KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mempertanyakan arah dan kejelasan rencana bisnis superholding BUMN, Danantara yang saat ini mulai menyerap dividen jumbo dari sejumlah BUMN strategis. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai program maupun skema investasi dari entitas anyar tersebut.
"Sekarang kan kita belum tahu programnya apa, model bisnisnya seperti apa, sampai sekarang kita belum tauh," ujar Darmadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 25 April 2025.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan DPR akan mendorong mekanisme pengawasan yang ketat terhadap Danantara, termasuk rencana audit setelah program-program mulai berjalan. "Nah, tentu saja nanti kita bisa meminta audit kepada danantara kalau prosesnya sudah berjalan," kata Darmadi.
Namun hingga kini, ia mengaku belum menerima penjelasan resmi maupun pemaparan konkret dari pihak Danantara perihal langkah strategis yang tengah dijalankan lembaga tersebut. Ia menilai belum terlihat adanya pergerakan berarti dan justru cenderung terlihat sibuk sendiri tanpa arah yang jelas. Karena itu, ia menyarankan agar mekanisme audit bisa dilakukan setelah proyek-proyek Danantara mulai berjalan.
Darmadi menuturkan, Komisi VI DPR RI telah menjadwalkan agenda pemanggilan terhadap CEO Danantara dalam waktu dekat. Ia berharap dalam pertemuan tersebut, pihak Danantara dapat secara terbuka memaparkan rencana kerja, strategi investasi, serta kontribusi nyata yang dapat diberikan terhadap perekonomian nasional. "Kita sudah kemarin masuk dalam jadwal. Cuma tinggal waktu aja. Nanti kalau dipanggil komisi VI, kita minta mereka presentasi model bisnisnya," katanya.
Danantara Jangan Jadi Sapi Perah
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, turut mengkritisi mengenai belum jelasnya arah investasi superholding BUMN, Danantara. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, mengingat sumber pendanaan Danantara berasal dari dividen BUMN—yang notabene merupakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Sejak awal, direksi Danantara seharusnya menyampaikan secara komprehensif rencana investasinya,” ujar Danang kepada KabarBursa.com, Kamis, 24 April 2025.
Sebagai entitas superholding yang dibentuk pemerintah, Danantara kini mulai menyerap dividen dari sejumlah BUMN strategis dengan potensi dana yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Meski begitu, Danang mempertanyakan bagaimana dana tersebut akan dikelola, apakah dikendalikan secara terpusat oleh Danantara atau diserahkan kepada masing-masing BUMN untuk mengatur sendiri strategi investasinya.
"Apakah tujuannya untuk meningkatkan value profit dari BUMN? Jika ini tujuannya, maka harus diarahkan investasinya ke bisnis yang memberikan atau berpotensi memberikan keuntungan besar," katanya.
Danang menilai arah dan tujuan investasi Danantara merupakan hal krusial yang perlu diketahui publik. Ia menjelaskan, apabila Danantara memang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan BUMN, maka dana investasi semestinya difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan tinggi.
Namun, jika investasi justru diarahkan ke proyek infrastruktur yang selama ini sulit menarik minat investor—seperti program hilirisasi—maka menurutnya, direksi Danantara perlu secara terbuka menyampaikan kemungkinan terjadinya kerugian dalam jangka pendek. Kejujuran tersebut dinilai penting agar publik memahami risiko dan tidak dibuai ekspektasi yang tidak realistis.
Ia mewanti-wanti agar ketidakjelasan ini tidak menjadi celah bagi kepentingan sempit. “Tanpa transparansi tujuan, Danantara bisa berubah jadi sapi perah untuk proyek-proyek elitis, atau bahkan jadi alat pembiayaan politik yang tak layak secara ekonomi,” tandas Danang.
Rencana Danantara Jadi Liquidity Provider, Investor Ragu?
Rencana Danantara menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider di pasar modal dinilai belum bisa memikat kepercayaan investor lokal maupun asing. Pengamat pasar modal Desmond Wira mengatakan rencana Danantara sebagai liquidity provider memang akan meningkatkan likuiditas pasar. Menurutnya, hal ini hanya salah satu faktor yang membuat investor lebih nyaman bertransaksi.
"Tetapi soal kepercayaan itu faktor lain, lebih tergantung pada regulasi bursa yang ada, bagaimana regulasi tersebut dijalankan, serta faktor fundamental emiten dan negara, dan lainnya," ujarnya kepada KabarBursa.com.
Rencana Danantara menjadi liquidity provider juga belum tentu bisa mengurangi fluktuasi harga saham, terutama saham-saham BUMN. Desmond menerangkan, biasanya hanya sebagian kecil dari porsi modal yang digunakan sebagai liquity provider, sebagian besar lain adalah untuk investasi jangka panjang. "Selain itu fluktuasi harga saham tergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi emosional pelaku pasar," katanya.
Jika sudah panik atau eforia, peran liquidity provider menjadi kurang berperan. Liquidity provider biasanya lebih terasa kalau kondisi market sedang normal. Desmon menyebut potensi risiko terhadap Danantara ketika menjadi penyedia likuiditas di pasar modal tergolong kecil. Sebab, hanya sebagian kecil dari porsi modal yang digunakan sebagai liquity provider.
CORE Ragukan Arah Danantara
Pemerintah mengklaim Danantara akan diberi wewenang untuk mengelola kekayaan negara yang mencakup aset BUMN, dividen, serta dana hasil realokasi belanja negara. Nilai proyeksi dana yang akan dikelola pun mencengangkan, lebih dari Rp14.000 triliun atau setara 60 persen dari PDB Indonesia 2024. Bila terealisasi, Danantara akan menjadi sovereign wealth fund atau SWF terbesar di Tanah Air, mengungguli Indonesia Investment Authority (INA) yang saat ini mengelola Rp160 triliun, dan bahkan menyaingi Temasek (Singapura), Khazanah (Malaysia), hingga Future Fund (Australia).
Dengan kekuatan dana yang luar biasa besar tersebut, Danantara dirancang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN agar bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan sekitar 20 proyek strategis dari sektor hilirisasi, energi terbarukan, kecerdasan buatan, hingga infrastruktur akan dibiayai lewat Danantara. Tujuannya adalah membuka lapangan kerja berkualitas dan mendongkrak pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan resmi mengenai proyek konkret apa yang akan dibiayai Danantara. Belum ada peta jalan investasi jangka menengah hingga panjang, apalagi target pertumbuhan yang terukur. Dalam dokumen riset ekonomi berjudul “Pertaruhan Pemerintah pada Danantara” terbitan CORE Indonesia, disebutkan, “Total dana investasi Danantara diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 14.000 triliun atau kurang lebih sebesar 60 persen PDB Indonesia pada 2024," tulis tim riset CORE dalam laporannya.
CORE juga mengingatkan kepercayaan publik terhadap Danantara masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah rekam jejak buruk pengelolaan BUMN di masa lalu, yang sering dikaitkan dengan konflik kepentingan hingga korupsi. Bila tidak dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, potensi Danantara bisa berubah jadi beban fiskal baru—alih-alih menjadi lokomotif pembangunan nasional.
Selain itu, lembaga riset tersebut menyoroti risiko ganda yang mungkin timbul. Pertama, risiko menggerus penerimaan negarabkarena dividen yang biasanya masuk ke kas negara kini disalurkan ke Danantara. Kedua, risiko politik jika badan ini digunakan untuk membiayai proyek yang elitis atau tidak layak secara ekonomi.
CORE menyampaikan pertanyaan reflektif yang layak dijadikan renungan bersama, “Apakah badan ini akan mampu mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Seberapa jauh lembaga ini akan berhasil mengelola tantangan ekonomi global dan politik dalam negeri? Dan apa saja syarat agar lembaga ini berhasil?”(*)