Indonesia Siap Manfaatkan Sinergi BRICS untuk Percepat Pemberantasan Kemiskinan

KABARBURSA.COM - Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS, kelompok ekonomi berkembang besar yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024. Indonesia memulai langkah untuk menjadi bagian dari aliansi yang semakin diperhitungkan dalam perekonomian global. Menteri Luar Negeri Sugiono, sebagai Utusan Khusus Presiden, menegaskan keputusan ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Sinergi BRICS dan Pemberantasan Kemiskinan

Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia dengan BRICS memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan, salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang. Ia menegaskan Indonesia tidak bergabung dengan blok tertentu, tetapi ingin memperkuat sinergi dengan negara-negara berkembang lain yang tergabung dalam BRICS. "Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,“ kata Sugiono," kata Sugiono.

Melalui kerjasama dengan BRICS, Indonesia berpeluang memperluas akses pada teknologi dan investasi yang dapat membantu mengembangkan sektor-sektor penting dalam perekonomian nasional, seperti pertanian, industri kecil, dan energi terbarukan. Sugiono menyebutkan bahwa BRICS berperan sebagai platform krusial dalam kerjasama Selatan-Selatan (SSC), yang membuka jalan bagi negara-negara berkembang untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya.

Mengangkat Ekonomi Pedesaan Melalui Kerjasama Selatan-Selatan

Salah satu potensi terbesar dari kerjasama dengan BRICS adalah pengembangan ekonomi pedesaan. Indonesia, dengan basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian dan sumber daya alam, dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan infrastruktur pertanian dan meningkatkan produktivitas petani. Di bawah kerangka SSC, program-program pertanian seperti promosi padi hibrida yang sukses dilakukan di Afrika oleh FAO dan Tiongkok bisa diterapkan di Indonesia.

Perwakilan FAO di Tiongkok, Carlos Watson, menyebut kerjasama Selatan-Selatan dapat menjadi modal utama untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberantas kemiskinan. Dalam beberapa proyek yang didukung SSC, peningkatan hasil panen terbukti mampu mengangkat kesejahteraan petani kecil dan memperkuat ekonomi lokal. Watson menggarisbawahi pentingnya peran Tiongkok dalam mendukung negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan mereka, termasuk Indonesia.

"Di sektor pertanian, kerja sama di antara dua atau lebih negara Global South dapat berperan sebagai modalitas sarana utama untuk mengatalisasi pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pembangunan pedesaan, serta pengentasan kemiskinan," kata Watson, dilansir dari Xinhua, Jumat, 25 Oktober 2024.

BRICS dan Investasi Strategis di Sektor Vital

Selain itu, Sugiono menyebutkan BRICS dapat mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor vital seperti energi terbarukan dan infrastruktur. Sebagai contoh, negara-negara anggota BRICS, terutama Tiongkok dan India, memiliki kapasitas besar dalam bidang teknologi dan finansial untuk membangun proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan wilayah pedesaan yang masih tertinggal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam laporan terbaru IMF yang diterbitkan Oktober 2024, kelompok BRICS diproyeksikan akan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dalam lima tahun mendatang. Tiongkok dan India masing-masing akan memberikan kontribusi 22 persen dan hampir 15 persen dari pertumbuhan ekonomi dunia. Ini menunjukkan bagaimana peran ekonomi negara-negara berkembang semakin dominan dan dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif.

Tantangan dan Peluang Ekonomi Global

Namun, tantangan global tetap ada. Laporan IMF juga memperingatkan meningkatnya risiko dari ketegangan geopolitik dan proteksionisme perdagangan, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menekankan bahwa ketidakpastian ini harus dihadapi dengan kebijakan yang tangguh dan inklusif. Meskipun demikian, Sugiono optimis bahwa kerjasama dengan BRICS dapat menjadi jawaban bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif.

Sugiono mengungkapkan bahwa BRICS memiliki prioritas kerja yang selaras dengan program Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo, terutama dalam hal ketahanan pangan, energi, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui inisiatif-inisiatif BRICS, Indonesia berharap dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reformasi Multilateral dan Keterlibatan Berkelanjutan

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia juga terus berupaya memperkuat peran BRICS dalam reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif dan representatif. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dan membuka akses yang lebih luas bagi negara-negara berkembang. Indonesia sendiri tidak hanya fokus pada BRICS, tetapi juga akan terus terlibat dalam forum-forum global lainnya, seperti G20 dan sesi G7 yang akan datang, untuk memperkuat peran sebagai jembatan antara negara berkembang dan maju.

“Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South,” kata Sugiono. “Namun kita juga melanjutkan keterlibatan kita di forum-forum lain, sekaligus terus berdiskusi dengan negara maju.”(*)