KABARBURSA.COM - Harga minyak dunia mengalami sedikit peningkatan dalam perdagangan hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, setelah mencatat kenaikan selama dua hari berturut-turut sebelumnya. Kenaikan ini terjadi di tengah tanda-tanda meredanya tekanan inflasi di Amerika Serikat (AS).
Menurut laporan dari Reuters, pada Jumat, 12 Juli 2024, minyak mentah berjangka Brent naik 49 sen atau 0,6 persen menjadi USD85,89 per barel pada pukul 06.30 GMT. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 58 sen atau 0,7 persen menjadi USD83,20 per barel.
Meskipun terjadi kenaikan ini, Brent diperkirakan akan mengalami penurunan secara mingguan. Harga Brent berjangka diprediksi turun sekitar 1 persen dibandingkan minggu sebelumnya setelah mencatat kenaikan selama empat minggu berturut-turut. Di sisi lain, kontrak berjangka WTI cenderung stabil setiap minggunya.
Kepercayaan investor meningkat setelah data pada hari Kamis kemarin menunjukkan harga konsumen AS turun pada bulan Juni, yang memicu harapan bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed), akan segera menurunkan suku bunga.
Suku bunga yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi bahan bakar. Namun, pasar masih menunggu tanda-tanda yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
Meskipun Ketua Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, mengakui adanya tren peningkatan tekanan harga baru-baru ini, ia menyatakan kepada anggota parlemen bahwa diperlukan lebih banyak data untuk memperkuat alasan penurunan suku bunga.
“Angka inflasi AS yang menurun mungkin mendukung upaya The Fed untuk memulai proses pelonggaran kebijakannya lebih awal. Namun, ini juga menambah serangkaian kejutan negatif dalam data ekonomi AS, yang menunjukkan melemahnya perekonomian AS,” ujar Ahli Strategi Pasar, Yeap Jun Rong.
Indikasi meningkatnya permintaan bahan bakar musim panas di AS juga mendukung harga minyak. Data pemerintah menunjukkan bahwa permintaan bensin AS mencapai 9,4 juta barel per hari (bph) pekan lalu, tertinggi sejak minggu yang mencakup libur Hari Kemerdekaan tahun 2019. Permintaan bahan bakar jet dalam rata-rata empat minggu juga berada pada titik terkuat sejak Januari 2020.
“Pasar akan tetap berada dalam kisaran yang terbatas, dilumpuhkan oleh kekuatan yang berlawanan antara perkiraan pemulihan permintaan yang dipicu oleh antisipasi musim panas yang kuat untuk konsumsi bahan bakar, namun sentimen tetap terikat oleh pelemahan ekonomi yang sedang berlangsung dan pemulihan permintaan yang tidak menentu,” kata Analis Minyak Senior di LSEG, Emril Jamil.
Permintaan bahan bakar yang kuat mendorong penyulingan AS untuk meningkatkan aktivitas dan memanfaatkan stok minyak mentah. Data pemerintah menunjukkan bahwa input bersih minyak mentah dari penyulingan di Pantai Teluk AS naik pekan lalu menjadi lebih dari 9,4 juta barel per hari untuk pertama kalinya sejak Januari 2019.
BBM Bersubsidi hanya untuk Kendaraan Umum
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi rencananya akan dimulai pada 17 Agustus nanti.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ,” ujar Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Mengenai hal itu, PT Pertamina (Persero) merespons pernyataan tersebut. Pertamina menyatakan BBM subsidi adalah urusan pemerintah. Sementara Pertamina sebagai operator menyalurkan BBM Subsidi.
“BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai operator menjalankan arahan pemerintah,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi detikcom, Selasa, 9 Juli 2024.
Sebagai informasi, BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan disalurkan oleh Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara itu, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite adalah BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pergerakan pasar.
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tidak akan berhasil jika hanya menargetkan kendaraan pribadi. Djoko menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif untuk hasil yang lebih efektif.
Djoko menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis kendaraan, penggunaan sehari-hari, dan kondisi ekonomi pemilik kendaraan untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Selain itu, dia mengusulkan pengawasan yang ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan.
Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan BBM bersubsidi secara bijak dan bertanggung jawab.
Djoko berharap dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam mengelola subsidi BBM lebih efisien.
“Hingga saat ini pembatasan BBM tidak pernah berhasil, karena akar masalahnya tidak ditangani. Kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, adalah pengguna terbesar BBM subsidi," kata Djoko Setijowarno, Jumat, 12 Juli 2024.
Menurutnya, pembatasan yang ada belum mampu menyelesaikan masalah utama ketidaktepatan sasaran subsidi BBM, dengan sepeda motor yang mencapai 84,5 persen dari penggunaan BBM bersubsidi.
Djoko menegaskan bahwa tanpa penanganan akar masalah, kebijakan pembatasan ini tidak akan efektif. Pemerintah perlu mencari solusi lebih mendalam dan strategis untuk mengatasi ketidaktepatan penyaluran subsidi BBM, termasuk perbaikan sistem distribusi dan peningkatan pengawasan.
Djoko juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembatasan tetapi juga memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan membantu yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan, dan sistem distribusi harus lebih efisien dan transparan.
Pendekatan komprehensif ini dapat mencakup penggunaan teknologi untuk memonitor distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi serta implementasi kebijakan yang lebih adil dan merata. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan subsidi BBM dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan mengurangi beban anggaran negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.
Djoko juga berharap pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi. Ia menyarankan agar BBM subsidi hanya disalurkan untuk angkutan umum, terutama di daerah-daerah dengan sistem transportasi umum yang memadai. Kebijakan ini bisa diterapkan secara bertahap dan dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain.
“Contohnya Jakarta, di mana layanan angkutan umum sudah baik, kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil tidak perlu mendapat subsidi BBM. Subsidi sebaiknya hanya diberikan bagi angkutan umum, baik untuk orang maupun barang,” ujarnya. (*)