Bappenas: Digitalisasi Kunci Pertumbuhan Ritel

KABARBURSA.COM - Digitalisasi dan kemajuan teknologi kini menjadi fokus utama para pelaku industri sektor ritel di Indonesia. Transformasi ini mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, ekspansi pasar ritel melalui e-commerce memungkinkan jangkauan konsumen yang lebih luas dan sinergi antara saluran penjualan online dan offline.

“Digitalisasi teknologi mau tidak mau harus diperhatikan oleh para pelaku ritel, didorong para peritel digitalisasi adanya kemajuan teknologi,” kata Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas Laksmi Kusumawati di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Adapun menurut Laksmi teknologi berperan penting dalam transformasi industri ritel dengan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan teknologi, toko dapat memantau stok barang secara real-time, melakukan pemesanan ulang sebelum barang habis, dan mengurangi risiko kekurangan stok.

Ini juga memungkinkan pengelolaan inventaris yang lebih efisien dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Teknologi memungkinkan toko memberikan rekomendasi produk yang relevan dan mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan keamanan, serta mencegah kerugian

“Ekspantasi pasar melalui e commrce pun mencakup jangkau kosumen berbagai wilayah dan bisa mesinergikan besarnya penjualan baik online maupun offline yang dikembangkan selama ini,” jelasnya

Lanjutnya penggunaan digitalisasi di sektor ritel diperkirakan akan terus meningkat. E-commerce diprediksi akan menjadi saluran ritel dengan pertumbuhan tercepat, dengan kontribusi mencapai sekitar 24 persen dari penjualan ritel pada tahun 2027, naik dari 21 persen pada 2023. 

Selain itu, penjualan e-commerce diperkirakan mencapai USD1,4 triliun, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan di negara-negara pasar berkembang.

“Dengan digitalisasi, banyak pelaku usaha berencana memasuki pasar e-commerce di negara-negara berkembang. Beberapa perusahaan ritel sudah melakukan transformasi digital, memanfaatkan teknologi melalui berbagai platform untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka,” tukas Laksmi.

Pelaku Ekonomi Digital

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, jumlah tersebut terdiri atas setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,90 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada tahun 2023, dan Rp2,6 triliun pada tahun ini.

Dwi menuturkan, penerimaan pajak aset kripto telah terkumpul sebesar Rp689,84 miliar sampai dengan April 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp222,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut, tutur Dwi, terdiri atas Rp325,11 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp364,73 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Selanjutnya, pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,02 triliun sampai dengan April 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp470,18 miliar penerimaan tahun 2024.

Adapun, tegas Dwi, pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp696,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp244,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,08 triliun.

Tingkatkan Perekonomian

Di samping itu, Indonesia mendorong penguatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, terutama di negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Asosiasi Negara Asia Tenggara) untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan digital ekonomi perlu ditingkatkan guna menumbuhkan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

“Saya melihat ekonomi digital ini perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konektivitas digital. Karena dengan peningkatkan konektivitas ini mampu memicu pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan jiwa wirausaha di warga negara anggota ASEAN,” ujarnya dikutip, Jumat, 28 Juni 2024.

Sandiaga menuturkan, pemanfaatan pengembangan ekonomi digital secara optimal ini diyakini mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di kawasan Asia Tenggara, terutama di sektor teknologi dan e-commerce.

“Konektivitas digital yang kuat ini juga perlu didukung dengan harmonisasi kebijakan dan regulasi antar negara-negara ASEAN,” tutur Sandiaga.

Lebih jauh Sandiaga mengungkapkan, dukungan ini telah diberikan oleh ASEAN dengan mengeluarkan DEFA (Digital Economy Framework Agreement). Persetujuan dicetuskan sebagai dasar regulasi untuk memperkuat perdagangan digital, regulasi e-commerce lintas batas, dan aliran data lintas batas yang tujuannya untuk memperkuat perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. (*)