KABARBURSA.COM - Dikuranginya anggaran Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2025 berdampak pada rencana pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan prioritas.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, akibat adanya “gap” anggaran sebesar Rp117,05 miliar menyebabkan sejumlah kegiatan strategis tidak dapat direalisasikan.
“Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terakomidir di alokasi pagu anggaran tersebut,” kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024,
Dia menyontohkan, proyek yang terdampak akibat berkurangnya pagu anggaran Kementerian PUPR adalah rencana pengembangan infrastruktur di pulau Sumatera dan Kalimantan yang membutuhkan dana sekitar Rp36 miliar.
“Contohnya di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, anggaran yang dibutuhan sekitar Rp36 miliar,” jelasnya.
Dia menjaskan, rencananya Kementerian PUPR akan mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Metropolitan Mebidangro, pengembangan kawasan industri di Sei Mangkei, Kuala Tanjung, dan kawasan perkotaan di Sei Suka dan Kota Perdagangan.
Pengembangan lainnya yaitu koridor di Tol Pekanbaru-Dumai dan permukiman di sekitar kawasan industri Dumai, kawasan Candi Muaro Jambi dan sekitarnya, kawasan perkotaan Bandar Lampung, kawasan permukiman di sekitar PLBN Labang, dan kawasan industri Batulicin.
“Jadi ini adalah rencana pengembangan wilayah yang tertunda karena terdapat gap kebutuhan anggaran sehingga ini mungkin menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu berikutnya,” ujar Yudha.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membutuhkan anggaran sekitar Rp24,95 miliar untuk pengerjaan di wilayah pesisir utara pulau Jawa, Bali, dan kawasan yang terkait dengan isu ketahanan pangan di Kepulauan Nusa Tenggara.
Yudha menyebut, pengurangan anggaran juga berdampak pada pembangunan di Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kata dia, di tiga wilayah tersebut anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan sentra pangan untuk pendukung IKN di kawasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, serta KSPN pada Banda Neira, dan KPPN di Manusela-Masohi, lalu kawasan industri pangan di Mappi, Merauke, Keerom di Papua dan kawasan sekitar KPP DOB Papua.
“Penyusunan rencana tersebut bertujuan untuk menelah kebermanfaatan potensi dan tantangan penyediaan infrastruktur baik jangka panjang maupun jangka menengah pada kawasan prioritas pembangkit pertumbuhan ekonomi wilayah,” terangnya.
Yudha melanjutkan, dibutuhkan juga dana sekitar Rp18 miliar untuk melaksanakan koordinasi program infrastruktur PUPR guna mendukung strategi nasional. Dalam hal ini di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengembangan kawasan pariwisata, penataan perkotaan, serta pengembangan kawasan industri strategis.
“Anggaran Rp18 miliar itu untuk pelaksanaan koordinasi keterpaduan Kementerian PUPR dalam mendukung startegi nasional terkait pengembangan infrastruktur yang berbasis wilayah,” kata Yudha.
Kementerian PUPR Ajukan Anggaran Tambahan Rp61,31 Triliun
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2025. Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran yang diterima Kementerian PUPR hanya sebesar Rp75,63 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dibahas dalam rapat terbatas, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan tambahan melalui surat resmi Menteri PUPR nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024.
Kata dia, Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp136,95 triliun untuk 2025, sedangkan pagu anggaran saat ini sebesar Rp75,63 triliun, sehingga masih dibutuhkan tambahan Rp61,31 triliun.
“Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 totalnya menjadi sebesar Rp136,95 triliun,” kata Menteri Basuki di dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.
Basuki merinci bahwa prioritas penggunaan anggaran tambahan tersebut meliputi dukungan ketahanan pangan dan energi, termasuk penyelesaian bendungan yang sedang berjalan serta pembangunan bendungan baru dengan target sekitar 50 bendungan dalam lima tahun ke depan.
“Dalam lima tahun mendatang ditargetkan akan dibangun sekitar 50 bendungan,” jelas Basuki.
Selain itu, lanjut Menteri Basuki, juga akan dibangun jaringan tersier, cetak sawah, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan bendung untuk meningkatkan kinerja irigasi.
Basuki menegaskan, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru, sebagai tanggung jawab Kementerian PUPR.
Anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan air baku, penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dan pembangunan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan daya tarik investasi.
“Pembangunan infrastruktur DOB Papua, karena ini masih baru mulai pada akhir tahun ini sehingga masih diperlukan banyak lagi infrastruktur bagi DOB Papua ini,” terangnya.
Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan jalan bebas hambatan, dalam hal ini untuk mendukung konstruksinya agar daya tarik invetasi alias Internal Rate of Return (IRR) bisa meningkat.
Selain itu, akan ada pembangunan jembatan gantung, sistem penyediaan air minum (SPAM), pengelolaan air limbah, serta sarana dan prasarana perguruan tinggi, olahraga, dan pasar. Serta pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan untuk prasarana dan sarana perumahan.
“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” tandas Basuki. (*)