Giant Sea Wall Jakarta: Proyek Raksasa dalam Tahap Studi Kelayakan

KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melaksanakan studi kelayakan terkait desain dan pembiayaan proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Jakarta.

Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kajian mengenai kelayakan proyek tersebut sedang berjalan di DKI Jakarta. "Saat ini, kami sedang melakukan feasibility study terkait desain dan pembiayaan proyek Giant Sea Wall di ibu kota," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 8 November 2024.

Dody mengungkapkan, proyek Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A mencakup pembangunan tanggul pantai dan muara sungai yang membentang sepanjang 46 kilometer.

Pada 2019, Kementerian PU berhasil menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 kilometer. Selanjutnya, pada 2020, Kementerian PU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek ini dengan panjang 33,54 kilometer.

Beberapa bagian dari tanggul pantai yang sudah selesai dibangun antara lain Tanggul Kamal Muara-Dadap, yang mencakup akses nelayan, rumah pompa, dan kolam retensi. Selain itu, terdapat juga pembangunan Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing, serta Tanggul Cakung Drain.

Pembangunan Pemecah Gelombang

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), sebuah lembaga riset dari China, untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan tanggul laut (sea dikes).

Basuki menjelaskan bahwa pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia guna mengkaji data dan desain dasar tanggul laut yang telah disusun oleh para ahli dari Korea Selatan (Korsel), Belanda, dan Kementerian PUPR.

Menurut Basuki, dalam kajian tersebut, perkiraan biaya pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp90 triliun.

“Ini merupakan bagian dari transfer pengetahuan dari China ke Indonesia. Pembiayaan proyek ini direncanakan menggunakan skema pinjaman,” ungkap Menteri Basuki, Jumat, 27 September 2024.

Namun, Menteri Basuki tidak menjelaskan secara detail, apakah China akan memberikan pinjaman untuk merealisasikan pembangunan tanggul laut ini.

Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi menjelaskan bahwa pesisir Pantai Utara Jawa menghadapi risiko penurunan tanah sebesar 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang cukup serius. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.

Saat ini, proyek konstruksi tanggul laut tengah berada pada tahap pengumpulan data bathimetri, echosounding, dan investigasi tanah untuk merancang tanggul laut sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

“Proyek ini dirancang dengan konsep multifungsi, di mana tanggul laut akan berfungsi sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, serta sebagai bendungan estuari yang menampung air tawar,” jelas Arie.

Namun, sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan perbaikan sistem sanitasi masyarakat sekitar agar tanggul tidak tercemar.

“Sanitasi masyarakat harus diperbaiki terlebih dahulu, karena terdapat 13 sungai yang bermuara di area tersebut. Kita harus mencegah tanggul berubah menjadi septic tank,” ujarnya.

 Proyek Strategis Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa, atau yang dikenal sebagai giant sea wall, memiliki potensi untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pembangunan proyek tersebut di utara Jawa. Menurut Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Ekon, Wahyu Utomo, saat ini yang sedang dibangun adalah tanggul pantai, namun Jakarta membutuhkan keduanya, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, untuk mencegah penurunan permukaan tanah.

Wahyu menjelaskan bahwa tahap pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi penggunaan air tanah sebagai upaya untuk menahan laju penurunan permukaan tanah di Jakarta. Namun, kondisi penurunan tanah yang sudah ekstrem menuntut penanganan ekstra.

Hal serupa terjadi di beberapa desa sepanjang Pantai Utara Jawa atau Pantura, seperti banjir rob yang merendam ribuan rumah dan lahan pertanian di Demak, Jawa Tengah.

Wahyu menekankan pentingnya proyek giant sea wall karena banyaknya aset negara dan swasta di Pantura, seperti jalan, jalur rel kereta api, dan perkotaan. Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura akan dimulai dari wilayah pesisir DKI Jakarta dengan nilai proyek mencapai Rp164,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa proyek ini mendesak untuk terealisasi karena penurunan tanah di Pantura mencapai sekitar 1 cm sampai 25 cm per tahun, sementara terjadi ancaman kenaikan permukaan air laut hingga 1 cm sampai 15 cm per tahun.

Hal ini dapat memicu banjir rob yang berdampak langsung terhadap sektor ekonomi nasional yang masih terpusat di Pulau Jawa. Kawasan Pantura sendiri menyumbang sekitar 20,7 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menampung berbagai kawasan industri dan ekonomi.

Estimasi kerugian ekonomi akibat banjir di pesisir Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun, dan diperkirakan dapat meningkat hingga mencapai Rp10 triliun dalam sepuluh tahun ke depan. Ini akan berdampak langsung pada kehilangan opportunity cost yang signifikan bagi ekonomi nasional.(*)