KABARBURSA.COM - Program ambisius yang diajukan oleh pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghadapi kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap APBN.
Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), utang pemerintah baru bisa melonjak hingga 41 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2029 jika belanja anggaran tidak dikendalikan dan defisit APBN mencapai 3 persen dari PDB dalam lima tahun mendatang.
Menanggapi isu ini, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyatakan bahwa visi dan misi yang telah dirancang oleh Prabowo-Gibran telah mempertimbangkan potensi perlambatan ekonomi serta risiko yang mungkin timbul, dan sudah melalui simulasi mendalam.
“Kita memahami betul risiko yang dihadapi APBN untuk periode 2025-2029. Kita harus hati-hati dalam memandang IMF (dan Bank Dunia) sebagai otoritas mutlak dalam ekonomi. Mereka pun seringkali melakukan revisi atas proyeksi mereka sendiri,” ungkap Drajad, Senin 12 Agustus 2024.
Drajad menegaskan, pemerintahan Prabowo akan tetap berkomitmen pada disiplin fiskal yang ketat. Ia juga menilai bahwa kekhawatiran mengenai peningkatan defisit fiskal dan rasio utang yang diprediksi oleh IMF hanyalah spekulasi belaka.
Menurut Drajad, Prabowo dan timnya sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan program-program yang direncanakan akan bergantung pada pendapatan negara. “Oleh karena itu, kami mempersiapkan berbagai terobosan untuk mengatasi 'kutukan 10 persen' rasio pajak kita. Bahkan, jika hanya menghitung pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak, rasio tersebut jauh lebih rendah,” tambahnya.
Drajad menegaskan bahwa anggaran belanja pemerintahan yang baru akan diselaraskan dengan kinerja pendapatan negara.
Ancang-ancang Defisit APBN
Para ekonom mengingatkan agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat mengelola APBN dengan cermat di tengah beban utang yang mencapai Rp8.353 triliun dan defisit APBN yang semakin melebar. Salah satu langkah strategis yang disarankan adalah menghindari pembentukan kabinet yang gemuk.
Baru-baru ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menutup defisit APBN 2024 yang melampaui estimasi awal. Sri Mulyani mengklaim bahwa penggunaan SAL ini akan mengurangi kebutuhan pembiayaan negara dari utang.
Sementara itu, Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menilai defisit APBN disebabkan oleh efek akhir masa jabatan yang membuat belanja membengkak, serta upaya pemerintah untuk mencapai target pembangunan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Banggar DPR menjelaskan bahwa defisit APBN 2024 diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, penggunaan SAL sebesar Rp100 triliun dari tahun sebelumnya dan tambahan defisit dari pinjaman luar negeri akan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). SAL, yang merupakan akumulasi anggaran sisa dari tahun-tahun sebelumnya, umumnya digunakan sebagai bantalan kas negara dalam kondisi darurat.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, perkiraan ini meleset, dan proyeksi terbaru menunjukkan defisit akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,70 persen. Realisasi pendapatan negara pada semester pertama 2024 mencapai Rp1.320 triliun atau 47,1 persen dari total APBN, mengalami penurunan 6,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Pendapatan ini bersumber dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.
Di sisi lain, realisasi belanja negara pada semester pertama 2024 mencapai Rp1.398 triliun atau 42 persen dari pagu APBN, meningkat 11,3 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja ini mencakup kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, gaji ke-13 ASN, pelaksanaan Pemilu 2024, bansos untuk mitigasi dampak El Nino, dan pembangunan IKN.
Prognosis belanja negara untuk semester kedua 2024 diperkirakan akan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari alokasi APBN. Hal ini dipengaruhi oleh percepatan belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), pelaksanaan Pilkada, dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi, serta burden sharing TKD.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi defisit APBN 2024 yang melebar dengan menyatakan bahwa defisit masih berada dalam batas aman. "Defisit yang berada di bawah 3 persen masih dalam rentang yang baik," ujarnya, merujuk pada ambang batas defisit APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Proyeksi defisit hingga 2025 diperkirakan masih di bawah 3 persen, dengan angka terkini mencapai 2,7 persen. (*)