KABARBURSA.COM - Emiten multifinance diproyeksi akan diselimuti angin segar setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan atau BI Rate. Senior Investment Information Mirae Asset Nafan Aji Gusta, menerangkan jika tren pemangkasan suku bunga acuan terus dipertahankan bisa mendorong demand atau permintaan kredit semakin meningkat.
"Kalau tren pemangkasan suku bunga acuan terus dilakukan, tentunya ini akan mendorong peningkatan demand-nya terhadap kredit," ujar Nafan kepada Kabarbursa.com, Senin, 23 September 2024.
Menurut Nafan, kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Tentunya, hal ini pun akan berdampak pada emiten sektor multifinance dalam melakukan ekspansi.
"Ini akan memberikan situasi dan kondisi pasar yang kondusif untuk emiten berbasis multifinance supaya bisa melakukan ekspansi di bidang pembiayaan," ungkapnya.
Siap Hadapi Kebijakan Era Prabowo
Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri multifinance telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak perubahan kebijakan ekonomi pasca pergantian pemerintahan era presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, mengungkap kesiapan yang dilakukan industri multifinance sudah cukup positif.
Hal itu tercermin pada beberapa pertumbuhan di industri multifinance sejak bulan Juli 2024 lalu. Pertama, tutur Agusman, pertumbuhan aset sebesar 9,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp576 triliun.
Kedua, pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 10,53 persen yoy enjadi Rp494,10 triliun. Ketiga, pertumbuhan sumber pendanaan yang meningkat 12,85 persen yoy menjadi Rp381,36 triliun.
“Kesiapan industri multifinance dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan kebijakan ekonomi pasca pergantian pemerintahan cukup positif,” ungkap Agusman dalam jawaban tertulisnya, dikutip Minggu, 8 September 2024.
Dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri Lembaga Pembiayaan, tutur Agusman, saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan Rancangan Peraturan OJK Lembaga Pembiayaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“RPOJK ini antara lain mengenai pemanfaatan teknologi di Perusahaan Pembiayaan baik mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan dan perlindungan data pribadi,” jelasnya.
Selain itu, Agusman juga menyebut OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, yang menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan.
Waspada Kredit Macet
Diberitakan sebelumnya, OJK mengingatkan industri multifinance dan fintech P2P lending mewaspadai peningkatan kredit macet atau non-performing loan (NPL), salah satunya dengan melakukan penilaian kelayakan pendanaan (credit scoring).
Sinyalemen tersebut muncul seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat dan penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Kendati begitu, Agusman menyebut, NPL hingga Juli 2024, di industri multifinance dan P2P lending tetap dalam kondisi yang terjaga.
“Diproyeksikan, tingkat kredit bermasalah pada perusahaan pembiayaan dan P2P lending akan tetap terjaga hingga akhir tahun,” kata Agusman.
Adapun rasio NPF gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,75 persen, sedikit menurun dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,8 persen. Pada periode yang sama, NPF net turun dari 0,87 persen menjadi 0,84 persen.
Sementara itu, tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90) fintech berada di angka 2,53 persen per Juli 2024, turun dari 2,79 persen pada Juni 2024. Situasi ini kontras dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia pasca-pandemi COVID-19.
Pada 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Namun, pada 2024, jumlahnya turun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen.
Artinya, sekitar 9,48 juta orang yang sebelumnya berada di kelas menengah telah mengalami penurunan status ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class meningkat dari 128,85 juta orang (48,20 persen dari total penduduk) pada 2019 menjadi 137,50 juta orang (49,22 persen dari total penduduk) pada 2024.
Angka masyarakat rentan miskin juga meningkat, dari 54,97 juta orang (20,56 persen dari total penduduk) pada 2019 menjadi 67,69 juta orang (24,23 persen dari total penduduk) pada 2024. Penurunan kelas menengah ini mengindikasikan pergeseran signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat Indonesia.
Di samping itu, Agusman juga memperingati Generasi Z (Gen Z) dan Milenial terkait kredit pada perusahaan P2P Lending. Pasalnya, diketahui kedua generasi tersebut berkontribusi sepertiga dari kredit macet pada platform P2P Lending.
P2P Lending mencatatkan kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) sebesar 2,53 persen year on year (yoy) per Juli 2024. “Mengenai porsi Gen Z dan Milenial dalam penyebab utama TWP90, dari data yang ada pada kami di Juli 2024, porsi TWP90 untuk Gen Z dan Milenial yang kami kategorikan di usia 19 tahun-34 tahun itu adalah 37,17 persen,” ungkapnya.
Jadi, saat ini industri multifinance di Tanah Air sangat yakin bisa menghadapi situasi perekonomian di Indonesia pasca Prabowo Subianto memimpin. Ada beberapa langkah antisipatif yang telah disiapkan, di antaranya adalah finalisasi RPOJK Lembaga Pembiayaan dan peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.