KABARBURSA.COM - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024 menunjukkan perkembangan yang tetap terkendali, di tengah dinamika ekonomi global.
Berdasarkan laporan terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia mencapai USD414,3 miliar, meningkat sebesar 4,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ULN ini terutama disumbang oleh sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, dengan pengaruh tambahan dari pelemahan dolar AS terhadap mata uang global, termasuk rupiah.
Asisten Gubernur BI Erwin Haryono menyampaikan, pada Juli 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar USD194,3 miliar, mencatatkan pertumbuhan 0,6 persen secara tahunan setelah mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen pada bulan sebelumnya.
"Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini adalah penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia," kata Erwin dalam keterangan resminya, Kamis, 19 September 2024.
Sebagai instrumen penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dan belanja prioritas, seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (18,9 persen), serta Jasa Pendidikan (16,8 persen).
Struktur ULN pemerintah didominasi oleh tenor jangka panjang, mencapai 99,98 persen, yang menunjukkan pengelolaan utang yang hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Sementara itu, tutur Erwin, ULN swasta pada Juli 2024 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai USD195,2 miliar. Kontraksi ini terutama didorong oleh penurunan ULN perusahaan nonkeuangan yang mencatatkan kontraksi sebesar 0,04 persen secara tahunan.
"Meski demikian, ULN swasta masih didominasi oleh sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang bersama-sama menyumbang 78,9 persen dari total ULN swasta," ungkap dia.
Sebagian besar ULN swasta juga memiliki struktur jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,3 persen. Ini mencerminkan langkah kehati-hatian dalam pengelolaan utang oleh sektor swasta, meskipun tetap perlu diwaspadai potensi risiko yang dapat timbul dari dinamika ekonomi global.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,2 persen. Proporsi ULN jangka panjang mendominasi hingga 84,9 persen dari total ULN, yang menunjukkan keberlanjutan dalam pengelolaan utang nasional. Baik Bank Indonesia maupun Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, guna menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
"Dalam jangka panjang, ULN dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa meskipun utang luar negeri merupakan bagian penting dari strategi pembiayaan, pengelolaannya akan tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab," tambah dia.
Utang Luar Negeri Sebelumnya
Diberitakan sebelumnya, ULN Indonesia pada triwulan II 2024 masih dalam kondisi terkendali. Total ULN Indonesia pada periode tersebut mencapai USD408,6 miliar, tumbuh sebesar 2,7 persen secara tahunan (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan 0,2 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ULN baik di sektor publik maupun swasta.
Dalam siaran pers yang dirilis pada 15 Agustus 2024, BI menyebutkan bahwa ULN pemerintah kembali mengalami kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar, dengan kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), melanjutkan tren kontraksi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Sementara Asisten Gubernur BI menuturkan, perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sejalan dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitasnya dengan memastikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dilakukan tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan fleksibel guna mendapatkan pembiayaan yang optimal dan efisien.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam APBN, pemanfaatan ULN terus difokuskan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang," ujar Erwin, menambahkan.
Dilihat dari sektor ekonomi, ULN pemerintah mayoritas disalurkan untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen). Posisi ULN pemerintah masih terkendali, dengan hampir seluruhnya berjangka panjang, mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah. (*)