sedang mendorong mesin ekonomi baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan fokus pada pengembangan industri semikonduktor. Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, menyatakan bahwa dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tim OECD telah datang ke Indonesia untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di sektor semikonduktor.

Tim OECD yang dipimpin oleh Ekonom Senior Guy Lalanne, bersama tiga ekonom lainnya, bertujuan untuk memahami ekosistem semikonduktor Indonesia dengan berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan seperti industri, asosiasi, organisasi buruh, dan masyarakat sipil. Isu-isu yang dibahas meliputi kebijakan, konfirmasi data, serta identifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari misi pencarian fakta oleh OECD untuk meninjau ekosistem semikonduktor Indonesia. Pertemuan empat hari di Jakarta dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, asosiasi, pelaku industri, dan institusi pendidikan.