KABARBURSA.COM - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menyatakan terjadi ketidakselarasan antara pelaksanaan program pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah (blacklog).
Kondisi ini dipersulit karena tidak adanya data yang valid tentang berapa penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah.
"Kalau bicarakan PR (pekerjaan rumah) terbesar kita adalah, kita enggak punya data yang pasti, berapa rumah yang tidak layak huni, dan siapa atau kelompok mana yang berhak memperoleh ini (FLPP)," kata Iwan di acara Proptech Convention and Expo di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.
Meski ada indikasi yang menyebutkan ada indikasi penurunan backlog dari sekitar 12,7 juta pada tahun 2021 menjadi 9,9 juta, namun data riil mengenai kondisi masyarakat yang termasuk dalam backlog hingga kini belum diperoleh secara detail seperti nama dan alamatnya.
"Kita belum mendapatkan data riil sampai by name, by adress kondisi masyarakat yang memang bagian dari backlog itu," ujar dia.
Diakuinya, meski program FLPP ini telah diluncurkan, fakta di lapangan ternyata tidak semua bantuan tepat sasaran.
Sebagai informasi, di tahun 2024, kuota bantuan FLPP sekitar 150.000 unit rumah, dan sudah tersalurkan.
Kata Iwan, saat ini Kementerian PUPR masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dana tambahan dapat dikucurkan kembali pada bulan Desember 2024 mendatang.
"Tapi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah agar bantuan investasi itu harus tepat sasaran," imbuhnya.
Saat ini, Iwan menyebut banyak perumahan yang mendapatkan bantuan FLPP dan KPR tapi dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Bahkan di beberapa provinsi, tingkat kekosongan ini bahkan mencapai 60 persen hingga 80 persen.
"Saya masih melihat, beberapa perumahan yang mendapatkan FLPP KPR dan sebagainya dibiarkan kosong," ujar dia.
Oleh karena itu, Iwan memastikan pihaknya akan mempelajari masalah ini lebih detail.
Ditegaskannya, bantuan FLPP seharusnya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan rumah, bukan hanya berdasarkan kelayakan administratif saja.
"Hal ini perlu menjadi perhatian, seharusnya FLPP ini diberikan kepada kelompok yang urgent, mendesak untuk kebutuhan rumah ini," katanya.
Temuan lainnya, lanjut Iwan, yaitu pengalihan rumah yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didapatkan melalui program FLPP kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak.
"Beberapa waktu lalu ditemukan pengalihan rumah-rumah MBR kepada pihak lain yang tidak berhak memperoleh itu. Ini menjadi perhatian kami," tegas Iwan.
Lanjut Iwan, pada dasarnya pemerintah mendukung penambahan bantuan ini, tetapi akurasi dalam penyaluran bantuan harus menjadi prioritas untuk membangun akuntabilitas yang lebih baik.
"Jadi pemerintah mendukung untuk diberikan penambahan, tetapi akurasi dari ketepatan sasaran menjadi sebuah keharusan. Ini jadi bagian dari akuntabilitas," terang dia.
Iwan menduga, salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran karena kurangnya pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penyalurannya. Sehingga sering kali bantuan yang diberikan diterima oleh individu atau kelompok yang seharusnya tidak layak menerima.
Program Sejuta Rumah
Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 sebanyak 617.622 unit, atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan optimisme bahwa program ini, yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN), akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.
PSR telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 29 April 2015 sebagai upaya mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Capaian PSR sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai 9.206.379 unit. Pada Juli 2024, dari total 617.622 unit yang telah dibangun, 484.119 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 133.503 unit untuk non-MBR.
Iwan menyebut capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana pada Juli 2023, PSR mencatat 585.604 unit. Peningkatan ini didukung oleh peran berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lainnya, pemerintah daerah, pengembang, serta masyarakat.
Secara rinci, pembangunan rumah untuk MBR hingga 31 Juli 2024 melibatkan berbagai pihak, termasuk:
- Kementerian PUPR: 121.738 unit
- Kementerian/Lembaga lainnya: 8.345 unit
- PT SMF: 72.582 unit
- Pemerintah daerah: 11.898 unit
- Pengembang non-FLPP: 266.086 unit
- Corporate Social Responsibility (CSR) perumahan: 66 unit
- Masyarakat: 3.404 unit
Sedangkan untuk rumah non-MBR, sebanyak 133.503 unit dibangun oleh pengembang dan masyarakat.
Iwan optimistis bahwa capaian PSR dapat menembus angka satu juta unit pada akhir 2024, mengingat proses pembangunan di lapangan masih terus berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian layak di masyarakat. (*)