KABARBURSA.COM – Salah satu bentuk keadilan pemerintah kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), khususnya Indonesia Timur, adalah memberikan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Energi Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan harga BBM di kota yang notabenenya subsidi akan sama dengan harga BBM yang dijual di daerah-daerah, sekalipun terpencil.
“Ini adalah sebagai bentuk upaya kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan bakar,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Kamis, 19 Desember 2024.
Bahlil menjelaskan, adanya BBM satu harga merupakan upaya pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi dan disparitas harga di wilayah 3T. Langkah ini juga disebut sebagai realisasi keadilan sosial di masyarakat.
Tanpa BBM satu harga, masyarakat di wilayah 3T harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk BBM. Politikus Partai Golkar ini menceritakan pengalamannya membeli BBM di Wamena, Papua, pada tahun 2017. Saat itu, harga BBM bisa mencapai puluhan ribu per liter.
Ia menjelaskan, harga BBM di wilayah 3T bergantung dengan kondisi logistiknya. Ketika cuaca buruk, harga BBM per liter bisa menyentuh angka Rp35.000. Berbanding dengan harga BBM jenis solar di Pulau Jawa yang harganya hanya Rp7.000 per liter.
Ia mengklaim, melalui peresmian 31 penyalur BBM satu harga, pemerintah berhasil merampungkan target penyaluran BBM satu harga di 583 titik sejak tahun 2017 hingga 2024.
Penggerak Ekonomi Daerah
Menurutnya, BBM satu harga mampu mendorong perekonomian masyarakat terpencil sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Tak hanya itu, langkah ini juga disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Tidak akan mungkin ada sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedianya BBM dengan harga yang terjangkau,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengharap dukungan pemerintah menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terdapat empat program utama di Asta Cita Prabowo, yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi dan makanan bergizi.
“Inilah yang harus kita lakukan dan membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dari Aceh sampai Papua,” tuturnya.
Terkait dengan teknis peresmian BBM satu harga, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menjelaskan, peresmian BBM satu harga tahap II tahun 2024 terbagi dalam beberapa kluster, yakni:
- Klaster Sumatera dan Kalimantan sebanyak 6 SPBU yang dipusatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Klaster Nusa Tenggara dan Sulawesi sebanyak 6 SPBU yang dipusatkan di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Klaster Maluku sebanyak 9 SPBU yang diresmikan di Integrated Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Wayame Kota, Ambon Provinsi Maluku;
- Klaster Papua sebanyak 10 SPBU yang dipusatkan di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
“BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” kata Erika.
Dia juga memaparkan bahwa realisasi BBM satu harga sudah ada di beberapa wilayah, yakni Pulau Sumatera terdapat 89 penyalur, Pulau Kalimantan (119 penyalur), Pulau Sulawesi (60 penyalur), Pulau Maluku dan Papua (208 penyalur), Pulau Nusa Tenggara (102 penyalur), Pulau Jawa dan Madura (3 Penyalur), serta Pulau Bali (2 Penyalur).
Amankan Pasokan BBM
Sebelumnya, Bahlil memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 tetap aman. Hal itu disampaikan Bahlil sewaktu memantau SPBU untuk nelayan di Manggar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Selama kunjungan, nelayan di Manggar Baru, Balikpapan menyampaikan aspirasinya untuk menambah pasokan BBM. Agar dapat merealisasikan harapan nelayan, pihak ESDM bakal memangkas perizinan pembangunan SPBU agar dapat menyuplai kebutuhan nelayan.
Selain menyampaikan keluhan terkait dengan kebutuhan pasokan BBM, nelayan juga berharap dukungan terkait dengan keberlanjutan mata pencaharian para nelayan.
“Ada permohonan dari mereka yang harus kita lakukan, termasuk memperpendek birokrasi pengajuan untuk pembangunan SPBU,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Minggu, 15 Desember 2024.
Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan BBM, para nelayan membeli stok dari nelayan lain yang tidak melaut dengan harga yang sama dengan SPBUN.
“Ini agar kami bisa melaut dua kali sebulan untuk mendapat hasil yang lebih baik,” kata Erwan, salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Bersatu.
Sekadar informasi, hingga saat ini terdapat 415 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) yang dibangun di wilayah pesisir. Hadirnya SPBUN merupakan inisiatif pemerintah mempermudah akses BBM bagi nelayan di seluruh Indonesia.
Diharapkan pembangunan SPBUN adalah agar dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, sesuai dengan cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.