KABARBURSA.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi peningkatan impor susu pada Januari hingga Juli 2024, yaitu sebesar 7,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pelaksana tugas (Plt) BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, meski terjadi kenaikan, namun tren importasi susu yang termasuk dalam kode HS 0401 mengalami penurunan secara bulanan (month to month/mtm) maupun tahunan (year on year/yoy).
Untuk diketahui, kode HS 0401 mencakup susu dan produk susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
“Susu kode HS 0401 secara tahunan mengalami penurunan 48,22 persen. Secara bulanan, juga turun 61,58 persen,” kata Amalia dalam konferensi pers, Kamis, 15 Agustus 2024.
berbeda dengan impor untuk kode HS 0402 yang mencakup komoditas susu dan produk susu yang dipekatkan dan mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya, justru naik secara tahunan sebesar 0,05 persen dan bulanan sebesar 3,25 persen.
Meski demikian, impor produk tersebut secara kumulatif justru turun 14,37 persen dari Januari-Juli 2023.
Namun, Amalia tidak menjelaskan lebih detail faktor yang menyebabkan naik atau turunnya importasi susu.
Dia hanya menyebutkan daftar lima negara yang mengirimkan susu impor ke Indonesia yakni Selandia baru dengan nilai USD285,99 juta sepanjang Januari hingga 2024.
“Impor susu dari Selandia Baru menurun dari periode yang sama tahun lalu senilai USD343,19 juta,” ujarnya.
Negara pengimpor susu ke Indonesia berikutnya adalah Amerika Serikat dengan nilai USD80,09 juta, Australia (USD72,24 juta), Belgia (USD30,34 juta), dan Malaysia senilai USD12,19 juta.
Beberapa waktu lalu, Sekretaris Utama Bahan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy menyatakan tidak menutup kemungkinan dilakukannya impor pangan untuk memenuhi ‘Program Makan Bergizi’ Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, impor bahan pangan akan dilakukan untuk mengakomodasikan Program Makan Bergizi yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan.
Tapi, kata Sarwo Edhi, dia belum dapat menyebutkan berapa banyak kebutuhan impor pangan dan sejenisnya.
“Kalau kaitannya dengan program makan siang gratis, logikanya kalau produksinya kurang pasti impor, hanya besarannya impornya belum tahu karena masih dihitung,” terangnya.
Simulasi Pemangkasan APBN
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Ahmad Akbar Susamto, melakukan simulasi terkait pemangkasan pos anggaran dalam APBN untuk membiayai Program Makan Bergizi gratis senilai Rp71 triliun yang direncanakan oleh pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kata Akbar, alokasi dana sebesar itu akan berdampak signifikan terhadap APBN, terutama dalam bentuk pemangkasan anggaran di beberapa pos penting seperti perlindungan sosial (perlinsos) dan pendidikan.
“Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Kalau enggak, enggak bisa dapat Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa 24 Juli 2024.
Dalam simulasinya, Akbar menjelaskan bahwa dengan memotong anggaran sebesar 5 persen di empat sektor, pemerintah bisa mendapatkan Rp76,92 triliun.
Dana ini cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis yang dianggarkan Rp71 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia mencontohkan, misalnya, pemotongan subsidi energi sebesar Rp9,5 triliun, perlindungan sosial Rp24 triliun, kesehatan Rp9 triliun, dan pendidikan Rp33 triliun.
Namun, Akbar juga mencatat bahwa dalam simulasinya, hanya sekitar 20 persen hingga 40 persen pelajar, balita, dan ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan makan bergizi gratis pada 2025.
Untuk mencapai target penerima makan siang gratis, pemerintah setidaknya membutuhkan Rp190,6 triliun hingga Rp381 triliun per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran yang diusulkan untuk tahun depan.
Lebih lanjut, Akbar menyoroti bahwa anggaran makan bergizi gratis yang direncanakan untuk tahun depan masih jauh di bawah janji kampanye Prabowo yang sebesar Rp400 triliun.
Jika dibandingkan dengan anggaran lain, seperti pendidikan yang mencapai Rp665 triliun pada 2024, perlindungan sosial Rp496,8 triliun, dan subsidi energi Rp189,1 triliun, anggaran untuk makan bergizi ini masih terbilang kecil.
"Anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan janji awal yang disampaikan, namun angka ini tentu akan berimplikasi pada keadaan fiskal pemerintah," ujar Akbar.
"Meskipun terlihat lebih rendah, kita tidak boleh mengabaikan dampaknya terhadap perencanaan keuangan negara ke depan. Hal ini bisa jadi mencerminkan adanya penyesuaian strategi pengeluaran pemerintah akibat dinamika ekonomi yang terjadi, atau mungkin karena kebutuhan untuk menjaga keseimbangan anggaran di tengah tekanan global. Dengan demikian, meski jumlahnya lebih kecil, keputusan ini tetap akan membawa implikasi yang signifikan terhadap stabilitas fiskal dan berbagai program yang direncanakan pemerintah," pungkasnya. (*)