KABARBURSA.COM - Anggaran untuk pengembangan kawasan strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 hanya sebesar Rp137,1 miliar. Sementara itu, program dukungan manajemen IKN pada tahun yang sama mendapatkan alokasi sebesar Rp368,4 miliar.
Menanggapi rendahnya anggaran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa ada kemungkinan untuk menambah alokasi anggaran, terutama untuk pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan investasi di IKN. Menurut Sri Mulyani,
"Kami masih akan mengevaluasi APBN ini, nanti kita lihat seberapa besar tambahan alokasi yang bisa diberikan. Beberapa infrastruktur penting yang bertujuan untuk menarik investasi akan menjadi prioritas. Seberapa besar ruang anggarannya juga akan dipertimbangkan, tergantung kesiapan institusi terkait," ungkapnya dalam konferensi pers mengenai RAPBN 2025 dan Nota Keuangan pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Sri Mulyani menilai wajar jika anggaran untuk IKN masih relatif kecil. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk IKN akan kembali dikaji oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang telah berkomitmen untuk melanjutkan mega proyek tersebut.
"Jadi, jika anggaran untuk IKN terlihat masih kecil, itu karena semuanya disusun berdasarkan baseline untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih. Sesuai prioritasnya, beliau akan membahas dan menetapkan kebijakan anggaran tersebut," jelasnya.
Rencana Prabowo Soal IKN
Sebelumnya, presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan di pemerintahannya nanti akan menganggarkan USD1 miliar atau sekitar Rp16 triliun setiap tahunnya untuk melanjutkan pembangunan IKN.
“Jadi, USD30 miliar untuk 30 tahun, per tahun USD1 miliar. Anggaran negara masih bisa menanggungnya, jadi kami sangat yakin,” kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, beberapa waktu lalu.
Kata Prabowo, alokasi dana tersebut sebagai bentuk dukungan serta komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang digagas oleh Jokowi.
Prabowo menyebut kebijakan memindahkan ibu kota Indonesia pada dasarnya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden RI Pertama, Presiden Soekarno. Dia pun sangat mendukung terealisasinya gagasan tersebut.
“Ide untuk memindahkan ibu kota negara telah ada sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak Presiden Pertama RI, Presiden Soekarno. Dan selalu ada usulan agar ibu kota sebaiknya berada di posisi yang lebih sentral,” kata Prabowo.
Apalagi, menurut dia, Jakarta saat ini dihadapkan pada sejumlah masalah, salah satunya yakni kota ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung populasi masyarakat yang angkanya mencapai 20 hingga 25 juta orang. “Kita harus berinvestasi lebih banyak untuk menyelamatkan Jakarta,” ujar Prabowo.
Merespons hal tersebut, ahli tata kota dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), M. Jehansyah Siregar, mengatakan nilai tersebut sangat tidak memadai.
Menurut dia, idealnya anggaran untuk pembangunan IKN setiap tahunnya sekitar Rp30 triliun. Atau setara dengan 1 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Setelah kita hitung, idealnya anggaran untuk pembangunan IKN setiap tahunnya sekitar Rp30 triliun, kalau tidak ya Rp25 triliun, paling minimal Rp20 triliun. Pak Prabowo juga sudah mengatakan ke Presiden (Jokowi), untuk membangun IKN membutuhkan waktu yang lama. Artinya anggaran dikurangi,” kata Jehansyah di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024.
Adapun hingga Juli 2024, pemerintah sudah mengeluarkan sekitar Rp83 triliun untuk pembangunan IKN. Anggaran ini merupakan akumulasi dari berbagai proyek yang telah dilelang oleh pemerintah.
“Kenapa sebesar itu yang sudah dikeluarkan, karena mau mengejar pindah ke IKN,” jelas Jehansyah.
Lanjut Jehansyah, jika dihitung, Kementerian PUPR telah melelang sebanyak g proyek yang terbagi dalam tiga termin. Rinciannya, bacth pertama Kementerian PUPR telah melelang 40 paket pekerjaan dengan total nilai Rp25 triliun.
Kemudian, lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Dan, batch ketiga melelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Dengan begitu, total nilainya ketiga paket tersebut yang dikeluarkan dari APBN sebesar Rp83,42 triliun.
RAPBN 2025
Sementara itu, biberitakan sebelumnya, pemerintah telah menetapkan RAPBN 2025, termasuk untuk anggaran infrastruktur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pembangunan infrastruktur tahun depan dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.
"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Jokowi dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan APBN 2025 di hadapan Sidang Tahunan DPR-RI, Jumat, 16 Agustus 2024.
Selain untuk infrastruktur, RAPBN 2025 juga meliputi anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tutur Jokowi. (*)