KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Keputusan ini menjadi bagian dari bauran kebijakan yang komprehensif untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Gubernur Perry Warjiyo, dalam konferensi pers setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, Rabu, 18 September 2024, mengatakan selain kebijakan moneter, BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran sebagai respons proaktif terhadap dinamika ekonomi yang berkembang.
"Penurunan suku bunga oleh BI mencerminkan sikap akomodatif dalam menghadapi tekanan inflasi yang mulai mereda dan pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong. Dalam konteks global, inflasi yang masih tinggi di beberapa negara maju dan perlambatan ekonomi global mengharuskan BI menyesuaikan kebijakan agar daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Perry.
Pemotongan suku bunga BI ini menjadi yang pertama sejak bulan Februari 2021 karena bank sentral Indonesia ini telah mengerek suku bunga sebesar 275 bps pada periode Agustus 2022 hingga April 2024, dari sebelumnya 3,50 persen menjadi 6,25 persen.
Lebih lanjut BI pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024, telah menahan kenaikan atau mempertahankan suku bunga acuan itu.
Sementara itu, CME FedWatch, peluang Federal Reserve (The Fed) menurunkan Fed Funds Rate akan turun 25 bps menjadi antara 5 persen sampai 5,25 persen sebesar 37 persen. Sedangkan kemungkinan langkah yang lebih agresif dengan pemangkasan 50 bps ke level 4,75 persen-5 persen mencapai sebanyak 63 persen.
Ia melanjutkan, penurunan suku bunga acuan diharapkan akan menurunkan biaya kredit, baik bagi dunia usaha maupun konsumen, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi lebih lanjut. "Kebijakan ini diambil dengan tetap mempertimbangkan target inflasi yang diproyeksikan terkendali dalam batas sasaran BI sebesar 2-4 persen pada 2024. Dengan menjaga stabilitas harga, BI berupaya menjaga daya beli masyarakat sambil memperkuat pertumbuhan sektor riil," tutur Gubernur BI.
BI juga menerapkan kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. BI secara aktif mengatur penyaluran kredit dengan menjaga rasio kecukupan modal perbankan serta memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal. Salah satu instrumen makroprudensial yang digunakan adalah pelonggaran Rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti, yang bertujuan mendorong pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi.
Selain itu, jelas Perry, kebijakan makroprudensial yang lebih fleksibel juga memungkinkan bank untuk menyalurkan lebih banyak kredit ke sektor produktif, terutama di bidang infrastruktur dan industri manufaktur. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik dalam menghadapi tekanan eksternal, seperti perlambatan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju.
"Dalam aspek sistem pembayaran, BI terus melakukan inovasi untuk mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Salah satu upaya utama adalah perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang semakin diadopsi oleh masyarakat, terutama untuk transaksi retail. BI juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran agar lebih efisien, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," paparnya dalam paparan kepada media.
Upaya peningkatan inklusi keuangan menjadi prioritas dalam kebijakan sistem pembayaran. BI terus mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik melalui perbankan digital maupun layanan fintech. Ini dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, yang tidak hanya meningkatkan inklusi tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional di era digital.
Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang diterapkan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi, memperkuat sistem keuangan, dan mendorong efisiensi sistem pembayaran, BI menavigasi tantangan global dan domestik dengan pendekatan yang terkoordinasi.
Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, tetapi juga memastikan tersedianya likuiditas yang cukup bagi sektor riil untuk tumbuh. Sinergi kebijakan ini memberikan pondasi yang kuat bagi Indonesia untuk menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.
Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia hanyalah salah satu elemen dari bauran kebijakan yang lebih luas. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, BI secara konsisten mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut, BI berharap dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil. (*)