KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia menjadi inspirasi bagi kelompok bipartisan di Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain dalam Like-Minded Countries (LMC) yang menolak penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Uni Eropa (UE) akan mulai menerapkan European Union Deforestation-Free Regulation atau EUDR pada akhir Desember 2024.
"Amerika bipartisan menentang EUDR, jadi (Joint Task Force) EUDR yang diinisiasi Indonesia pada kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan PM Malaysia tahun lalu terus mendapatkan dukungan dari LMC. Beberapa waktu lalu, baik Partai Republik maupun Demokrat di AS juga mempertanyakan EUDR. Jadi, LMC terinspirasi oleh apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.
Menjelang penerapan aturan tersebut, Indonesia terus menyuarakan kekhawatiran banyak negara terhadap EUDR secara aktif kepada pihak terkait di UE. Termasuk melalui penggalangan LMC untuk menerbitkan dua kali joint letters sebagai respons untuk EUDR kepada pimpinan tertinggi UE pada 27 Juli 2022 (14 LMC) dan 7 September 2023 (17 LMC).
AS juga termasuk dalam barisan negara yang mengkritisi EUDR. Pada 30 Mei 2024, Pemerintah AS mengirimkan surat yang ditujukan kepada EVP Maros Sefcovic, ditandatangani oleh Menteri Pertanian Thomas Vilsack, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan US Trade Representative (USTR) Katherine Tai. Dalam surat tersebut, Pemerintah AS menekankan bahwa implementasi EUDR jika sesuai linimasa pada akhir tahun ini akan berdampak negatif secara ekonomi bagi produsen dan konsumen, baik di AS maupun UE. Oleh karena itu, AS mendesak Komisi Eropa untuk menunda implementasi EUDR.
Surat tersebut mengidentifikasi empat tantangan penting bagi produsen komoditas di AS untuk memahami dan menyesuaikan terhadap EUDR, yakni tidak adanya sistem informasi, kurangnya panduan dari Komisi Eropa. Serta klasifikasi sementara country benchmarking yang mana semua negara produsen dimasukkan dalam risiko standar terlepas dari praktik kehutanan yang diterapkan. Beberapa negara produsen seperti AS, yang menilai praktik kehutanannya sudah maju dan baik, menganggap klasifikasi ke dalam risiko standar itu merugikan.
Surat AS kepada UE tersebut merupakan tindak lanjut dari surat para senator AS kepada USTR Katherine Tai pada 8 Maret 2024, yang menyampaikan kalkulasi potensi kerugian bisnis bahwa EUDR akan membatasi akses pasar produk kehutanan AS ke UE sebesar 3,5 miliar dolar AS per tahun. Pemerintah AS meminta UE untuk menunda implementasi EUDR.
Airlangga menambahkan bahwa hal ini mendapatkan gaung dari internal UE sendiri. Masuknya AS ke barisan negara yang menyerukan penundaan EUDR tidak dipungkiri akan memberikan tekanan kuat bagi Komisi Eropa untuk menunda implementasi EUDR.
Selain LMC dan AS, negara-negara anggota UE lainnya seperti Austria juga mengkritik kebijakan EUDR, karena UU Deforestasi tersebut akan berdampak negatif terhadap praktik pertanian dan kehutanan skala kecil dan berkelanjutan di Uni Eropa, sehingga mereka mendukung seruan untuk mengecualikan petani kecil (smallholders) dan menunda implementasi EUDR.
Transaksi Mata Uang Lokal
Transaksi menggunakan mata uang lokal tanpa melibatkan dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menjelaskan bahwa transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) antara Indonesia dan China terus berkembang, meskipun ekonomi China mengalami tekanan.
“Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Meskipun China mengalami beberapa tantangan ekonomi baru-baru ini, dalam dua bulan terakhir, transaksi antara kita terus mengalami peningkatan,” kata Destry dalam konferensi pers di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Pada bulan Juni 2024, total transaksi LCT tercatat mencapai USD887,43 juta, atau sekitar Rp14,19 triliun berdasarkan kurs Rp16.000. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan peningkatan sebesar 80,6 persen dibandingkan tahun lalu.
“Pada bulan Juni 2024, transaksi LCT kami mencapai USD887,43 juta, yang merupakan kenaikan 80,6 persen year on year (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ungkap Destry.
Secara kumulatif, implementasi LCT dari Januari hingga Juni 2024 mencapai USD4,7 miliar, setara dengan sekitar Rp75,20 triliun. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 45,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai USD3,22 miliar.
“Kumulatif dari Januari hingga Juni menunjukkan total transaksi sebesar USD4,7 miliar, yang meningkat sebesar 45,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.
Meskipun jumlah pelaku LCT tetap stabil di angka 4.379, Destry menekankan bahwa China tetap menjadi mitra utama Indonesia dalam transaksi ini, mewakili 42,9 persen dari total transaksi LCT.
“Jumlah pelaku tidak banyak berubah, tetap di angka 4.379. Namun, yang menarik adalah pertumbuhan cepat dari transaksi dengan China, yang pada bulan Juni menyumbang 42,9 persen dari total transaksi LCT kita,” papar Destry.