Beli Rumah Seharga Rp5 Miliar, Dapat Diskon PPN 100 Persen

KABARBURSA.COM - Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.

Kebijakan ini menawarkan skema menarik, yakni pembelian rumah hingga Rp5 miliar akan mendapat diskon PPN sebesar 100 persen untuk Rp2 miliar pertama pada periode Januari hingga Juni 2025. Sementara itu, mulai Juli hingga Desember 2025, diskon akan turun menjadi 50 persen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa langkah ini bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda pada berbagai sektor industri terkait.

“Industri perumahan memiliki efek berganda pada ratusan sektor, mulai dari cat, kayu, plafon, hingga semen. Kebijakan ini akan sangat menggerakkan perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun depan,” kata Maruarar dalam acara konferensi pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Dia pun mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah menyetujui perpanjangan insentif ini.

Di kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efek berganda yang luas serta membuka lapangan kerja baru.

“Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan PPN DTP untuk properti hingga Rp5 miliar,” kata Airlangga.

Skema insentif ini mengatur bahwa pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar akan mendapatkan PPN DTP penuh untuk Rp2 miliar pertama. Sementara itu, sisanya dikenakan pajak normal. Kebijakan ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan menggairahkan sektor properti sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, insentif ini bertujuan menopang sektor konstruksi dan perumahan domestik.

“Kebijakan ini melanjutkan upaya menjaga momentum pembangunan sektor perumahan yang menciptakan efek berganda signifikan pada sektor konstruksi dan real estat,” ujar Sri Mulyani.

World Bank soal Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Indonesia disarankan untuk menjalin kerja sama yang lebih luas guna mendukung keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Tiga Juta Rumah.

World Bank (Bank Dunia) melihat, keberhasilan program tersebut tidak dapat mengandalkan sepenuhnya pada anggaran dari sektor publik dan pemerintah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk mengatakan, untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder, baik dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku bisnis internasional.

“Kami sangat yakin bahwa melibatkan seluruh elemen ini sangat penting, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang luar biasa dan tidak mungkin dapat terlaksana hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” kata Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 15 Desember 2024.

Carolyn sendiri telah melakukan pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

World Bank, lanjut Carolyn, berkomitmen untuk menyediakan layanan permodalan dan melakukan analisis terkait penyelesaian masalah data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan penyusunan pertanyaan yang relevan untuk menjawab tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kerja analitis ini juga mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, kami juga membantu dalam penyusunan sistem untuk proses monitoring dan evaluasi, mengingat pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah daerah,” jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui bahwa pertemuan dengan delegasi World Bank tersebut merupakan upaya penjajakan kerja sama, mengingat anggaran negara (APBN) dirasa tidak cukup untuk membiayai pembangunan tiga juta rumah.

“Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun sekitar 257.000 rumah,” kata Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini.

Lanjut Maruarar, Kementerian PKP tidak hanya berperan sebagai kementerian teknis, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, ia menganggap penting langkah inovatif yang mempertimbangkan aspek teknis dan rencana strategis.

“Jika hanya mengandalkan aspek teknis, kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 rumah. Sementara, target kami adalah tiga juta rumah. Kami harus mengkombinasikan antara pendekatan teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” terang Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai bahwa kepemilikan rumah dapat memberikan efek domino yang positif bagi berbagai sektor. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa kementeriannya tengah merancang skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.

“Kami juga diminta untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha dapat turut berpartisipasi secara lebih masif dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan permukiman,” kata Fahri. (*)