KABARBURSA.COM - Analis menyebutkan, ada tiga tantangan ekonomi yang perlu dijabarkan Presiden Prabowo Subianto dan Wapresnya, Gibran Rakabuming Raka, di masa kepemimpinannya ini. Begitu disampaikan analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani, kepada Kabarbursa.com, Minggu, 20 Oktober 2024.
Menurut Ajib, ada hal menarik yang perlu dicermati dari pidato dan jajaran kabinet yang akan membantu kinerja presiden selama lima tahun ke depan. Dalam penyusunannya, tentunya Prabowo akan mempertimbangkan dua aspek, yaitu stabilitas dan akselerasi ekonomi.
"Dalam konteks stabilitas, presiden akan cenderung mengambil unsur birokrat dari partai, yang bisa memberikan dukungan secara politik untuk program-program strategis dan populis yang menjadi janji kampanyenya dulu," kata Ajib, hari ini.
Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, menurut dia, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dengan memasukkan unsur teknokrat. Alasannya, para teknokrat tersebut memiliki keahlian, pengalaman dan portofolio yang mumpuni, yang diharapkan mampu mendongkrak dan memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Dan saat ini, jika melihat dari gambaran susunan kabinet, dengan tidak kurang dari 16 kementerian diisi oleh wajah-wajah lama, terlihat presiden cenderung mendahulukan stabilitas ekonomi.
"Ini memang hak prerogatif presiden untuk membuat formulanya di kabinet. Tapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, tentu saja harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasinya menjadi perhatian utama presiden," ucap dia.
Tiga Tantangan Mendasar
Ajib melanjutkan, paling tidak ada tiga tantangan mendasar yang perlu diuraikan oleh pemerintahan Prabowo. Pertama adalah tentang tantangan fiskal yang selama ini selalu mengalami tekanan.
Diketahui, besaran belanja APBN pada tahun depan adalah Rp3.613,1 triliun. Belanja tersebut diproyeksikan ditopang dari penerimaan negara yang diprediksi hanya Rp3.005,1 triliun. Artinya, ada potensi defisit lebih dari Rp600 triliun, yang artinya lagi menjadi penambah utang negara.
Begitu pula dengan problem fiskan yang jatuh tempo pada 2005, yaitu sebesar Rp800 triliun. Dengan kompleksitas ini, diharapkan jajaran Kementerian Keuangan nantinya memiliki terobosan yang solutif untuk mengatasinya.
Yang kedua adalah masalah tingginya angka pengangguran. Mengutip data, hingga Oktober ini sudah ada 5,2 persen pengangguran di Indonesia. Pencapaian investasi yang selalu over target dalam lima tahun terakhir, terbukti tidak bisa menjadi solusi penyerapan tenaga kerja.
Justru, muncul paradoks baru karena semakin banyaknya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka Incremental Output Ratio (ICOR) yang terus mengalami peningkatan. Ini dapat diartikan bahwa investasi mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terakhir, masalah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang dari konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain, kemiskinan bisa terus dikurangi, dan daya beli masyarakat ditingkatkan.
"Data statistik 2024 menunjukkan angka 9,03 persen atau sekitar 25 juta orang. Tapi faktanya, golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta jiwa. Artinya, pemerintah harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta jiwan," ucap Ajib.
Lima Asta Cita Bahas Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memiliki program prioritas yang dimasukkan dalam sebuah istilah "Asta Cita". Dari delapan program unggulan tersebut, lima di antaranya membahas tentang masalah perekonomian.
Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluar. Diperlukan pula serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sisi ekonomi, regulasi dan infrastruktur.
Apalagi, Indonesia memiliki narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi yang agresif, yaitu mencapai 8 persen. Hal ini akan tercapai jika jajaran kabinetnya mau dan mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural.
Jadi, jika disimpulkan, terdapat tiga tantangan utama yang perlu diatasi, yaitu masalah fiskal yang mencakup potensi defisit anggaran yang besar, tingginya angka pengangguran meskipun investasi terus meningkat, dan tingginya tingkat kemiskinan yang perlu diatasi dengan kebijakan pro-rakyat.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara stabilitas politik dan akselerasi ekonomi dengan mengisi kabinetnya dengan kombinasi birokrat dan teknokrat yang berpengalaman.
Prabowo telah merumuskan program prioritas, "Asta Cita", dengan fokus pada reformasi ekonomi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Target pertumbuhan ekonomi yang agresif sebesar 8 persen menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang diambil.
Secara keseluruhan, tantangan yang kompleks ini menuntut evaluasi dan inovasi dalam kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.(AND/NLA)