KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Arahan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dirilis di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025. Inpres ini menginstruksikan berbagai pejabat, mulai dari Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan langkah efisiensi anggaran di semua sektor.
“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden.
Seperti dilihat dari Kabar Bursa Hari Ini di kanal YouTube KabarBursaCom, Jumat, 24 Januari 2025, target penghematan sebesar Rp306,69 triliun tersebut terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Salah satu langkah konkret adalah pembatasan belanja non-prioritas, termasuk seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, yang akan dikurangi hingga 50 persen.
Efisiensi juga mencakup pembatasan belanja honorarium dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki dampak nyata. Presiden menekankan bahwa anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar pembagian merata antarperangkat daerah atau mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya.
“Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertanggung jawab untuk menentukan besaran penghematan masing-masing kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi transfer ke daerah. Termasuk dalam pengaturan ini adalah dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi implementasi Inpres ini guna memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Instruksi ini mulai berlaku pada 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh kementerian/lembaga diminta menyampaikan rencana efisiensi kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Sri Mulyani Percaya Diri Ekonomi RI 2024 Tumbuh Lima Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2024 tetap berada pada angka lima persen, meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.
“Ekonomi Indonesia kami perkirakan akan tumbuh lima persen year on year (yoy) untuk keseluruhan tahun 2024,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2025.
Kepercayaan diri Sri Mulyani berangkat dari hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2024 sebesar 4,95 persen yoy. Menurut dia, capaian ini didukung oleh kenaikan investasi, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekspor. Sementara untuk triwulan keempat 2024, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tetap terjaga pada level lima persen.
“Di triwulan IV, ekonomi Indonesia akan ditopang oleh kenaikan investasi, terjaganya konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah pada akhir tahun,” jelas dia.
Selain itu, monentum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024, ditambah dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), diperkirakan akan memberikan tambahan dorongan bagi perekonomian di penghujung tahun.
“Pilkada atau pemilihan kepada daerah yang dilakukan secara serentak pada November 2024 dan musim libur nataru menjadi pendorong positif untuk prospek perekonomian di kuartal IV 2024,” ungkap dia.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa untuk tahun 2025, sesuai pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sedikit meningkat menjadi 5,2 persen.
Kendati demikian, proyeksi ini berada dalam bayang-bayang stagnasi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) tetap berada di level 3,3 persen pada tahun 2025.
“Kita semua tau IMF dalam rilis januari 2025 mengeluarkan proyeksi dimna pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 akan tetap stagnan yaitu pada level 3,3 persen,” terangnya.
Ia juga menyoroti adanya divergensi ekonomi dunia, di mana pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antarnegara memicu ketidakpastian di pasar keuangan.
“Pada kuartal keempat 2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun, Eropa dan Jepang masih mengalami pelemahan,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, perkembangan positif datang dari China. Dalam rilis terbaru Januari 2025, pertumbuhan ekonomi China pada kuartal keempat 2024 tercatat meningkat menjadi 5,4 persen yoy.
“Ini perkembangan positif, di mana akselerasi pertumbuhan didorong oleh stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah China,” jelasnya.