KABARBURSA.COM - Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) melakukan sebuah survei bertajuk "Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional". Jajak pendapat atau japat ini mencatat respons masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Japat ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti sosial, ekonomi, dan politik, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan dalam 100 hari pertama. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas publik merasa puas.
Menurut Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, meskipun ada kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintah, isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tetap menjadi salah satu topik yang menuai banyak pro dan kontra.
"Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atas kenaikan PPN 12 persen masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini," ungkap Herry dalam keterangan tertulis, pada Senin, 15 Januari 2025.
Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas publik (52,81 persen) merasa bahwa pemerintah telah bekerja secara optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi. Di sisi lain, sekitar 27,84 persen responden tidak setuju dengan penilaian tersebut, sementara 10,85 persen netral, dan 8,49 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Ketika responden ditanyakan secara spontan mengenai siapa menteri atau pejabat negara yang dianggap bekerja optimal selama 100 hari pertama pemerintahan, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, menjadi pilihan utama dengan 29,91 persen suara. Diikuti oleh Nasaruddin Umar, Menteri Agama, dengan 23,63 persen suara.
Jemaah Bayar Rp55 Juta untuk Pergi Haji
Pemerintah bersama DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah atau pada 2025 yang dibebankan kepada jemaah sebesar Rp55,5 juta.
“Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari BPIH tahun 1446 Hijriah,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI Abdul Wachid dan dihadiri Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i, serta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief.
Lebih lanjut, Marwan memaparkan biaya tersebut dialokasikan untuk biaya penerbangan, kemudian sebagian biaya akomodasi Makkah, biaya akomodasi Madinah, dan living cost Biaya Perjalanan Biaya Haji atau Bipih Tahun 1446 H/2025 turun Rp614.420,82 dari Bipih Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp56.046.171,60
“Komisi VIII DPR RI menyetujui bahwa total transfer dana BPIH tahun 1446 H/2025 M yang dilakukan oleh BPKH kepada Kementerian Agama RI harus dikurangi atau memperhitungkan uang muka untuk biaya tenda Armuzna sebesar SAR159.250.390, sebagaimana keputusan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI pada tanggal 30 Desember 2024 yang telah dibayar/ditransfer oleh BPKH kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nasaruddin Umar menyampaikan BPIH yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. “Penurunan BPIH ini merupakan harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinan,” terang Menag.
“Alhamdulilah (harapan itu) pada kesempatan kali ini terwujud,” sambungnya.
Menag yakin penurunan biaya haji ini akan disambut baik oleh masyarakat. Namun, Menag juga berharap masyarakat tidak hanya tersenyum pada Januari 2024, saat mendengar biaya haji tahun ini turun. Lebih dari itu, kata Menag, pemerintah akan terus berupaya agar jemaah juga tersenyum pada saat penyelenggaraan haji di Juni mendatang.
“Kita ingin bukan hanya tersenyum di Januari tapi juga tersenyum di bulan Juni pada saat penyelenggaraan ibadah haji tidak ada kekurangan berarti yang dialami jemaah,” harap Menag yang juga menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal.
Penilaian Kinerja Menteri Prabowo
Kinerja para pejabat negara ini dinilai oleh publik berdasarkan beberapa faktor, termasuk komunikasi (30,45 persen), integritas (21,61 persen), dan kepemimpinan (19,43 persen).
Faktor-faktor ini mencerminkan kualitas kerja dan prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing kementerian dan pejabat negara dalam periode 100 hari pertama pemerintahan.
Survei ini juga mencatat bahwa mayoritas publik (57,95 persen) merasa bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada 34,65 persen yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
Hal ini juga tercermin dalam persepsi publik yang optimis terhadap perlindungan sosial, di mana 52,49 persen responden merasa pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan sosial yang lebih baik.
Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran yang cukup seimbang mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski ada beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi dan dikaji lebih dalam, publik secara umum merasa puas dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi ke depan.
Survei ini melibatkan 1.189 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode simple random sampling, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dengan data yang cukup representatif ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan yang kontroversial, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan kinerja yang memadai dalam 100 hari pertama mereka.
Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus lebih memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat, seperti kenaikan PPN, dan terus memperbaiki kebijakan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. (*)