KABARBURSA.COM - Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, memaparkan tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia.
“Pertama adalah penurunan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Bappenas yang dipantau secara virtual, dikutip Rabu, 3 September 2024.
Menurut BPS, disposable income menggambarkan pendapatan masyarakat yang tersedia setelah dikurangi pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi. Ini menjadi salah satu pertimbangan Bappenas dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Selama periode 2010-2023, proporsi pendapatan individu yang digunakan untuk konsumsi relatif menurun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Meskipun pendapatan disposable meningkat, nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.
Penurunan pendapatan riil dipengaruhi oleh inflasi akibat ketidakpastian global seperti COVID-19, perang Rusia-Ukraina, perang dagang, dan kenaikan biaya hidup secara umum.
Pada tahun 2023, proporsi disposable income terhadap PDB per kapita adalah 72,7 persen.
Selain itu, mayoritas penduduk masih bekerja di sektor yang kurang produktif. Berdasarkan data Februari 2024, terdapat 18,9 juta orang bekerja di sektor manufaktur, 40,7 juta orang di sektor pertanian, 71,3 juta orang di sektor jasa, dan 11,3 juta orang di sektor lainnya.
Adapun warga Indonesia yang bekerja paruh waktu sekitar 36,8 juta orang, 12,1 juta orang setengah pengangguran, dan 93,3 juta orang pekerja penuh.
Sektor-sektor dengan banyak tenaga kerja juga sering memberikan upah di bawah rata-rata nasional (Rp3,04 juta). Upah di sektor industri pengolahan adalah Rp3,03 juta, konstruksi Rp2,95 juta, pendidikan Rp2,84 juta, pengadaan air Rp2,69 juta, perdagangan Rp2,54 juta, pertanian Rp2,24 juta, akomodasi dan makan minum Rp2,24 juta, serta aktivitas jasa lainnya Rp1,74 juta.
Ketiga, produktivitas Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain di semua sektor, terutama di sektor jasa dan industri. Negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki produktivitas tinggi di sektor industri dan jasa.
“Ini adalah masalah yang perlu kita atasi bersama melalui RKP 2025. Jika kita bandingkan produktivitas di sektor pertanian, industri, dan jasa, kita jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita perlu upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kompleksitas ekonomi di Indonesia,” ungkap Scenaider.
Pihaknya telah mengidentifikasi beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu: hilirisasi produk untuk mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, peningkatan pengetahuan produktif untuk menghasilkan produk baru dengan memanfaatkan kemampuan yang ada, serta diversifikasi ke arah produk inovatif dan teknologi menengah-tinggi.
RKP 2025
Selain itu, Scenaider , mengungkapkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertujuan untuk memaksimalkan potensi masing-masing daerah.
“RKP 2025 bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,0-5,3 persen untuk kawasan barat dan 6,4-6,9 persen untuk kawasan timur Indonesia,” jelasnya.
Di koridor ekonomi Sumatera, fokus utama adalah pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan ekonomi biru di barat Indonesia. Prioritas intervensi meliputi hilirisasi komoditas unggulan seperti bauksit, kakao, kelapa, dan karet, pengembangan industri perikanan, penguatan industri logam dan kimia dasar, pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra, serta pengembangan bandara dan kawasan aerocity Kualanamu.
Untuk koridor ekonomi Jawa, fokusnya adalah pada industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Beberapa intervensi penting meliputi pembangunan infrastruktur konektivitas seperti Jalan Pansela Jawa Timur dan Pelabuhan Patimban, hilirisasi industri komoditas seperti tembaga, bauksit, sawit, kelapa, karet, dan rumput laut, serta pengembangan industri alat angkut, elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi.
Di koridor ekonomi Kalimantan, fokusnya adalah sebagai superhub ekonomi Nusantara dengan percepatan pembangunan infrastruktur Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi industri berbasis komoditas bernilai tambah tinggi seperti bauksit, sawit, kelapa, dan karet, serta penguatan industri dasar dan teknologi menengah-tinggi.
Koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara (Nusra) berfokus pada superhub pariwisata dan ekonomi kreatif berskala internasional, dengan prioritas intervensi seperti hilirisasi industri berbasis komoditas bernilai tambah tinggi seperti tembaga dan rumput laut, penataan Kawasan Danau Lebo Taliwang, serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata di Labuan Bajo.
Di koridor ekonomi Sulawesi, fokus utama adalah mendukung superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam, dengan intervensi pada penguatan industri logam dasar, hilirisasi industri seperti kelapa, kakao, dan rumput laut, penyempurnaan jalur kereta api Trans Sulawesi, serta pengembangan pariwisata di destinasi prioritas Manado-Likupang.
Koridor ekonomi Maluku difokuskan pada hub ekonomi biru di Timur Indonesia, dengan intervensi pada hilirisasi industri pertambangan nikel di Kawasan Industri Teluk Weda dan Pulau Obi, penguatan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata di Bandaneira, dan pengembangan sektor perikanan terintegrasi.
Terakhir, koridor Papua akan memprioritaskan industri kimia dasar dan agro dengan intervensi seperti pengembangan Bandara Domine Eduard Osok dan Bandara Wamena, peningkatan Jalan Trans Papua, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Fakfak, dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.
“Sasaran pertumbuhan ekonomi untuk provinsi pada tahun 2025 adalah 5,0-5,3 persen di kawasan barat dan 6,4-6,9 persen di kawasan timur Indonesia. Secara keseluruhan, 38 provinsi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi antara 5,3-5,6 persen,” kata Scenaider. (*)