KABARBURSA.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Adisatrya Suryo Sulisto, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam Rapat Paripurna tersebut. Dalam pandangannya, PDIP menyoroti berbagai aspek mulai dari nilai tukar rupiah, kebijakan perpajakan, hingga alokasi belanja negara yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah.
Salah satu kritik utama yang disampaikan oleh PDIP adalah terkait dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang ditetapkan dalam RAPBN 2025. Pemerintah menetapkan nilai tukar pada Rp16.200 per USD, lebih tinggi dari asumsi sebelumnya yang disepakati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (Kem PPKF) dengan rentang Rp15.300 hingga Rp15.900 per USD.
"Penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah," kata Adisatrya.
Ia juga menyoroti tren pelonggaran kebijakan moneter global, khususnya oleh The Fed, yang seharusnya mendukung penguatan rupiah.
Kritik terhadap pelemahan nilai tukar rupiah ini disampaikan dalam konteks yang lebih luas terkait dengan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. PDIP mempertanyakan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap pendapatan rakyat dan lapangan kerja.
"Pemerintah harus dapat menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali pada pendapatan rakyat," ujarnya.
Selain nilai tukar, Fraksi PDIP juga mengkritik kebijakan perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2025. Pemerintah merancang pendapatan negara dari perpajakan dengan tax ratio sebesar 10,2 persen, yang lebih rendah dari target 10,5 persen yang dibahas dalam Kem PPKF. PDIP mempertanyakan mengapa target tax ratio tersebut menurun, sementara sebelumnya telah ada rencana untuk mencapai tax ratio sebesar 23 persen dalam jangka panjang.
"Bagaimana dengan kelanjutan dari rencana untuk mencapai tax ratio 23 persen?" tanya Adisatrya, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Fraksi PDIP juga memberikan perhatian pada alokasi belanja negara yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa sektor jika dibandingkan dengan APBN 2024. Beberapa penurunan yang menjadi sorotan termasuk belanja modal yang turun sebesar Rp148 triliun, belanja subsidi yang berkurang Rp4,8 triliun, dan belanja bahan sosial yang turun Rp700 miliar.
"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat," tegas Adisatrya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan subsidi pupuk.
PDIP juga menyoroti kenaikan belanja lain-lain yang dialokasikan sebesar Rp631,8 triliun, meningkat Rp276,4 triliun dari perkiraan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun PDIP memahami bahwa alokasi ini memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintahan yang akan datang, mereka mengingatkan bahwa penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR.
"Pengalihan belanja lain-lain kepada kementerian, lembaga tertentu, dan program-program tertentu harus menerapkan mekanisme yang menghormati hak budget DPR RI," kata Adisatrya.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menekankan bahwa belanja negara harus semakin berkualitas, efektif, dan efisien.
"Setiap program harus dapat menunjukkan prestasi dalam melakukan transformasi, reformasi, penguatan, dan lain sebagainya bagi kesejahteraan rakyat," ujar Adisatrya.
Ia juga mengkritik bahwa Era APBN 2025 dan nota keuangannya belum memberikan kejelasan mengenai transformasi struktural yang ingin dicapai, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah struktural di bidang pangan, energi, ketimpangan sosial, dan hilirisasi berbagai komoditas strategis.
Dalam pandangannya, PDIP menekankan bahwa RAPBN 2025 harus dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan rakyat.
"Kita menginginkan petani, nelayan, buruh, UMKM, kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya memiliki jalan untuk mencapai kesejahteraan," ujar Adisatrya, menegaskan kembali bahwa APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.
Dengan pertimbangan tersebut, PDIP menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang APBN 2025, namun dengan catatan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai kritik yang telah disampaikan.
"Pelaksanaan APBN 2025 harus dapat menunjukkan kehidupan rakyat yang lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan, dan sejahtera," pungkas Adisatrya.
Diketahui, DPR RI menggelar rapat paripurna kedua pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2024. Agenda rapat tersebut mencakup pembahasan mengenai RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta RUU APBN 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, memimpin langsung jalannya rapat, didampingi oleh wakil lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Menurut laporan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada awal rapat paripurna hari ini mencatat sebanyak 104 anggota hadir dan 185 anggota izin dari total 573 anggota DPR RI. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Gobel saat membuka rapat.(*)