Hilirisasi UMKM: Risiko dan Kebutuhan Regulasi yang Kuat

KABARBURSA.COM - Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia Hermawati Setyorinny mengungkapkan kekhawatirannya terhadap hilirisasi produk UMKM di Tanah Air. 

Ia menyatakan tentang kurangnya kejelasan mengenai bagaimana hilirisasi akan diterapkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan pengembangan teknologi yang mendukungnya.

"Saya belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang rencana pemerintah dalam membangun teknologi untuk hilirisasi ini," ujarnya kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Hewmawati menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM saat ini adalah sistem pembayaran yang masih tergolong manual. "Meskipun kita berbicara tentang teknologi, praktik di lapangan masih terasa konvensional," tambahnya.

Banyak pelaku UMKM yang tergiur untuk mendaftar di katalog lokal agar bisa mendapatkan pesanan dari dinas-dinas, namun sering kali kendala pembayaran menghambat proses tersebut.

Hermawati juga menyoroti pentingnya niat baik dalam membangun sektor UMKM. "Menaikkan taraf hidup masyarakat harus menjadi fokus utama. Namun, jika praktiknya masih sama, tantangan akan semakin berat," tegasnya.

Adapun keberadaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menjadi sangat penting, meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan penuh dalam mengatasi masalah seperti predatory pricing.

Kementerian Perdagangan juga diharapkan lebih proaktif dalam mengeluarkan regulasi yang mendukung UMKM agar bisa bersaing secara sehat. "Kita perlu adanya regulasi yang kuat agar pelaku UMKM dapat terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan," tutupnya.

Strategi Persaingan

Lebih lanjut, Hermawati mengatakan, agar UMKM mampu bersaing, ada beberapa strategi yang perlu diterapkan secara efektif.

Pertama, penting bagi UMKM untuk memahami teknologi digital itu sendiri. Ini adalah langkah dasar yang harus diambil, karena dunia digital membuka banyak peluang baru untuk memperluas jangkauan pasar. Namun, pemahaman ini juga harus diikuti dengan kesadaran akan keunggulan produk yang dimiliki.

“UMKM harus paham kelebihan produknya sendiri. Ini penting untuk menciptakan diferensiasi di tengah persaingan yang semakin ketat,” jelas Hermawati kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Lebih lanjut, Hermawati mengungkap persaingan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari produk-produk luar negeri yang seringkali dijual dengan harga lebih murah. Tantangan utama bagi UMKM lokal adalah tingginya biaya produksi di Indonesia, termasuk harga bahan baku yang tinggi.

“Di luar negeri, banyak kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor dengan mempermudah proses dan memangkas biaya, termasuk pajak. Ini tantangan berat bagi UMKM di Indonesia,” tambahnya.

Untuk itu, pelaku UMKM perlu memahami strategi pricing atau strategi penetapan harga yang kompetitif. Selain itu, penting bagi mereka untuk memanfaatkan berbagai fitur dan kebijakan dari platform marketplace.

“Promo dan program di marketplace bisa membantu UMKM bersaing. Mereka harus aktif menanyakan dan memanfaatkan program yang ditawarkan,” jelasnya.

Marketplace juga dinilai sebagai platform yang paling menguntungkan untuk perputaran uang, mengingat pembayaran yang lebih cepat dibandingkan mekanisme belanja negara.

“Marketplace memungkinkan pembayaran dalam hitungan minggu, sementara belanja negara bisa memakan waktu hingga 3 bulan,” ujarnya.

Yang terakhir, Hermawati juga menyoroti pentingnya aliran kas yang cepat bagi keberlangsungan UMKM.

Hilirisasi UMKM oleh Pemerintah

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih berperan sebagai motor penggerak perekonomian Tanah Air.

Pasalnya, lanjut Teten, industri manufaktur yang diharapkan memutar perekonomian, tidak dapat hadir secara optimal sehingga UMKM mengisi ruang kosong tersebut.

“UMKM sering kali dipandang sebelah mata, hanya sebagai penghasil produk-produk seperti kripik, batik, atau kerupuk. Padahal, potensi mereka jauh lebih besar,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 28 September 2024.

Ia menambahkan, UMKM terbukti berkontribusi mengolah sumber daya alam (SDA) Indonesia, baik sektor pertanian, perkebunan, maupun kelautan, menjadi barang setengah jadi yang dapat disuplai ke industri dalam dan luar negeri.

Oleh karena itu, Teten menyampaikan bahwa hilirisasi harus diupayakan oleh para UMKM. “Hilirisasi harus diupayakan oleh UMKM. Pemerintah perlu menyediakan teknologi yang dibutuhkan. Dengan anggaran sekitar Rp10-Rp20 miliar, kita sudah bisa membuat langkah besar dalam hal ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kementerian lain juga memiliki potensi anggaran untuk mendukung inisiatif ini, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki dana cukup besar untuk proyek-proyek yang relevan.

Teten juga memberikan contoh konkret yang diangkat adalah hilirisasi produk kelapa sawit. “Saat ini kita hanya menjual CPO dan minyak goreng. Kita perlu memperluas hilirisasi dengan mengolah sumber daya yang ada, termasuk berbagai herba yang dibutuhkan oleh industri kosmetik dan farmasi,” tambahnya.

Dengan memindahkan fokus industri berbasis sumber daya alam ke berbagai daerah di Indonesia, diharapkan biaya logistik bisa ditekan dan efisiensi dapat tercapai. 

“Kita tidak bisa terus terjebak sebagai negara berpendapatan menengah tanpa menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas,” tegasnya. (*)