Ini Empat Masalah Krusial yang Menghambat Logistik Indonesia

KABARBURSA.COM - Angkutan logistik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang menghambat efisiensi dan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengidentifikasi setidaknya empat masalah utama yang menjadi akar kesulitan dalam sektor ini.

Pertama, kesejahteraan pengemudi angkutan barang masih terabaikan. Para pengemudi bekerja dalam kondisi yang rentan, tanpa jaminan upah layak yang dapat menunjang kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Kedua, pengemudi di luar Pulau Jawa kerap menghadapi kesulitan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM). Tantangan ini tidak hanya menghambat operasional angkutan logistik, tetapi juga meningkatkan biaya perjalanan dan menambah beban pengemudi dalam menyelesaikan tugasnya.

Ketiga, praktik pungutan liar masih marak ditemui di lapangan. "Pungli ini menjadi beban keuangan tambahan bagi para pengemudi truk," ungkap Djoko dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 2 November 2024.

Selain pungutan liar, adanya setoran tertentu kepada oknum aparat penegak hukum juga menjadi hambatan yang sangat memberatkan, sehingga berdampak pada biaya operasional pengusaha angkutan barang.

Keempat, kurangnya perhatian pemerintah dalam mengatur sistem angkutan barang dan angkutan umum antar kota menambah risiko kelelahan pada pengemudi. Hingga kini, belum ada regulasi yang memadai terkait waktu kerja, waktu istirahat, dan tempat istirahat yang layak bagi para pengemudi.

"Mereka bisa mengalami micro sleep kapan saja karena kurangnya waktu istirahat," tambah Djoko, mengingatkan akan bahaya kecelakaan yang kerap terjadi akibat kelelahan.

Menurut Djoko, tanpa perhatian serius dari pemerintah, sektor ini akan terus menghadapi masalah yang semakin rumit.

"Jika pemerintah menghendaki terwujudnya Indonesia Emas 2045, mulailah menuntaskan akar masalah ini sejak dini hingga lima tahun mendatang," tegasnya.

Djoko berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan pengemudi angkutan barang, demi terciptanya ekosistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Langkah Modernisasi Transportasi

Sementara itu, Djoko menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, transportasi harus dipandang sebagai kebutuhan dasar, sejajar dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

“Transportasi adalah kebutuhan turunan yang sangat menentukan kemajuan suatu wilayah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Djoko dalam keterangan resminya, Minggu, 20 Oktober 2024.

Djoko mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur transportasi selama periode 2015-2024. Berdasarkan data Kementerian PUPR, sepanjang 9 tahun terakhir, telah terbangun 2.432 kilometer ruas jalan tol, 5.999 kilometer jalan nasional, serta jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. 

Meski demikian, pembangunan jalan Tol Trans Sumatera belum selesai, menyisakan 1.610 kilometer lagi untuk menghubungkan Aceh hingga Lampung.

“Terhubungnya Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti efektif dalam memperlancar arus perpindahan orang dan distribusi barang. Ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen,” tambahnya.

Sebagai contoh, Djoko menjelaskan bahwa waktu tempuh perjalanan darat dari Jakarta ke Semarang yang sebelumnya memakan waktu 10 hingga 12 jam, kini dapat ditempuh dalam 6 jam. Rute Semarang ke Surakarta yang sebelumnya 2 hingga 3 jam kini cukup ditempuh 1 jam. Semarang-Surabaya juga dipersingkat dari 6 hingga 8 jam menjadi hanya 4 jam.

Meskipun ada penurunan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen, Djoko menyoroti bahwa hal ini belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan pengemudi angkutan barang. Menurutnya, pengemudi jarak jauh masih membawa pulang pendapatan yang sangat terbatas, sekitar Rp 500 ribu per minggu.

“Keberadaan pungli dan gangguan dari oknum aparat penegak hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi tantangan besar. Selain itu, kondisi fasilitas UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak,” jelasnya.

Djoko menekankan perlunya modernisasi layanan UPPKB, terutama melalui penggunaan teknologi Weigh In Motion(WIM) yang memungkinkan penimbangan kendaraan dilakukan secara otomatis tanpa perlu berhenti. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kenyamanan UPPKB yang umumnya jauh dari pusat kota dan tidak memadai.

“Modernisasi layanan dan fasilitas UPPKB adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur transportasi yang sudah dibangun, sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan,” pungkasnya.

Dalam penutupnya, Djoko juga menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur transportasi ini menjadi krusial agar target besar Indonesia Emas 2045 dapat tercapai, dengan transportasi yang efisien, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi semua.

Komitmen Pembangunan Sistem

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak agar pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat komitmen terhadap pembangunan sistem transportasi umum di wilayah perkotaan. 

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik sebagai bagian krusial dari Kebijakan Transportasi Nasional ke depan.

“Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 170 juta orang. Kota-kota memiliki peran penting sebagai pusat peradaban, budaya, dan kesejahteraan bangsa. Jangan sampai potensi ini terhambat oleh masalah kemacetan,” ujar Tory di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

MTI menyoroti kebutuhan mendesak bagi kota-kota besar di Indonesia untuk memiliki sistem angkutan umum yang memadai. Sistem tersebut, menurut Tory, harus efisien, aman, andal, dan menjadi kebanggaan warga.

Tory juga menambahkan bahwa pembangunan transportasi publik membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kerja sama lintas daerah. 

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem transportasi dapat merespons perkembangan kota yang melampaui batas administratif wilayah. (*)