KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mengkritik ketidakakuratan data lifting minyak nasional yang dinilai bisa mengancam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan menggoyang kekuatan fiskal. Dalam rapat komisinya bersama direksi Pertamina, ia menuntut akurasi data lifting agar sejalan dengan asumsi dasar makro dalam APBN, mengingat realisasi saat ini belum mencapai target nasional 600 ribu barel per hari.
“Kita targetkan 600 sampai 605 ribu barel per hari. Tapi Pak Prabowo kemarin di acara IBI menyebut lifting kita masih di angka 500-an ribu, hanya bertambah 20 ribuan. Artinya ini belum memenuhi ekspektasi dasar makro kita,” ujar Asep dalam rapat Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.
Asep mengungkapkan, minimnya capaian lifting minyak juga mengganggu perencanaan fiskal di Kementerian Keuangan. Ia menyebut pemasukan dividen dari BUMN kini lebih banyak masuk ke daerah melalui transfer danantara sehingga pusat harus mencari sumber pendanaan baru, salah satunya melalui peningkatan PNBP dari sektor migas.
“Ketika dividen sudah banyak masuk ke Danatara, maka PNBP menjadi tumpuan. Ini jadi penting karena bisa menjadi stimulus tambahan bagi kekuatan fiskal nasional,” kata Asep.
Menurutnya, untuk bisa menggenjot PNBP secara optimal, Pertamina harus mampu menyajikan data lifting yang presisi, transparan, dan akuntabel. Asep juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar pelaporan lifting migas di tubuh BUMN.
Ia merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 756 tentang sistem jaminan kuantitas yang mengatur akuntabilitas dan transparansi dalam pengukuran alir kuantitas minyak dan gas.
“Saya ingin menggarisbawahi soal ECOVER dan SNI 756. Kita sudah punya sistem yang mengatur soal kuantitas material alir itu, bahkan kaptennya pun ada. Tinggal bagaimana tingkat compliance terhadap regulasi ini,” jelasnya.
Ia menyebut pentingnya akurasi data lifting karena akan berdampak langsung pada potensi dividen yang bisa disetor BUMN kepada negara. “Kalau lifting benar-benar presisi, maka penerimaan negara bisa lebih optimal. Itu artinya bukan hanya menyumbang dari sisi finansial, tapi juga dari sisi material secara langsung,” tambahnya.
Demi Tata Kelola BUMN yang Lebih Transparan
Asep juga menyentil perlunya reformasi tata kelola di tubuh BUMN, terutama dalam hal pelaporan kinerja dan proyeksi target operasional. “Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, kita tidak punya banyak ruang. Kita harus optimalisasi setiap potensi yang kita miliki. Tata kelola BUMN harus bertransformasi menjadi lebih transparan dan akuntabel, apalagi untuk sektor-sektor unggulan seperti energi,” tegasnya.
Asep turut mendorong Pertamina untuk menghitung ulang kewajiban lifting secara lebih rinci dan presisi, agar selaras dengan asumsi dasar yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Ia menyoroti temuan sementara yang menunjukkan angka rata-rata lifting nasional masih berada di kisaran 500 ribu barel per hari dan mempertanyakan apakah data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi aktual atau justru masih mengacu pada asumsi lama yang sudah tidak relevan.
Terakhir Asep menekankan kepada direksi Pertamina agar tidak sekadar mengejar target formalitas, tetapi juga memastikan data operasional benar-benar menggambarkan realitas. “BUMN itu bukan hanya soal laporan finansial. Tapi juga harus akurat dalam laporan material. Kalau lifting saja tidak presisi, bagaimana kita bisa hitung potensi PNBP dan dividen secara akurat?” katanya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.