Hal Ini yang bisa bikin RI Gagal Jadi Negara Maju

KABARBURSA.COM - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan hal yang dapat membuat Indonesia bisa gagal menjadi negara maju.

Awalnya, Teten membicarakan tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia masih bayak, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Saat ini, 97 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM, dengan 96 persen di antaranya bekerja di sektor mikro yang umumnya termasuk dalam sektor informal dan tidak produktif.

Teten menjelaskan bahwa mayoritas tenaga kerja yang berada di sektor mikro cenderung memperoleh penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya memperbaiki kualitas pekerjaan di sektor UMKM agar Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju.

“Jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita akan gagal menjadi negara maju,” kata Teten dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara daring, Jumat, 11 Oktober 2024.

Teten mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap semakin terbatas.

Mengacu pada perkembangan pesat yang dialami China, Teten menjelaskan, bahwa negara tersebut membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia sekarang ini. Sementara itu, Indonesia telah menghabiskan 30 tahun namun masih terjebak di level pendapatan menengah.

Menurut Teten, Indonesia hanya memiliki waktu tersisa 10 tahun untuk memperbaiki keadaan.

“Kalau kita tidak memiliki perencanaan dan eksekusi yang baik, kita akan gagal,” ujar Teten Masduki.

Selain masalah ketenagakerjaan, UMKM Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam hal akses pembiayaan. Teten mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 20-21 persen UMKM yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan atau disebut bankable. Angka ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Korea Selatan (Korsel), di mana sekitar 80 persen UMKM sudah bisa mengakses pembiayaan perbankan.

Lebih lanjut, Teten menjelaskan, bahwa UMKM di Indonesia umumnya hanya bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan belum mencapai eskalasi bisnis yang signifikan. Oleh karena itu, menurutnya, agenda besar yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk UMKM melalui intervensi teknologi, selain digitalisasi.

Ia memberikan contoh tentang China, yang telah berhasil meningkatkan daya saing UMKM dengan membangun pabrik-pabrik skala kecil yang dikelompokkan ke dalam 200 klaster.

“Negara harus berperan aktif dalam meningkatkan UMKM yang informal menjadi lebih unggul,” ucap Teten.

Dia juga menyoroti fenomena deindustrialisasi yang dialami Indonesia sejak 2008. Teten menyebutkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap perekonomian negara terus menurun, dengan share industri hanya mencapai 18 persen. Kondisi ini menjadikan UMKM sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia. Kata Teten lagi, situasi ini mengharuskan Indonesia untuk lebih memperhatikan peran UMKM jika ingin mencapai status sebagai negara maju.

“Kita tidak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai penyangga ekonomi atau subsisten saja, tapi harus menjadi bagian dari desain pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” ujarnya.

Teten menekankan bahwa UMKM harus didorong untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional, bukan sekadar sebagai sektor yang berfungsi sebagai cadangan atau penopang saat perekonomian menghadapi tantangan.

Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju, Teten menggarisbawahi perlunya langkah-langkah yang lebih serius dalam mendukung UMKM, baik dari segi pembiayaan, teknologi, maupun kebijakan strategis lainnya. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi saat krisis, tetapi juga sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia di masa depan.

Teten juga menekankan bahwa tanpa perencanaan dan implementasi yang baik, Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk keluar dari middle income trap dan mencapai status sebagai negara maju. Dalam hal ini, sektor UMKM harus menjadi prioritas utama dalam desain ekonomi yang berkelanjutan, mengingat peran strategisnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, fokus pada peningkatan kualitas ketenagakerjaan, akses pembiayaan, serta intervensi teknologi menjadi kunci utama bagi keberhasilan Indonesia dalam mencapai status negara maju.

Langkah-langkah konkret dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta pelaku UMKM sangat diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. (*)