Disebut Abaikan Nasib Industri, ini Jawaban Agus Gumiwang

KABARBURSA.COM - Berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juni 2024, Industri manufaktur Indonesia masih menunjukkan geliat yang positif di tengah dinamika ekonomi global. Adapun Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 50,7 yang dianggap ekspansi sejak 34 bulan terakhir.

Sementara Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia, pada kuartal I-2024 masih menunjukkan ekspansinya di level 52,80 persen. Hal itu dinilai tak terlepas dari kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan menghadirkan strategi pengembangan industri tanah air.

Hal itu terwujud dalam gelaran Tech Link Summit 2024, forum kolaborasi strategis startup dengan industri, akademisi, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem inovasi yang lebih kuat. Di sisi lain, keterlibatan Kemenperin dalam gelaran itu juga membantah anggapan yang menyebut adanya pengabaian industri tanah air.

“Kemarin ada ekonom senior yang mengatakan bahwa Menperin tidak pernah mengurusi industri. (Kegiatan) ini adalah salah satu bentuk nyata perhatian Kemenperin dalam membina industri,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya dikutip Jum'at, 19 Juli 2024.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif menilai, anggapan pengabaian nasib industri bertolak belakang dengan peran Kemenperin. Sebagai contoh, Kemenperin sempat menginisiasi pemberian insentif diskon pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat dalam rangka meningkatkan penjualan kendaraan yang anjlok di masa Covid-19.

“Kebijakan fiskal tersebut terbukti mampu meningkatkan penjualan kendaraan bermotor roda empat, yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri otomotif dan juga memberikan stimulus bagi peningkatan industri-industri pendukungnya,” jelas Febri.

Sepanjang tahun 2021, kata Febri, ketika kebijakan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor roda empat dijalankan, tercatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,67 persen. Bahkan, beberapa subsektor tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya industri alat angkut sebesar 17,82 persen.

Sebagai Ketua Harian Tim Nasional P3DN, lanjut Febri, Agus Gumiwang juga mendorong kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN untuk mengoptimalkan anggaran pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien.

Dia menuturkan, pada penyelenggaraan Business Matching 2024 pada Maret lalu di Bali, yang mempertemukan industri dalam negeri dengan pemilik anggaran selaku pengguna produk lokal, tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. Angka lebih tinggi dibandingkan pada angka komitmen periode sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1.157,47 triliun.

“Sementara itu, terkait pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing, Kemenperin terus mengawal pelaksanaan penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pelaksanaan HGBT secara ideal terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan,” jelas Febri.

Total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 triliun.

Jokowi Setujui

Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyetujui perpanjangan program HGBT serta memberikan arahan untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang berlaku saat ini.

Febri menyebut, pihaknya juga telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun sumber energi (kelistrikan).

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, khususnya di industri pengolahan kakao dan pengolahan kelapa, Febri menyebut pihaknya telah menginisiasi pembentukan kelembagaan yang akan mengatur dua komoditas tersebut. Kelembagaan ini bertujuan menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Upaya tersebut didasari oleh semakin menurunnya ketersediaan bahan baku kakao dari dalam negeri hingga 8,3 persen per tahun pada periode 2015-2023. Hal ini mengakibatkan peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton dan berhenti beroperasinya sembilan dari 20 perusahaan pengolahan kakao.

Sedangkan pada industri pengolahan kelapa, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan saat ini masih ada kelapa bulat yang diekspor. Utilisasi industri pengolahan kelapa saat ini masih sekitar 55 persen.

Kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Manfaat bagi petani meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen. Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, Kemenperin terus berupaya menjaga iklim usaha dan iklim investasi industri, termasuk pada industri keramik nasional agar daya saingnya semakin meningkat. Upaya tersebut ditempuh dengan memberikan berbagai insentif seperti HGBT, tax allowance, menerapkan kebijakan non-tariff barrier dengan memberlakukan SNI ubin keramik secara wajib, mendorong penggunaan ubin keramik hasil produksi dalam negeri, mengimplementasikan industri 4.0, dan mengenakan trade remedies (BMAD/BMTP).

“Saat ini, Kemenperin mendukung rekomendasi dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) untuk mengenakan BMAD atas impor produk ubin keramik dari RRT. Tingginya impor ubin keramik juga telah menyebabkan beberapa perusahaan ubin keramik menghentikan produksinya,” tutup Febri.

Sibuk Urusi Partai

Dalam acara diskusi publik bertajuk Menguji Rencana Kebijakan BMAD Terhadap Keramik beberapa waktu lalu, Ekonom Senior Institute For Develompment of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri menyebut Agus Gumiwang lebih sibuk mengurusi kegiatan kampanye partainya.

Faisal sendiri meragukan pemerintah akan kembali melahirkan kebijakan yang pro terhadap nasib industri. Termasuk restrukturisasi industri yang disebut akan diperpanjang lantaran banyaknya sektor yang belum recovery paska Covid-19.

"Mana ngurusin. Anda pernah dengar Menteri Perindustrian bikin pernyataan? Jarang ya? Mungkin gak semua Anda juga tahu nama Menteri Perindustriannya siapa. Industri kita sedang limbung,” ucapnya Faisal di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.