KABARBURSA.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana membangun dua tower rumah susun (rusun) di wilayah Papua Pegunungan.
Pada tahap pertama, Maruarar menyebut, pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp22 miliar pada tahun ini.
"Kami bertemu malam ini di Kantor Menko Infrastruktur untuk membahas pembangunan dua rusun di Papua Pegunungan. Anggaran sebesar Rp22 miliar sudah disiapkan untuk tahun ini, sebagai bagian dari proyek tahun jamak," kata Maruarar Sirait di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Maruarar juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pembangunan permukiman di Papua Pegunungan, termasuk harga material yang tinggi serta faktor keamanan.
"Pertimbangan kami bukan hanya soal logistik, tapi juga operasional dan keamanan. Namun, semua proses pembangunan ini terbuka tanpa ada yang ditutupi," jelas pria yang akrab disapa Ara ini.
Langkah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Prabowo-Gibran.
Selain membangun rusun baru, pemerintah juga berencana memanfaatkan rusun yang sudah ada untuk mendukung pencapaian target tersebut.
"Kami memaksimalkan penggunaan rusun yang sudah ada dan membangun yang baru. Proyek ini diharapkan selesai dalam waktu 8 bulan hingga 1 tahun," ujar Maruarar.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah sedang mengembangkan daerah otonomi baru untuk membangun pusat pemerintahan, salah satunya di Papua Pegunungan.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY setelah mengadakan rapat tertutup bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pj (Penjabat) Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai di kantornya pada Rabu, 6 November 2024.
"Malam ini kami fokus membahas Papua Pegunungan. Kami mendengarkan aspirasi dari pejabat setempat, termasuk Pak Gubernur dan beberapa bupati. Tujuannya adalah agar daerah otonomi baru ini segera memiliki pusat pemerintahan yang berfungsi dengan baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga masyarakat di Papua Pegunungan dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang nyata," ujar AHY.
AHY menekankan bahwa pembangunan di Papua Pegunungan perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari teknis, politik, hingga keamanan, demi memastikan keberlanjutan dan kestabilan wilayah tersebut.
"Saat membahas pembangunan ini, kita harus bijak mempertimbangkan semua aspek, tidak hanya sisi teknisnya, tetapi juga aspek politik, keamanan, hukum sosial, dan budaya lokal. Semua hal ini telah kami diskusikan, dan kami akan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.
Senada dengan pendekatan menyeluruh ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada rencana perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua melalui program transmigrasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan demografi dan menghindari ketegangan sosial di daerah tersebut.
"Saya tegaskan, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua melalui transmigrasi. Saya ulangi, tidak ada. Saya juga meminta agar pihak-pihak yang mencoba memperkeruh situasi dengan isu eksodus besar-besaran ke Papua untuk berhenti, karena itu tidak benar," tegasnya.
Harga Bangunan di Papua 10 Kali Lipat lebih Mahal
Diberitakan sebelumnya, harga bahan bangunan yang melambung tinggi menjadi tantangan utama dalam upaya pembangunan program unggulan pemerintah Prabowo yakni proyek 3 juta rumah, terkhusus di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan harga semen yang di Papua bisa mencapai Rp800.000 per sak di saat harga semen di wilayah lainnya yang hanya mencapai sekitar Rp80.000. Artinya salah satu material konstruksi untuk membangun rumah di Papua tersebut sepuluh kali lipat lebih mahal.
"Tadi saya diceritakan oleh Pj (Penjabat) Gubernur Papua Pegunungan yang mengilustrasikan bahwa harga satu sak semen itu bisa sampai dengan Rp800.000, ketika di daerah tetangganya atau tetangganya itu Rp80.000. Jadi bisa sampai 10 bahkan 12 kali lipat, jadi bisa dibayangkan betapa mahal biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua itu yang memang harus kita segera pikirkan dan carikan solusinya bersama," jelas dia kepada Kabar Bursa di kantornya di Jakarta, Rabu 7 November 2024.
Tingginya harga material ini memang menjadi salah satu persoalan mendesak yang perlu diselesaikan segera. Di samping itu, ada pula tantangan terkait anggaran dan perizinan yang harus dihadapi. Semua ini menuntut solusi agar biaya material konstruksi bisa ditekan, sehingga pembangunan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
"Jadi permasalahan utama terkait lahan tentu harus dicarikan solusinya, anggarannya, kemudian juga perizinannya, termasuk bagaimana kita bisa mengurangi atau membuat harga-harga material konstruksi bisa lebih terjangkau," ucap AHY.
Karena itu Pemerintah berkomitmen mencari solusi agar material pembangunan di Papua bisa dijangkau masyarakat, membuka peluang bagi infrastruktur dan perumahan layak di wilayah terpencil tersebut.
"Kita ingin bukan hanya memperkuat dan memperbaiki konektivitas di Papua, tapi juga tadi disampaikan, kita butuh perumahan yang layak untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di sana," terang AHY.
AHY menekankan pentingnya meningkatkan konektivitas di Papua Pegunungan sebagai solusi untuk menekan biaya logistik dan membuat harga bahan bangunan lebih terjangkau.
"Utamanya membangun konektivitasnya sehingga biaya logistik menuju Papua bisa ditekan bisa lebih murah," terangnya
Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana membangun dua tower rumah susun (rusun) di wilayah Papua Pegunungan. Pada tahap pertama, pria yang akrab dipanggil Ara itu mengatakan pemerintah bakal mengguyur dana sebesar Rp22 miliar untuk memulai proyek tersebut.
"Kami bertemu malam ini di Kantor Menko Infrastruktur untuk membahas pembangunan dua rusun di Papua Pegunungan. Anggaran sebesar Rp22 miliar sudah disiapkan untuk tahun ini, sebagai bagian dari proyek tahun jamak," ujar Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu 6 November 2024.
Ara juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pembangunan permukiman di Papua Pegunungan, termasuk harga material yang tinggi serta faktor keamanan.
"Pertimbangan kami bukan hanya soal logistik, tapi juga operasional dan keamanan. Namun, semua proses pembangunan ini terbuka tanpa ada yang ditutupi," jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Prabowo-Gibran. Selain membangun rusun baru, pemerintah juga berencana memanfaatkan rusun yang sudah ada untuk mendukung pencapaian target tersebut.
"Kami memaksimalkan penggunaan rusun yang sudah ada dan membangun yang baru. Proyek ini diharapkan selesai dalam waktu 8 bulan hingga 1 tahun," tambah Maruarar. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.