KABARBURSA.COM - Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), 2014-2019, angka pengangguran di Indonesia sempat turun. Namun, apakah penurunan ini mencerminkan perbaikan yang substansial, atau hanya sekadar angka yang tidak sepenuhnya menggambarkan realitas di lapangan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menargetkan penurunan angka pengangguran ke level 4-5 persen di akhir periode pertama.
Realisasinya, begitu periode pertama pemerintahan Jokowi berakhir, angka pengangguran berada di angka 5,23 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terjadinya penurunan dari 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,23 persen pada 2019.
Pada pemerintahan Jokowi-JK, tingkat pengangguran sempat meningkat dari 5,81 persen di Februari 2015 menjadi 6,18 persen di Agustus 2015. Meskipun ada tren penurunan setelah itu, dari 5,16 persen pada 2016 hingga 5,23 persen pada 2019.
Dan, pada akhir periode pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan angka yang relatif stabil jika dibandingkan dengan 5,94 persen pada Agustus 2014 saat Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai masa jabatannya.
Dengan kata lain, pengangguran di era pemerintahan pertama Jokowi cenderung berada pada kisaran rata-rata 5 persen, menunjukkan bahwa capaian tersebut tidak “revolusioner”.
Pada periode kedua Jokowi, 2019-2024, yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin, tantangan menjadi lebih berat seiring dengan terjadi pandemi COVID-19. Pada Agustus 2020, di tengah pandemi angka pengangguran melonjak menjadi 7,07 persen, angka tertinggi selama periode ini.
BPS mencatat, 29,12 juta penduduk Indonesia terdampak COVID-19, termasuk di antaranya 2,56 juta orang menjadi pengangguran baru.
Pada tahun 2021 angka pengangguran menurun menjadi 6,49 persen. Berlanjut di tahun berikutnya (2022) menjadi 5,86 persen, dan 5,32 persen di tahun 2023. Hingga Februari 2024, angka pengangguran masih berada di angka 4,82 persen.
PHK Massal Industri Tekstil
Sektor industri juga mengalami krisis yang mendalam. Industri yang dulunya menjadi tulang punggung sektor padat karya, kini berada di ujung tanduk, dan terjadi PHK massal.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang menimpa industri tekstil.
Menurutnya, industri tekstil menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam gelombang PHK yang meningkat drastis sepanjang Januari hingga Juni 2024.
“Terkait dengan masalah pemutusan kerja dan PHK, menurut kami ini adalah alarm tanda bahaya,” ucapnya.
Menurut dia, situasi seperti ini menunjukkan adanya ketidakberesan yang serius. Setelah dianalisis, industri tekstil menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam gelombang PHK.
Dia melihat dengan keprihatinan yang mendalam bahwa capaian tenaga kerja yang terkena PHK pada Januari hingga Juni ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah PHK terbesar tersebar di pusat-pusat sentra industri, menandakan ada masalah serius yang perlu segera diatasi. Jakarta menjadi pemuncak tingginya jumlah kasus PHK.
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan (Kemnaker) yang dipublikasikan dalam laporan Satu Data Kemnaker, Kamis, 25 Julis 2024. mencatat 32.064 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 23,29 persen kasus PHK terjadi di Jakarta.
Tepatnya, kasus PHK di Jakarta berjumlah 7.469 periode Januari-Juni 2024. Kemudian, di posisi kedua ditempati Banten dengan 6.135 kasus PHK, lalu Jawa Barat 5.155 kasus. Selanjutnya Jawa Tengah 4.275 kasus orang dan Sulawesi Tengah sebanyak 1.812 kasus.
“Kami melihat ada yang tidak beres di tahun ini, dan banyak wilayah PHK terbesar tentunya berada di pusat-pusat sentra industri. Industri tekstil menyumbang angka yang cukup besar dalam hal ini,” ungkapnya.
Padahal menurut Andry di masa lalu, industri tekstil dan produk turunannya, termasuk pakaian jadi, menjadi sektor yang strategis dan padat karya. Namun kini, sektor yang dahulu dibanggakan justru berada dalam tekanan besar.
“Di masa lalu kita cukup percaya diri ketika berbicara mengenai tekstil dan produk turunan dari tekstil,” ujar Andry.
UMKM Dilibatkan Atasi Pengangguran di Jakarta
UMKM harus dilibatkan untuk mengatasi pengangguran di Jakarta. Cara ini dinilai bisa menyerap tenaga kerja yang banyak.
Menurut data kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari sampai Juni 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 32.064 orang. Jumlah ini naik sebesar 21,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Adapun Provinsi Jakarta menjadi penyumbang angka PHK terbanyak, sebesar 7.469 orang pada Januari-Juni 2024. Angka ini meningkat 994 persen dibanding tahun lalu di periode serupa.
Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro mengatakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda) Jakarta harus menyiapkan sejumlah paket kebijakan guna mengatasi permasalahan ini.
“Yang pertama, paket kebijakan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara pemerintah kiranya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya bukan padat modal,” ujar Riko kepada Kabar Bursa, Senin, 5 Agustus 2024.
Riko menilai hal tersebut penting diimplementasikan dalam situasi mendesak seperti ini. Pasalnya, lanjut dia, sebuah kebijakan selalu tidak lepas dengan konteks kekinian.
“Sekarang banyak orang menganggur, kita musti menyerap tenaga mereka. Jadi harus dibikin program-program kegiatan yang berorientasi pada padat karya,” ungkap Riko.
Lalu yang kedua, Riko berharap pemerintah setempat bisa melibatkan UMKM dengan memberikan dukungan kepada mereka untuk menyerap tenaga kerja di sekitar.
“Sekarang UMKM itu sedang bergerak atau mengikuti tren Information AND Technology (IT), jadi mereka akan berbisnis sesuai sedemikian rupa agar mendapatkan margin besar,” ujar dia.
Menurut Riko, pemerintah daerah harus bisa mengajak UMKM ataupun koperasi untuk lebih berani lagi dalam menyerap tenaga kerja.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut UMKM mampu berkontribusi dengan menyerap 96 persen tenaga kerja di Indonesia. Dia menegaskan, UMKM harus memanfaatkan kemitraan demi pengembangan bisnis mereka. Menurut Zulkifli, sinergi antarpihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat empat pilar peningkatan daya saing UMKM.
Adapun empat pilar yang dimaksud adalah inovasi UMKM, akses kemitraan, akses digitalisasi, dan akses pembiayaan.
“UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 96 persen penyerapan tenaga kerja, dan lebih dari 60 persen pemasukan negara. Oleh karena itu, UMKM harus diperhatikan agar semakin berkembang,” ujar Zulkifli Hasan.
Zulkifli pun menguraikan urgensi kerja sama antarsektor. Ia mencontohkan dengan hubungan kerja sama retail modern dengan lembaga keuangan sebagai pemberi modal. Selain itu, optimalisasi sektor lain, seperti pariwisata, turut berimbas pada daya beli terhadap produk UMKM.
“Jika UMKM hendak maju, harus mulai melakukan pemasaran digital dan tak berhenti berinovasi. Misalnya, dalam hal variasi produk dan desain kemasan,” ujar Zulkifli.
Ia juga mengatakan, pendirian sentra atau galeri UMKM juga menjadi salah satu langkah strategis untuk promosi UMKM, yaitu sebagai saluran agar masyarakat dan wisatawan semakin mengenal kualitas dan variasi produk lokal setempat.
“Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta para pemuda,” kata Mendag Zulkifli.
Lanjutnya, diharapkan juga, semakin banyak kolaborasi yang terjalin untuk program yang melibatkan UMKM, baik dengan pihak perbankan, retail modern, serta dinas perdagangan dan perindustrian setempat.
Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, menyampaikan bahwa BI secara konsisten mengambil langkah-langkah untuk mendorong UMKM Go Digital dan Go Export. Ada empat hal yang terus diupayakan.
Penguatan kurasi yang sejalan dengan permintaan dan persyaratan pasar global yang didasarkan pada market intelligence.
Akses promosi ke pasar global melalui berbagai kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional, termasuk penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia, perluasan trading house seperti Indonesia House of Beans di Tokyo, Malaysia, Singapura, serta pembentukan Indonesia SME Hub yang menyediakan informasi ekspor dan market intelligence, serta memungkinkan UMKM untuk berkomunikasi langsung dengan pembeli dari luar negeri.
Literasi digital yang merupakan kunci bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penipuan.
Edukasi untuk mendorong UMKM menuju pasar ekspor, di antaranya melalui modul UMKM Go Export yang berisi potensi usaha, tren pasar, strategi, peluang, prosedur, persyaratan, serta tips dan trik lainnya.
Langkah-langkah tersebut didukung oleh kolaborasi dan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah, otoritas terkait, industri, pelaku usaha UMKM, dan masyarakat dalam mewujudkan UMKM Go Digital dan Go Export. (*)